Jumat, 16 Okt 2026
light_mode

Lima Titik Pos Pengamanan Mudik di Tapsel

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Selasa, 6 Agt 2013
  • print Cetak

Daerah Rawan Bencana Jadi Prioritas

TAPSEL, – Polres Tapsel menyediakan 5 pos pengamanan mudik Lebaran di tempat yang rawan bencana dan tindak kriminalitas. Dalam hal ini Polres bekerjasama dengan jajaran pemerintahan, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan setempat.

Kasat Lantas AKP Abdi Abdullah SH, Senin (5/8) mengatakan, Polres Tapsel membawahi tiga kabupaten di wilayah Tabagsel, yaitu Tapanuli Selatan, Paluta dan Palas. Untuk titik pos pengamanan mudik Lebaran, Polres Tapsel menempatkan tiga titik di wilayah Tapanuli Selatan, satu titik di Paluta dan satu lagi di Palas. Titik-titik pos pengamanan tersebut sudah termasuk yang rawan bencana dan tindak kriminalitas.

“Sebelum dilakukannya penempatan pos pengamanan, Polres terlebih dulu melakukan survey lapangan dengan melihat jalan atau tempat yang rawan bencana alam dan rawan tindak kriminalitas.

Setelah itu, Polres menggandeng beberapa dinas di pemerintahan untuk saling bekerja sama dalam hal penanganan mudik Lebaran ini. Karena bukan hanya pengamanan, pelayanan kesehatan juga sangat diperlukan,” ungkapnya.

Selanjutnya, titik-titik pos pengamanan itu berada di Kecamatan Sayurmatinggi, Kecamatan Batangtoru dan Kecamatan Sipirok. Sedangkan di Kabupaten Paluta berada di Padangbolak. Sementara di Kabupaten Palas, berada di Kecamatan Sosa. Setiap titik pos pengamanan yang dibuat, sudah menyiapkan satu ambulans dengan tujuan untuk mengantisipasi adanya kecelakaan lalu lintas.

“Sedangkan titik yang rawan macet hanya berada di Kecamatan Padangbolak saja, yang lainnya hanya rawan bencana alam dan tindak kriminalitas lain. Kita sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kita berharap agar pemudik mematuhi segala sesuatu yang berkaitan dengan rambu-rambu lalu lintas, yaitu dengan tujuan keselamatan bersama,” ujarnya.

3 Pospam di Psp
Kapolresta Kota Psp AKBP Budi Harianto Kamis (1/8) mengatakan, Operasi Ketupat Toba berlangsung sejak 2 hingga 17 Agustus 2013. Jumlah personil gabungan antara Polresta dengan Pemko Psp sebanyak 254 orang. Jajaran instansi terkait dalam Operasi Ketupat Toba ini antara lain, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadan Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sedangkan pos pelayanan kesehatan, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan.

Pos pengamanan itu akan dibagi menjadi 3 titik. Dimana pelayanan kesehatan dan pengamanan akan dilakukan di Polsek Pijorkoling, Polsek Kota, dan Polsek Sadabuan. Untuk pelayanan kesehatan, Polresta Kota Psp menempatkan lokasi di Kecamatan Psp Batunadua.

“Personil pengamanan dan pelayanan kesehatan akan siap siaga di tempat sesuai dengan yang dijadwalkan. Operasi Ketupat Toba bertujuan untuk mengamankan pemudik terhindar kemacetan, tindak kriminal, dan kejahatan lainnya,” ungkap Kapolresta Kota AKBP Budi Hariyanto.(metro)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Upaya PK Rahudman Terganjal Salinan Putusan Kasasi

    Upaya PK Rahudman Terganjal Salinan Putusan Kasasi

    • calendar_month Senin, 5 Mei 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Keinginan Rahudman Harahap untuk segera mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) menuai ganjalan. Hingga kemarin, kuasa hukum Rahudman, yakni  Ihza Law Firm, belum menerima salinan putusan kasasi perkara korupsi kasus Dana Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten Tapanuli Selatan 2005 itu yang menjatuhkan pidana 5 tahun penjara ke walikota Medan nonaktif […]

  • Apa Kabar Dana Desa, Sudahkah Tumbuh Ekonomi Desa?

    Apa Kabar Dana Desa, Sudahkah Tumbuh Ekonomi Desa?

    • calendar_month Senin, 10 Des 2018
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Ketika pemerintah Indonesia mengucurkan Dana Desa, salah satu poin penting yang dikampanyekan pemerintah adalah : Dana Desa harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi desa adalah bergeraknya roda perekonomian warga desa. Pergerakan perekonomian warga ini akan mendorong kian kencangnya perputaran uang di desa itu akibat usaha-usaha yang dikelola warga semakin tumbuh. […]

  • Fahrizal Sudah Giring Dana Pembangunan Banyak Masjid dan Pesantren di Madina

    Fahrizal Sudah Giring Dana Pembangunan Banyak Masjid dan Pesantren di Madina

    • calendar_month Kamis, 14 Nov 2024
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dari Dapil Sumut 7, Fahrizal Efendi Nasution, ternyata membawa banyak dana aspirasi ke kampung halamannya, Mandailing Natal (Madina), selama menjabat sebagai anggota DPRD Sumut. Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Madina ini kepada wartawan menyebut, dana aspirasi yang dia perjuangkan itu dominan dibawa ke Madina […]

  • PUSAT STUDI KEBENCANAAN (bagian 2-selesai)

    PUSAT STUDI KEBENCANAAN (bagian 2-selesai)

    • calendar_month Selasa, 19 Jul 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh : Moechtar Nasution   PENELITIAN KEBENCANAAN Penelitian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan perwujudan dari pemanfaatan ilmu pengetahuan dan juga tekhnologi yang merupakan salah satu azas dalam penanggulangan bencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Maka tentu saja penanganan ataupun penanggulangan bencana yang baik, efektif dan efesien harus berdasarkan kepada hasil penelitian atau pengkajian […]

  • 3 Pejabat Diperiksa Kejagung

    3 Pejabat Diperiksa Kejagung

    • calendar_month Kamis, 7 Jul 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA- Kejaksaan Agung (Kejagung) terus melakukan pengembangan penyidikan kasus pembobolan rekening milik Pemkab Batubara, Sumatera Utara (Sumut) senilai Rp80 miliar. Pada Selasa (5/7) lalu, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, menggali keterangan dari tiga pejabat Pemkab Batubara sebagai saksi. “Penyidik Jampidsus Kejagung, Selasa (5/7) kemarin memeriksa tiga saksi terkait penyidikan dugaan korupsi […]

  • Mulai 2014, Penilaian Perilaku PNS Diperketat

    Mulai 2014, Penilaian Perilaku PNS Diperketat

    • calendar_month Selasa, 17 Sep 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 3Komentar

    JAKARTA, – Aturan baru yang mengatur mengenai penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan mulai diterapkan mulai tahun depan. Berdasar Peraturan Pemerinta (PP) Nomor 46 Tahun 2011, penilaian akan didasarkan pada Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja PNS. Di pasal 15 PP tentang Prestasi Kerja PNS itu dinyatakan, bobot nilai unsur SKP 60 persen […]

expand_less