Kamis, 5 Mar 2026
light_mode

Anggota DPRD Diminta Tak Main Proyek

  • account_circle Redaksi Abdul Holik
  • calendar_month Rabu, 25 Mar 2015
  • print Cetak

SIDIMPUAN – Sejumlah lapisan masyarakat meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Psp untuk tidak terlibat atau bermain proyek pembangunan daerah sesuai dengan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015.

Sebab, anggota DPRD memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sehingga pelaksanana pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.

“Saat ini, Uang Persediaan (UP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sudah selesai Laporan Keuangannya sudah bisa dicairkan, maka dari itu sebagian instansi perlahan-lahan akan menjalankan programnya yang tercantum dalam APBD 2015.

Sehingga perlu ada pengawasan ketat dari lembaga DPRD terkait dengan pelaksanaan pembangunan tersebut.  Dengan begitu, DPRD diminta untuk ada yang terlibat bermain proyek, baik itu proyek fisik maupun pengadaan,” ujar salah seorang Aktivis Kota Psp Harizon Saputra Siregar, kepada Metro Tabagsel, Selasa (3/24).

Harizon menjelaskan, desakan agar DPRD tidak terlibat bermain proyek muncul dari aspirasi masyarakat dengan harapan agar pelaksanaan proyek pembangunan daerah sesuai dengan APBD tahun anggaran 2015 dapat berjalan dengan baik tanpa ada dugaan penyelewengan oleh pihak-pihak tertentu.

Karena, DPRD memilik tugas pengawasan sesuai dengan tupoksinya. Dengan begitu, setiap anggota DPRD dari masing-masing dapil harus pro aktif menjalankan tugasnya ketika pengerjaan proyek pembangunan sudah berlangsung supaya aspirasi masyarakat bisa tersalurkan tepat sasaran.

“Dalam waktu dekat ini, proyek pembangunan daerah tentu akan berlangsung. Dari segala jenis program pembangunan itu sangat diharapkan tidak ada keterlibatan anggota DPRD. Supaya proyek itu berjalan semaksimal mungkin, karena yang melaksanakan pengerjaan itu sudah ada dari pihak kontraktor dan lainnya,” terangnya.

Selain itu, ia juga berharap agar seluruh masyarakat Kota Psp memperhatikan dan mengawasi secara bersama pelaksanan program pembangunan tahun 2015. Itu bertujuan agar program daerah bisa dilaksanakan sesuai dengan isi kontrak dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) sehingga masyarakat dapat merasakan nilai dari pembangunan tersebut.

“Kita juga harus sama-sama perhatikan, dan melihat bagaimana pelaksanaannya. Dengan begitu, secara perlahan kita akan dapat mewujudkan impian daerah yang ingin mewujudkan masyarakat sehat, maju dan sejahtera,” tuturnya.

Sumber : metrosiantar

  • Penulis: Redaksi Abdul Holik

Rekomendasi Untuk Anda

  • Investasi Bagai Dua Bilah Mata Pisau

    Investasi Bagai Dua Bilah Mata Pisau

    • calendar_month Minggu, 14 Mar 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Riani S.Pd.I Guru tinggal di Medan Kran investasi asing kian terbuka lebar, agaknya memberi peluang baru dunia perekonomian Indonesia, namun tentu perlu ditelisik ulang, karena investasi asing bisa jadi dua bilah mata pisau. Butuh siaga ketat dalam menerima investasi asing, jangan sampai rakyat dirugikan, karena sejatinya semua kebijakan negara harus ditujukan untuk kepentingan rakyat. […]

  • Tenaga Honorer Sudah Dilema Sejak Masa Amru

    Tenaga Honorer Sudah Dilema Sejak Masa Amru

    • calendar_month Selasa, 10 Jan 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan, Dilema tenaga honorer di Pemkab Madina ternyata sudah muncul sejak masa kepemimpinan Bupati Amru Daulay pasca terbitnya PP Nomor 48 tahun 2005. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Provinsi Sumut membuat pemerintahan Amru pusing. Pasalnya penggajian ribuan tenega honorer menjadi masalah setelah munculnya PP 48. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Madina, Imran […]

  • PMII Tak Terlibat Demo soal Defisit

    PMII Tak Terlibat Demo soal Defisit

    • calendar_month Minggu, 14 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MADINA- Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) membantah PMII terlibat dalam setiap aksi massa yang terjadi beberapa waktu terakhir, yang menuntut pertanggungjawaban defisit anggaran belasan miliar yang terjadi di Pemkab Madina. Bantahan ini disampaikan Ketua Umum PC PMII Madina A Rijal Lubis SPdI, didampingi Sekretaris, Khairul Andi, serta belasan […]

  • Polres Madina Tangkap Satu Tersangka Pembawa Ganja 5 Kg  

    Polres Madina Tangkap Satu Tersangka Pembawa Ganja 5 Kg  

    • calendar_month Selasa, 29 Okt 2019
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Polres Mandailing Natal berhail menangkap 1 pria berikut baran bukti 5 kg ganja kering di Desa Gunungtua Panggorengan, Panyabungan, Selasa dinihari (29/10/2019). Tersangka berinisial AT Batubara (43) warga Desa Gunung Tua, Panyabungan ditangkap Sat Res Narkoba Polres Mandailing Natal (Madina) dalam satu misi penyamaran. Tersangka ditangkap sekira pukul 00.30 WIB. […]

  • Tambang Emas Ilegal Pake Alat Berat Mulai Rambah Hutan di Siulangaling

    Tambang Emas Ilegal Pake Alat Berat Mulai Rambah Hutan di Siulangaling

    • calendar_month Sabtu, 7 Okt 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    Muara Batang Gadis ( Mandailing Online )– Sebanyak enam unit excavator setiap hari beroperasi menambang emas secara ilegal di daerah Sungai Lolo Siulangaling, Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG), Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, yang menyebabkan sungai dan air bersih ke empat desa di kecamatan itu jadi keruh. Dikutip dari lama berita StartNews Selama tiga […]

  • Penyelidikan Kejari Madina Terhadap Pembangunan Pasangrahan Kota Nopan Ternyata Temuan BPK

    Penyelidikan Kejari Madina Terhadap Pembangunan Pasangrahan Kota Nopan Ternyata Temuan BPK

    • calendar_month Senin, 24 Jul 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN( Mandailing Online ) Proyek Konservasi Bangunan Pasanggarahan Kota Nopan di Kabupaten Mandailing Natal yang menelan anggaran Rp.2.398.646.000 sumber dana APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 yang saat ini sedang dalam penyidikan umum oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal ternyata menjadi temuan BPKP RI di Sumut. Dari data yang di dapat Mandailing Online, hasil pemeriksaan fisik […]

expand_less