Kepala Desa Harus Transparan Kelola Dana Desa
- account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
- calendar_month Rabu, 24 Agt 2016
- print Cetak
Iskandar Hasibuna
PANYABUNGAN(Mandailing Online) – Para kepala desa di Mandailing Natal harus transparan mengelola Dana Desa agar tidak terjebak dalam masalah hukum.
“Karena jika penggunaanya disalahgunakan akan menimbulkan proses hukum yang bisa menjerumuskan kades ke penjara,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Madina, Iskandar Hasibuan kepada Mandailing Online di Panyabungan, Rabu (24/8/2016).
Dia juga mengingatkan para kepala desa jangan mau ditakut-takuti oleh oknum-oknum yang ingin menggerogoti Dana Desa.
“Selalulah membuat papan pengumuman setiap anggaran yang dipergunakan,” katanya.
Dikatakannya, berdasar laporan beberapa kepala desa ke PDI Perjuangan Madina, bahwa sejak keluarnya Dana Desa Tahun 2016 di beberapa desa, telah banyak oknum-oknum tertentu dengan berbagai macam dalih untuk mempertanyakan penggunaan Dana Desa, tentu langkah oknum-oknum itu mengakibatkan kepala desa kewalahan.
“Bagaimana kades dan aparatnya memberikan penjelasan tentang penggunaan Dana Desa, kerjanya saja baru dimulai, tentu ada proses pekerjaannya, jika memang ada yang menjadi pengawas kita ucapkan terima kasih, tapi jangan kades yang dicari, tetapi awasi detik demi detik pekerja yang melaksanakan proyek yang diusulkan sesuai RAB (Rancangan Anggaran Biaya) yang diusulkan,” ujar Iskandar.
Dia juga meminta DPRD Madina ikut turun langsung melakukan pengawasan. Bukan mengawasi dari kantor DPRD, tapi langsung ke lapangan setiap waktunya jika DPRD ingin penggunaan Dan Desa bagus.
Kepala desa atau siapa saja yang mengelola Dana Desa harus transparan dengan cara memampangkan pengumuman, atau bila perlu diumumkan di mesjid pada setiap Jum’at agar seluruh masyarakat ikut mengawasi.
Pola transparan ini akan meminimalisir oknum-oknum mengaku pengawas yang gentayangan dari desa ke desa mencari-cari kesalahan kepala desa dengan tujuan meraup uang.
“Memberikan uang kepada oknum-okunum mengaku pengawas akan merugikan kepala desa. Apakah kades mau uangnya dinikmati orang lain, tetapi pertanggungjawabannya kades? Kalau kades mau seperti itu, maka siap siapalah masuk penjara. Agar tak masuk penjara siapkan administrasi dengan baik dan buat papan informasi dan lengkap dengan proyek yang disulkan sesuai hasil musyawarah desa,” ujar Iskandar.
Editor : Dahlan Batubara
- Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)
