Pemuda Pancasila : Kapasitas Apa Dr Isa Ansori Lakukan Tes Urin Narkoba?
- account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
- calendar_month Senin, 10 Feb 2020
- print Cetak
Al Hasan Nasution saat menyampaikan paparan di ruang paripurna DPRD Madina
PANYABUNGAN (Mandailing Online) Pemuda Pancasila (PP) mempertanyakan kapasitas Kepala Puskesmas Sinunukan, Dr Isa Ansori melakukan tes urin narkoba terhadap karyawan PT Sago Nauli.
Pertanyaan itu dicuatkan Sekretaris MPC PP Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Al Hasan Nasution di ruang paripurna DPRD Madina, Senin (10/2/2020) saat DPRD Madina menerima ratusan kader PP Madina yang berunjukrasa.
Al Hasan mengungkapkan, 6 kader Pemuda Pancasila dipecat secara sepihak oleh PT Sago Nauli tanpa pesangon sepeser pun.
PT Sago Nauli merupakan perusahaan yang bergerak di perkebunan sawit dan pabrik CPO di kawasan Pantai Barat Madina.
Delegasi pengunjukrasa itu dipimpin Ketua MPC PP Madina, Sahriwan Nasution “Kocu”. Sedangkan pihak dewan dipimpin Wakil Ketua DPRD Madina, Harminsyah Batubara.
Alasan pemecatan itu berdasar hasil pemeriksaan tes urin oleh Dr Isa Ansori yang menyebut 6 karyawan itu positif memakai narkoba.
“Tetapi saat diperiksa pihak BNN, justru hasil yang diperoleh BNN keenam karyawan itu negatif,” ungkap Al Hasan.
Al Hasan melanjutkan bahwa hasil tes urin oleh pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Madina ini sudah disampaikan MPC PP Madina kepada PT Sago Nauli, tapi tak ada resfon.
Mediasi hingga unjukrasa sudah dilakukan namun PT Sago Nauli tak meresfon.
Selanjutnya MPC PP Madina juga telah mengkordinasikan kepada Dinas Tenaga Kerja Madina, tapi instansi itu tak memiliki resfon sesuai yang diharapkan.
Al Hasan mempertanyakan spesifikasi Dr Isa Ansori dan spesialisasi yang bagaimana sehingga bisa melakukan tes urin. Termasuk juga apa alat-alat yang dipakainya.
Menurut Al Hasan, yang memiliki kompetensi melakukan tes urin narkoba itu rumah sakit dan BNN. Bahkan rumah sakit itu pun harus berdasar rekomendasi BNN.
Oleh karenanya dia meminta agar Dr Isa Ansori diperiksa. Jika memungkinkan agar ditindak tegas, termasuk pecopotan status PNS.
Wakil Ketua DPRD Madina, Hardiansyah Batubara yang memimpin pertemuan di ruang paripurna DPRD ini menyatakan bahwa pihak DPRD Madina akan memangil kepala Puskesmas Sinunukan, kepala Dinas Kesehatan Madina, kepala Dinas Tenaga Kerja Madina, manajemen PT Sago Nauli dan menghadirkan utusan MPC PP Madina.
Peliput : Dahlan Batubara
- Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)
