MEDAN, – Wakil Bupati Madina Dahlan Nasution memberi jawaban diplomatis ketika ditanyakan kesiapannya menjadi Plt Bupati Madina jika Hidayat Batubara dinonkatifkan sebagai orang nomor satu di Madina.
“Ini bukan masalah siap atau tidak siap. Ini kan sudah dikatakan diatur undang-undang,” katanya via sambungan telepon. Alih-alih menyatakan kesiapannya, Dahlan malah menyebut pengalamannya sebagai Penjabat Bupati Madina selama enam bulan pada tahun 2005 silam.

Ia mengaku belum tahu perkembangan terakhir kasus yang membelit atasannya itu. Menurut Dahlan, perjumpaannya terakhir dengan Hidayat terjadi sebulan yang lalu di Rumah Tahanan Militer Guntur.

Waktu itu, katanya, ia ingin meminta tanda tangan Hidayat untuk pencairan tunjangan guru bersertifikat. Namun, akhirnya Dahlan pulang dengan tangan kosong karena Hidayat menolak meneken berkas.

“Beliau nggak mau. Saya malah diminta mengeluarkan mata anggaran pembangunan RSUD Panyabungan yang Rp 32 miliar dari APBD. Mana mungkin saya asal keluarkan begitu? Harus menunggu perubahan APBD dululah. Sungguh saya nggak bias menangkap apa sebenarnya tujuan beliau,” katanya. Sejak itu, setiap urusan yang membutuhkan tandatangan Bupati pun menjadi mandeg.

Proyek pembangunan di RSUD Panyabungan yang bermasalah itu pun diputuskan untuk ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Selain karena lahan untuk pembangunan proyek juga belum ada, dana Bantuan Daerah Bawahan yang menjadi sumber pendanaan proyek itu pun belum jelas.

Adakah niat mengikuti sidang Hidayat Batubara?
“Nggaklah. Nggak ada urusan saya disitu,” ujarnya. (tribun-medan)

Comments

Komentar Anda