Selasa, 11 Agu 2026
light_mode

Lurah Diduga Jual Raskin

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Selasa, 28 Des 2010
  • print Cetak


Medan, Indikasi penjualan beras miskin (Raskin) oleh oknum Lurah Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota, SB BSc, ke kios-kios di Jalan Halat, Medan, seperti dilansir salah satu media cetak, beberapa waktu lalu, membuat geram Anggota DPRD Medan.

Para wakil rakyat tidak ingin Pemko Medan mengendapkan persoalan ini begitu saja dan mendesak Plt Inspektur Kota Medan Syahminan segera melakukan pemeriksaan terhadap oknum lurah yang diduga telah berbuat nakal tersebut.

Wakil Ketua DPRD Kota Medan Sabar Samsurya Sitepu, ketika dihubungi wartawan di Medan, Ahad (26/12/2010), dengan tegas meminta Plt Inspektur Kota Medan, jangan tidur-tidur saja.

“Selama ini Inspektorat Kota Medan tidak pernah terdengar menindak jajarannya yang terbukti bersalah, bahkan sepertinya Plt Inspektur tidur,” tandas Sabar.

Terkait permasalahan ini, dia meminta inspektur segera memanggil oknum lurah tersebut untuk diperiksa. Apibila terbukti bersalah, Pemko Medan harus menjatuhkan sanksi tegas. Karena tindakan raskin sama saja dengan perbuatan korupsi.

“Bila nantinya dari hasil pemeriksaan oknum lurah tidak terbukti menjual raskin, maka harus segera dilakukan klarifikasi untuk memulihkan nama baik oknum lurah. Karena tuduhan menjual raskin sudah merupakan pembunuhan karakter. Tapi kalau memang benar dia melakukannya, diminta inspektorat memeriksanya serta memberikan sanksi tegas,” tandasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Medan lainnya, Augus Napitupulu, mendesak Walikota Rahudman Harahap menurunkan tim mengusut kebenaran Lurah Pasar Merah Barat yang dituduh menjual raskin. “Kita sangat menyesalkan perilaku lurah tersebut. Apakah dia kebal hukum, sehingga berani menjual raskim yang seharusnya didistribusikan ke masyarakat miskin,” tanya Augus.

Augus berharap, Pemko Medan tidak mengendapkan permasalahan ini begitu saja. Walikota Medan harus transparan dan tegas menindak jajarannya yang terbukti menyalahgunakan jabatannya demi keuntungan pribadi. (BS-024)
Sumber : Beritasumut

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ini Resep dari Putra Habibie untuk Memajukan Negeri

    Ini Resep dari Putra Habibie untuk Memajukan Negeri

    • calendar_month Senin, 24 Nov 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JOGJA – Kemiskinan menjadi faktor yang harus dituntaskan oleh pemerintah demi menciptakan negara maju yang se-jahtera. Pernyataan ini dilontarkan Ilham Akbar Habibie, putera Presiden RI keempat BJ Habibie, dalam Seminar Nasional Teknoin 2014 di Fakutas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia (UII),  Sabtu (22/11). Selain meminimalisasi kemiskinan, ada tiga hal penting lain yang harus jadi perhatian […]

  • Gegara Wanprestasi, Pemko Padangsidimpuan Dihukum Bayar Rp.883 Juta

    Gegara Wanprestasi, Pemko Padangsidimpuan Dihukum Bayar Rp.883 Juta

    • calendar_month Rabu, 25 Feb 2026
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    P.Sidimpuan (Mandailing Online ): Upaya hukum banding yang diajukan Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menemui jalan buntu. Pengadilan Tinggi Medan secara resmi menguatkan putusan tingkat pertama yang menyatakan pihak pemerintah telah melakukan wanprestasi atau cidera janji terhadap rekanan proyek CV Central Grafika Print dalam pengadaan dan pemasangan Alat Pengendalian Isyarat Lalu Lintas […]

  • Kompolnas Minta Polda Tegas Tangani Perkara Laporan Ramli Lubis

    Kompolnas Minta Polda Tegas Tangani Perkara Laporan Ramli Lubis

    • calendar_month Jumat, 11 Okt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 6Komentar

    MEDAN, (Mandailing Online) – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Polda Sumut tegas dan tidak ragu-ragu dalam menangani satu perkara, termasuk kasus pemalsuan akta autentik RUPS-LB PT Rizkina Mandiri Perdana (PT RMP) yang dilaporkan Ramli Lubis Mantan Walikota Medan. “Tentang pengalihan saham perkebunan seluas sekitar 10 ribu Ha di Kab Madina yang melibatkan Ramli Lubis dan […]

  • Jakfar Sukhairi Calbup Pendaftar Pertama di PKB

    Jakfar Sukhairi Calbup Pendaftar Pertama di PKB

    • calendar_month Rabu, 27 Nov 2019
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

        PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Bakal Calon Bupati Madina, HM Jakfar Sukhairi Nasution mendaftar di DPC PKB Madina, Rabu (27/11/2019). Beliau balon bupati yang mendaftar di PKB setelah partai ini membuka pandaftaran bagi balon bupati Madina hari ini. Jakfar Sukhairi yang saat ini mejabat wakil bupati Madina. Tercatat juga Jakfar Sukhairi merupakan salah satu […]

  • GAJI BUPATI DPR setuju gaji bupati dinaikkan

    GAJI BUPATI DPR setuju gaji bupati dinaikkan

    • calendar_month Kamis, 21 Feb 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA, (MO) – Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menyatakan dukungannya terhadap permintaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang menuntut kenaikan gaji bupati. Menurutnya hal tersebut tidak menjadi masalah selama kenaikan gaji tidak diikuti dengan pembengkakan biaya operasional. “Kalau gajinya sudah diperbesar jangan kemudian cari yang lain,” kata Pramono saat ditemui di Gedung DPR […]

  • 7 Tersangka Penambang Ilegal di Kotanopan Dituntut Pasal UU Minerba

    7 Tersangka Penambang Ilegal di Kotanopan Dituntut Pasal UU Minerba

    • calendar_month Jumat, 26 Jul 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA – Mandailing Online : Kejaksaan Negeri Mandailing Natal (Kejari Madina) menerima pelimpahan tahap II kasus Penambangan Tanpa Izin (PETI) Kecamatan Kotanopan. Pelimpahan ini diterima oleh Kepala Seksi Pidana Umum, Sintong Purba, Kamis (25/07/2024) sore dari Penyidik Reskrim Polres Madina. Sintong menyebut 7 tersangka dituntut dengan tuntutan primer Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 […]

expand_less