Senin, 12 Okt 2026
light_mode

"Air Force One" Siap Terbang Agustus 2013

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Sabtu, 11 Feb 2012
  • print Cetak

Pesawat tipe 737-800 Boeing Business Jet 2 tersebut sudah diserahterimakan kepada pemerintah Indonesia, namun masih dalam bentuk kosongan.

Indonesia akan mempunyai pesawat kepresidenan pada Agustus tahun depan.

Saat ini pesawat senilai USD 91.209.560,61 (sekitar Rp 814 miliar), dibuat di pabrik Boeing Company, sudah selesai pada tahap green aircraft, dan sudah diserahterimakan kepada pemerintah Indonesia.

Lambock V Nahattands, Sekertaris Kementerian Sekertariat Negara, mengatakan anggaran sebesar itu untuk pembelian bodi pesawat yang sudah lunas dan untuk interior kabin dan sistem keamanan.

”Kita sudah memiliki pesawat kepresidenan dengan bentuk green aircraft. Karena pembayarannya sudah lunas, pesawatnya sudah ada, sudah diserahterimakan kepada kami pada 21 Januari lalu di Seattle, Amerika Serikat,” kata Lambock, dalam keterangan pers di Gedung Utama Kemsesneg, hari ini.

Pesawat yang dibeli adalah tipe 737-800 Boeing Business Jet 2, berdasarkan perjanjian pembelian yang ditandatangani Kementerian Sekertariat Negara dan Boeing Company pada 27 Desember 2010.

”Pesawatnya akan datang pada bulan Agustus 2013,” ujar Lambock.

Anggaran untuk green aircraft sebesar USD 58.600.000 dan sudah dilunasi dalam tiga tahapan pembayaran, yaitu pada 2010 sebesar USD 11.720.000, pada 2011 sebesar USD 10.280.000, dan terakhir pada Januari 2012 sebesar USD 36.600.000.

Masih Kosongan

Green aircraft (kosongan) adalah pesawat yang sudah jadi dan siap terbang namun belum dilengkapi dengan interior kabin dan keamanan.

Selanjutnya akan dilakukan pemasangan enam tangki oleh PATS Aircraft System agar pesawat dapat terbang non-stop 10 sampai 12 jam dan akan selesai pada April 2012.

Lambock mengatakan setelah pemasangan enam tangki, pekerjaan selanjutnya adalah penyelesaian cabin interior senilai USD 27.000.000 dan security system senilai USD 4.500.000.

”Saat ini cabin interior dan security system masuk pada proses lelang terbuka dan harganya masih bisa berubah tergantung pemenang lelang,” kata Lambock.

Lambock menekankan untuk pengadaan pesawat ini sudah disetujui oleh menteri keuangan melalui sistem multiyears contract (kontrak beberapa tahun).

Pemerintah memilih Boeing karena dilihat dari segi operasional dan perawatan pilot di dalam negeri termasuk pilot TNI-AU lebih siap dan familiar dengan pesawat produksi pabrikan tersebut.

Selain itu pesawat Boeing juga banyak digunakan untuk penerbangan VVIP negara-negara di dunia.

Kriteria dan spesifikasi pesawat kepresidenan yang harus dipenuhi adalah pesawat yang mampu terbang jauh selama 10-12 jam, pesawat yang mampu mendarat di bandara kecil, memiliki kapasitas sesuai untuk rombongan presiden (lebih kurang 70 orang). Selain itu, pesawat kepresidenan juga harus memiliki peralatan navigasi, komunikasi, cabin insulation dan inflight entertainment khusus.(yahoo)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Adhyaksa pantas jadi ketum PSSI

    Adhyaksa pantas jadi ketum PSSI

    • calendar_month Sabtu, 16 Apr 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA – Mantan pemain nasional, Rully Nere, menilai Adhyaksa Dault pantas menduduki kursi Ketua Umum PSSI periode 2011-2015. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini dicalonkan klub ISP Purwokerto. “Saya sudah mendengar pak Adhyaksa mencalonkan diri dan menganggapnya figur yang tepat menggantikan Nurdin Halid,” kata Rully Nere di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, baru-baru ini. […]

  • Warga 4 Desa Minta Lahan Mereka Dikeluarkan dari Izin Lokasi KP USU

    Warga 4 Desa Minta Lahan Mereka Dikeluarkan dari Izin Lokasi KP USU

    • calendar_month Sabtu, 14 Mei 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Warga empat desa di Kecamatan Muara Batang Gadis meminta bupati Mandailing Natal mengeluarkan lahan seluas 2.542 hektar dari Izin Lokasi KP USU. Ini mengindikasikan, bahwa kebijakan pemerintah di era bupati Amru Daulay yang memberikan izin lokasi kepada KP USU tak berterima di tingkat rakyat di empat desa selaku pemilik lahan. Juga […]

  • 22 dari 23 Kecamatan di Madina Endemik Malaria

    22 dari 23 Kecamatan di Madina Endemik Malaria

    • calendar_month Jumat, 13 Des 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Onlne) – Kecuali Kecamatan Pakantan, seluruh kecamatan di Mandailing Natal adalah kawasan endemik malaria. Itu artinya 22 dari 23 kecamatan merupakan kawasan sebaran virus berbahaya tersebut. Dan jenis malaria yang ada di Mandailing Natal (Madina) adalah jenis Plasmodium Palsifarum dan Plasmodium vivax. “Jenis Palsifarum yang paling bebahaya, karena merusak sekitar 86 persen sel […]

  • Dugaan Malapraktik, Kuasa Hukum Minta Penjelasan RS Permata Madina

    Dugaan Malapraktik, Kuasa Hukum Minta Penjelasan RS Permata Madina

    • calendar_month Selasa, 31 Mar 2026
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Kasus dugaan malapraktik kembali mencuat di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara. Keluarga pasien berinisial RSH resmi melayangkan somasi atau teguran hukum pertama kepada RS Permata Madina, Senin (30/3/2026). Langkah hukum tersebut disampaikan melalui kuasa hukum dari Kantor Hukum Nur Miswari, S.H. & Rekan sebagai upaya meminta klarifikasi sekaligus penyelesaian secara […]

  • Di Sidimpuan, Satu Keluarga Hanyut Diterjang Banjir Bandang

    Di Sidimpuan, Satu Keluarga Hanyut Diterjang Banjir Bandang

    • calendar_month Senin, 27 Mar 2017
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    SIDIMPUAN (Mandailing Online)  – Sejauh ini, data banjir bandang di Sidimpuan, satu keluarga terdiri dari suami, istri dan dua putri mereka meninggal dunia setelah hanyut diterjang arus deras. Berdasar informasi di Mapolsek Hutaimbaru, keluraga ini terdiri dari suami istri dan dua putri mereka. Mereka hanyut pada Minggu malam (26/3/2017) di perladangan dalam peristiwa banjir bandang […]

  • Kasus Dugaan Korupsi Rusunawa Sibolga

    Kasus Dugaan Korupsi Rusunawa Sibolga

    • calendar_month Senin, 5 Agt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 5Komentar

    JAKARTA, – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wijaya Corruption Watch (WCW) Provinsi Sumatera Utara, akan kembali mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (5/8). Langkah tersebut ditempuh untuk menyampaikan sejumlah bukti tambahan adanya dugaan korupsi dalam pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) Sibolga. “Untuk yang keenam kalinya mungkin Senin (5/8) kita akan kembali mendatangi KPK. Kita […]

expand_less