Sabtu, 12 Sep 2026
light_mode

Mobil Dinas Pakai Plat Hitam Berkeliaran di Kota Psp

  • account_circle Redaksi Abdul Holik
  • calendar_month Jumat, 20 Des 2013
  • print Cetak

SIDIMPUAN – Satu unit mobil Toyota Kijang Innova yang disinyalir sebagai kendaraan dinas terlihat berkeliaran di Kota Psp menggunakan plat hitam, sehingga tampak seperti kendaraan pribadi.

Amatan wartawan kemarin siang, mobil dengan plat BB 1519 F berwarna putih itu tampak pakir di pelataran SMKN 1 Psp. Selang beberapa jam atau sekira pukul 14.15 WIB, mobil juga terparkir di Jalan Sudirman eks Jalan Merdeka, persisnya di depan sebuah rumah makan yang ada di sana.
Kabag Humas Pemko Saiful Bahri saat dikonfirmasi tentang oknum pejabat mana yang menggunakan mobil dinas tersebut,  mengaku tidak mengetahuinya.

“Mobil dinas dengan plat itu saya kurang tahu. Kalau memang ada dugaan milik Direktur RSUD dr Aminuddin, langsung tanyakan saja sama dia,” ucap Saiful.

Sementara Plt Sekda Kota Psp Khairul Alamsyah saat dikonfirmasi via seluler soal kejelasan dan sanksi bagi pejabat yang menukar plat mobil dinasnya, belum memberikan jawaban. Bahkan pesan pendek (SMS) yang dikirimkan tidak mendapat balasan.

Sementara Ketua Fraksi Demokrat DPRD Padangsidimpuan Khoiruddin Nasution SE mengatakan, fasilitas mobil dinas yang dipinjamkan kepada para pejabat adalah untuk menunjang kinerjanya di instansi pemerintahan terkait. Oleh karena itu, plat mobil dinas yang dibeli melalui uang rakyat pun tidak boleh diubah menggunakan plat hitam layaknya mobil pribadi. “Ini perlu disikapi, dengan alasan apa pejabat tersebut mengganti plat nomor kendaraan dinasnya menjadi plat palsu warna hitam,” sebut Khoiruddin.

Selain Khoiruddin, Ketua Peksos Baun Aritonang juga menyebutkan hal yang sama. Malah Baun mengungkapkan, pemalsuan plat mobil dinas diduga dilakukan agar terhindar dari peraturan Menteri ESDM nomor 1 tahun 2013 tentang pemberlakuan pemakaian pertamax bagi setiap jenis kenderaan dinas. Dengan mobil berplat hitam yang seolah milik pribadi, kemudian bisa mengisi premium. “Bisa jadi itu dilakukan agar terhindar dari pengisian pertamax, jadi selama ini berarti fiktif,” tegasnya.

Namun tindakan penggantian plat mobil dinas menjadi mobil pribadi ini seakan didiamkan tanpa sanksi yang tegas. Sehingga mobil dinas itu bebas berkeliaran dalam kota. “Di dalam kota saja sudah berani, apalagi pas keluar kota. Hebat memang Sidimpuan kita ini,” tambahnya. (metro)

  • Penulis: Redaksi Abdul Holik

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sumut Dipecah Jadi 4 Provinsi, Ini Dia Wilayahnya

    Sumut Dipecah Jadi 4 Provinsi, Ini Dia Wilayahnya

    • calendar_month Senin, 19 Agt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    MEDAN, – Rapat paripurna DPRD Sumut dalam agenda penyampaian pandangan fraksi soal pemekaran tiga Provinsi di Sumatera Utara memang sempat diwarnai perbedaan pendapat. Tujuh dari 10 fraksi menyatakan mendukung pembentukan Protap, Sumtra dan Kepni, Dua fraksi menyatakan menolak memberikan pendapat dan satu fraksi menyatakan tidak keberatan. Tujuh fraksi yang mendukung adalah Fraksi Partai Demokrat, PDI […]

  • UU 23 Tahun 2014 Mulai Menimbulkan Masalah di Sektor Investasi

    UU 23 Tahun 2014 Mulai Menimbulkan Masalah di Sektor Investasi

    • calendar_month Selasa, 7 Jul 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Kelambanan penerbitan Peratutan Pemerintah untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mulai menimbulkan masalah, terutama terkendalanya penerbitan dan perpanjangan izin-izin terkait investasi di bidang kelautan, kehutanan serta energi dan sumber daya mineral. Itu diungkapkan tokoh masyarakat Pantai Barat Mandailing Natal, Ir.Ali Mutiara Rangkuti kepada wartawan, Selasa (07/07). […]

  • Poin Capaian Madina di 2021

    Poin Capaian Madina di 2021

    • calendar_month Sabtu, 1 Jan 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Setidaknya terdapat 7 poin capaian Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) di tahun 2021. Capaian-capaian itu berada di berbagai bidang, antara lain bidang kesehatan, narkoba, persampahan, dan terutama pembaharuan tata birokrasi yang dilakukan Ja’far Sukhairi Nasution (bupati) dan Atika Azmi Utami Utami Nasution (wakil bupati). 1) Di sektor inovasi pemerintahan daerah […]

  • Jalan Jembatan Merah-Natal Makin Rusak

    Jalan Jembatan Merah-Natal Makin Rusak

    • calendar_month Minggu, 8 Mei 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan. Sebagian ruas jalan provinsi antara Jembatan Merah, Kecamatan Panyabungan Selatan menuju Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) makin rusak. Menurut pantauan MedanBisnis, Rabu (4/5), jalan antara Sipogu menuju Simpang Gambir sudah bagus, hanya saja dikhwatrirkan tidak akan bertahan lama akibat banyaknya mobil pembawa TBS dan mobil pengangkut kayu melewati jelan tersebut dan umumnya […]

  • Biaya Penerbitan Sertifikat Tanah Capai 1,2 Juta

    Biaya Penerbitan Sertifikat Tanah Capai 1,2 Juta

    • calendar_month Senin, 18 Mar 2019
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) : Biaya penerbitan sertifikat tanah 1.000.000 hingga 1.200.000 rupiah. Akibatnya warga menjerit. Sejumlah warga Desa Air Apa, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mengungkapkan, aparat desa mematok target rupaiah itu untuk pengurusan satu sertifikat tanah. Padahal, pemerintah pusat sudah menegaskan bahwa biaya penerbitan sertifikat gratis alias tak ada pungutan biaya. “Kami […]

  • Setahun Pengganti Jakfar Sukhairi Tak Ada, PKB Kebiri Hak Politik Rakyat

    Setahun Pengganti Jakfar Sukhairi Tak Ada, PKB Kebiri Hak Politik Rakyat

    • calendar_month Jumat, 2 Sep 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Nyaris setahun sudah PKB tak bergeming menetapkan pengganti Jakfar Sukhairi Nasution di DPRD Madina. Sikap PKB itu dinilai mengkebiri hak politik konstituen PKB. Akibatnya, dari lima orang kader PKB di DPRD, kini hanya 4 orang yang duduk setelah Jakfar Sukhairi Nasution mundur dari DPRD karena mencalonkan diri sebagai wakil bupati Madina […]

expand_less