Selasa, 21 Apr 2026
light_mode

Ini Rincian Penghasilan Anggota DPR

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Kamis, 21 Feb 2013
  • print Cetak

Berdasarkan Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR, total take home pay untuk anggota DPR yang merangkap ketua alat kelengkapan adalah Rp 54,9 juta. Sedangkan gaji untuk anggota DPR yang merangkap anggota alat kelengkapan adalah Rp 51,5 juta.

Total take home pay anggota DPR yang merangkap ketua alat kelengkapan adalah Rp 54,9 juta, dan untuk anggota DPR yang merangkap anggota alat kelengkapan adalah Rp 51,5 juta.

Sebagi pembanding, gaji dari anggota DPR tahun 2004 – 2009 gaji bulanan Rp 46.100.000. Namun ditambah biaya tunjangan, biaya reses, dan gaji ke-13, setiap anggota DPR RI per tahun kira-kria mencapai Rp 1 miliar per tahun.

Berikut Rincian Gaji DPR RI Masa Bhakti 2004 – 2009
Rutin perbulan meliputi :
Gaji pokok : Rp 15.510.000
Tunjangan listrik : Rp 5.496.000
Tunjangan Aspirasi : Rp 7.200.000
Tunjangan kehormatan : Rp 3.150.000
Tunjangan Komunikasi : Rp 12.000.000
Tunjangan Pengawasan : Rp 2.100.000
Total : Rp 46.100.000/bulan
Total per tahun : Rp 554.000.000

Masing-masing anggota DPR mendapatkan gaji yang sama. Sedangkan penerimaan nonbulanan atau nonrutin. Dimulai dari penerimaan gaji ke-13 setiap bulan Juni.

Gaji ke-13 : Rp 16.400.000
Dana penyerapan (reses) : Rp 31.500.000

Dalam satu tahun sidang ada empat kali reses jika ditotal selama pertahun totalnya sekitar Rp 118.000.000 setahun. Sementara penghasilan yang bersifat sewaktu-waktu yaitu:

Dana intensif pembahasan rancangan undang-undang dan honor melalui uji kelayakan dan kepatutan sebesar Rp 5.000.000/kegiatan
Dana kebijakan intensif legislative sebesar Rp 1.000.000/RUU

Jumlah keseluruhan yang diterima anggota DPR dalam setahun mencapai hampir Rp 1 milyar. Data tahun 2006 jumlah per tahun dana yang diterima anggota DPR mencapai Rp 761.000.000, dan tahun 2007 mencapai Rp 787.100.000.

Fasilitas anggota DPR RI, 2004-2009
A. Gaji pokok dan tunjangan
1. Rp 4.200.000/bulan
2. Tunjangan
a. Jabatan Rp 9.700.000/ bulan
b. Uang paket Rp 2.000.000/bulan
c. Beras Rp 30.090/jiwa/ bulan
d. Keluarga:
Suami/istri (10% X Gaji pokok Rp 420.000/bln)
Anak (25 X Gaji pokok Rp 84.000/jiwa/ bulan)
e. Khusus pph, pasal 21 Rp 2.699.813

B. Penerimaan lain-lain
1. Tunjangan kehormatan Rp 3.720.000/bulan
2. Komunikasi intensif Rp 4.140.000/bulan
3. Bantuan langganan listrik dan telepon Rp 4.000.000
4. Pansus Rp 2.000.000/undang- undang per paket
5. Asisten anggota (1 orang Rp 2.250.000/bulan)
6. Fasilitas kredit mobil Rp 70.000.000/orang/ per periode

C. Biaya perjalanan

1. Paket pulang pergi sesuai daerah tujuan masing-masing
2. Uang harian:
a. Daerah tingkat I Rp 500.000/hari
b. Derah tingkat II Rp 400.000/hari
3. Uang representasi:
a. Daerah Tingkat I Rp 400.000
b. Daerah Tingkat II Rp 300.000
(keterangan: lamanya perjalanan sesuai program kerja, dan sebanyak-banyaknya 7 hari untuk kunjungan kerja per orangan, dan 5 hari untuk kunjungan kerja tim komisi/gabungan komisi)

D. Rumah jabatan

1. Anggaran pemeliharaan
– RJA Kalibata, Jakarta Selatan Rp 3.000.000/rumah/ tahun
– RJA Ulujami, Jakarta Barat Rp 5.000.000/rumah/ tahun
2.. Perlengkapan rumah lengkap

E. Perawatan kesehatan uang duka dan biaya pemakaman
1. Biaya pengobatan (oleh PT Askes)
– Anggota DPR, suami/anak kandung/istri dan atau anak angkat dari anggota yang bersangkutan.
– Jangkauan pelayanan nasional:
Diprovider di seluruh Indonesia yang ditunjuk termasuk provider ekslusif untuk rawat jalan dan rawat inap.

2. Uang duka :
– wafat (3 bulan X gaji)
– tewas (6 bulan x gaji)
3. Biaya pemakaman Rp 1.050.000/orang
F. Pensiunan
1. Uang pensiun (60% x gaji pokok) Rp 2.520.000/bulan
2. Tunjangan beras Rp 30.090/jiwa/ bulan.
(Sumber/dokumentasi tribun/diolah)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • AR: KPK terlalu boros

    AR: KPK terlalu boros

    • calendar_month Sabtu, 23 Apr 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    YOGYAKARTA – Mantan Ketua MPR Amien Rais menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum berhasil menindak kasus korupsi besar dan justru melakukan korupsi halus. “KPK saya sebut justru korupsi halus karena selama ini dalam operasionalnya boros luar biasa,” katanya di rumahnya Pandeansari, Desa Condongcatur, Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, kemarin. Ia mengatakan, saat dia menjabat Ketua MPR, […]

  • Ini Update Kondisi Warga Desa Aek Baru Julu Yang Diterjang Banjir Bandang

    Ini Update Kondisi Warga Desa Aek Baru Julu Yang Diterjang Banjir Bandang

    • calendar_month Senin, 13 Nov 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN ( Mandailing Online )- Kepala BPBD Mandailing Natal ( Madina ) Muksin Nasution memastikan, kondisi warga di Desa Aek Baru Julu, Kecamatan Batang Natal aman dari banjir bandang sungai aek baru Senin 13/11/2023. ” tim BPBD yang berada dilokasi telah melaporkan bahwa kondisi warga dipastikan telah aman, hanya satu rumah warga yang terendam banjir […]

  • Rp.448.034.000 Anggaran Baju Dinas Untuk Anggota DPRD Madina Terpilih

    Rp.448.034.000 Anggaran Baju Dinas Untuk Anggota DPRD Madina Terpilih

    • calendar_month Rabu, 17 Jul 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA-Mandailing Online: Sekretariat DPRD Madina mengajukan anggaran baju dinas Rp.448.034.000 bagi 40 anggota DPRD Madina terpilih periode 2024 – 2029. Hal itu dibenarkan Sekretaris DPRD Madina Afrizal Nasution pada Mandailing Online Rabu 18/7. “Ya benar anggaran baju dinas 40 anggota DPRD Madina terpilih sudah disediakan, namun belum terealisasi, ” Kata Rizal. Sejauh ini jelasnya, usulan […]

  • Madina Kembali Raih Opini WTP, Atika: “Ini Hasil Kerja Keras Kita Semua”

    Madina Kembali Raih Opini WTP, Atika: “Ini Hasil Kerja Keras Kita Semua”

    • calendar_month Rabu, 29 Mei 2024
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN (Mandailing Online) – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut kembali meraih prestasi dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP ini diraih berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumatera Utara (Sumut). Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut diterima langsung oleh Wakil […]

  • Kantor KPU & Panwas Dijaga Ketat

    Kantor KPU & Panwas Dijaga Ketat

    • calendar_month Minggu, 6 Feb 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Hasil Olah TKP: Rumah Dilempar Bensin lalu Dibakar MADINA- Polres Mandailing Natal, hingga kemarin (4/2), belum menetapkan tersangka pelaku pembakaran rumah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Madina Jefri Antoni SH. Namun, dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi memperkirakan pelaku lebih dari satu orang. Terkait pembakaran rumah Jefri tersebut, Polres menempatkan empat personel di kantor […]

  • Polisi Didukung Warga Berantas Peredaran Judi di Madina

    Polisi Didukung Warga Berantas Peredaran Judi di Madina

    • calendar_month Jumat, 19 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MADINA- Maraknya penyakit masyarakat seperti judi jenis togel dan kim mendapat respon positif dari seluruh elemen masyarakat. Dan secara tak langsung mendukung Kepolisian Resort Kabupaten Mandailing Natal (Madina) untuk memberantas peredaran judi tersebut. Dukungan itu disampaikan Tokoh Agama Madina, H Sabirin Rangkuti Lc, yang juga salah seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Madina dari […]

expand_less