Kamis, 5 Mar 2026
light_mode

Mobil Dinas Pakai Plat Hitam Berkeliaran di Kota Psp

  • account_circle Redaksi Abdul Holik
  • calendar_month Jumat, 20 Des 2013
  • print Cetak

SIDIMPUAN – Satu unit mobil Toyota Kijang Innova yang disinyalir sebagai kendaraan dinas terlihat berkeliaran di Kota Psp menggunakan plat hitam, sehingga tampak seperti kendaraan pribadi.

Amatan wartawan kemarin siang, mobil dengan plat BB 1519 F berwarna putih itu tampak pakir di pelataran SMKN 1 Psp. Selang beberapa jam atau sekira pukul 14.15 WIB, mobil juga terparkir di Jalan Sudirman eks Jalan Merdeka, persisnya di depan sebuah rumah makan yang ada di sana.
Kabag Humas Pemko Saiful Bahri saat dikonfirmasi tentang oknum pejabat mana yang menggunakan mobil dinas tersebut,  mengaku tidak mengetahuinya.

“Mobil dinas dengan plat itu saya kurang tahu. Kalau memang ada dugaan milik Direktur RSUD dr Aminuddin, langsung tanyakan saja sama dia,” ucap Saiful.

Sementara Plt Sekda Kota Psp Khairul Alamsyah saat dikonfirmasi via seluler soal kejelasan dan sanksi bagi pejabat yang menukar plat mobil dinasnya, belum memberikan jawaban. Bahkan pesan pendek (SMS) yang dikirimkan tidak mendapat balasan.

Sementara Ketua Fraksi Demokrat DPRD Padangsidimpuan Khoiruddin Nasution SE mengatakan, fasilitas mobil dinas yang dipinjamkan kepada para pejabat adalah untuk menunjang kinerjanya di instansi pemerintahan terkait. Oleh karena itu, plat mobil dinas yang dibeli melalui uang rakyat pun tidak boleh diubah menggunakan plat hitam layaknya mobil pribadi. “Ini perlu disikapi, dengan alasan apa pejabat tersebut mengganti plat nomor kendaraan dinasnya menjadi plat palsu warna hitam,” sebut Khoiruddin.

Selain Khoiruddin, Ketua Peksos Baun Aritonang juga menyebutkan hal yang sama. Malah Baun mengungkapkan, pemalsuan plat mobil dinas diduga dilakukan agar terhindar dari peraturan Menteri ESDM nomor 1 tahun 2013 tentang pemberlakuan pemakaian pertamax bagi setiap jenis kenderaan dinas. Dengan mobil berplat hitam yang seolah milik pribadi, kemudian bisa mengisi premium. “Bisa jadi itu dilakukan agar terhindar dari pengisian pertamax, jadi selama ini berarti fiktif,” tegasnya.

Namun tindakan penggantian plat mobil dinas menjadi mobil pribadi ini seakan didiamkan tanpa sanksi yang tegas. Sehingga mobil dinas itu bebas berkeliaran dalam kota. “Di dalam kota saja sudah berani, apalagi pas keluar kota. Hebat memang Sidimpuan kita ini,” tambahnya. (metro)

  • Penulis: Redaksi Abdul Holik

Rekomendasi Untuk Anda

  • Putaran 2 Pilkada Taput, Maret

    Putaran 2 Pilkada Taput, Maret

    • calendar_month Kamis, 30 Jan 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    MEDAN – Komisi Pemilihan Umum Daerah  (KPUD) Tapanuli Utara Sumatera Utara memastikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tapanuli Utara putaran 2 (dua) akan berlangsung pada Kamis, 6 Maret 2014 mendatang. Penetapan tanggal Pilkada taput Putaran 2 tersebut disepekati dalam Rapat Pleno KPUD Taput, hari ini di Kantor KPUD Taput di Tarutung dengan dihadiri dua pasangan  Cabup […]

  • Wakil Bupati Madina Bantah Mobil Dinas Sementaranya Dirental Khusus Penunjang Operasional Kerjanya

    Wakil Bupati Madina Bantah Mobil Dinas Sementaranya Dirental Khusus Penunjang Operasional Kerjanya

    • calendar_month Selasa, 25 Jul 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN( Mandailing Online ) : Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utami membantah bahwa mobil jenis Pajero yang di kontrak oleh Badan Keuangan dan aset Daerah bukan diperuntukkan khusu sebagai mobil kendaraan Dinas nya, melainkan hanya dipakai sementara. ” mobil ini dirental jauh jauh sebelum mobil palisade rusak, bukan dianggarkan untuk dipakai Wakil Bupati, tapi […]

  • Korupsi di Jajaran Menteri, Tabiat Demokrasi?

    Korupsi di Jajaran Menteri, Tabiat Demokrasi?

    • calendar_month Rabu, 16 Des 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh : Nahdoh Fikriyyah Islam Dosen dan Pengamat Politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sudah sejak awal ia mengingatkan kepada jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) untuk tidak melakukan korupsi. Hal itu dikatakan Presiden menyikapi penetapan tersangka Menteri Sosial Juliari Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan kasus suap Bantua Sosial (Bansos). Tidak hanya […]

  • Lobang Berbahaya Di Lingkar Timur Panyabungan

    Lobang Berbahaya Di Lingkar Timur Panyabungan

    • calendar_month Jumat, 27 Jul 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    PANYABUNGAN (MO) – Dinas Pekerjaan Umum Madina diminta segera memperbaiki sejumlah lobang yang membahayakan kenderaan di badan Jalan Jenderal Abd. Haris Nasution, Panyabungan atau akrab disebut Jalan Lingkar Timur Panyabungan. Apalagi saat ini stasiun angkutan antar kota antar kabupaten sudah berada di jalan ini menyebabkan volume lalulintas makin tinggi. Pantauan Mandailing Online, Kamis (26/7), dari […]

  • Tujuh Mahasiswa Asal Sumut Lulus Studi S1 di Yaman

    Tujuh Mahasiswa Asal Sumut Lulus Studi S1 di Yaman

    • calendar_month Minggu, 2 Jun 2024
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    TARIM, YAMAN (Mandailing Online) – Tujuh mahasiswa asal Sumatera Utara, Indonesia yang berkuliah di Universitas Al-Ahgaf, Tarim, Hadhramaut, Republik Yaman, berhasil meraih sarjana S1 tahun ini. Wisuda berlangsung di auditorium Universitas Al-Ahgaf, Kamis (30/5/2024) dalam kegiatan wisuda 130 mahasiswa dari berbagai negara dihadiri ulama dari kota Tarim. Tujuh putra daerah Sumatera Utara yang berhasil meraih […]

  • Penerimaan CPNS Sarat KKN?

    Penerimaan CPNS Sarat KKN?

    • calendar_month Jumat, 7 Jan 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan, Fraksi Hanura DPRD Kabupaten Mandailing Natal menyoroti penerimaan CPNS Madina Formasi Tahun 2010 sebanyak 280 orang. Proses penerimaan CPNS diduga sarat KKN dan dugaan adanya sogok menyogok puluhan hingga ratusan juta rupiah dalam penetapan pemenang, juga mencuatnya nama-nama pemenang yang didominasi orang luar Madina. Demikian ditegaskan Fraksi Hanura dalam pandangan akhirnya terhadap RAPBD 2011 […]

expand_less