Jumat, 28 Agu 2026
light_mode

Pemkab Madina Alokasikan 14% DD Tangani Covid-19

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Selasa, 14 Apr 2020
  • print Cetak

Wakil Bupati Madina, Jakfar Sukhairi Nasution

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemkab Madina akan mengalokasikan 14 persen Dana Desa (DD) tahun 2020 untuk penanganan dan penanggulangan dampak virus Corona atau Covid-19.

Hal ini telah dirapatkan dan segera di terbitkan surat edara Bupati Mandailing Natal (Madina) terkait penggunaan DD.

Itu diungkap Wakil Bupati Madina, Jakfar Sukhairi Nasution kepada Wartawan usai memimpin rapat penanganan Covid-19 di ruangan Sekda, Senin (13/4/2020).

Dijelaskannya pengalokasian 14 persen DD sudah sesuai arah kebijakan pemerintah pusat yang berlaku secara nasional.

Untuk Madina, kebijakan penganggaran penanganan Covid-19 sumber dari DD ini disepakati dengan rincian 10 persen digunakan dalam bentuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat, dan 4 persen digunakan untuk biaya penanggulan di lapangan.

Karena itu Sukhairi berharap semua komponen masyarakat saling bersinergi sehingga masyarakat tidak merasa takut dan terabaikan.

Meski ada kebijakan 14 persen, Sukhairi menilai hal itu masih terlalu sedikit mengingat jangka waktu tanggap darurat Covid-19 ini tidak diketahui sampai kapan hingga vaksin untuk virus ini ditemukan.

Satu sisi kebijakan stay at home atau diam di rumah yang dilakukan pemerintah adalah untuk melindungi rakyat, tapi di sisi lain masyarakat yang ekonomi lemah menghadapi dilema karena kesulitan ekonomi, terutama dalam menutupi kebutuhan sehari-hari ditambah kebutuhan bulan suci Ramadhan hingga hari raya Idul Fitri yang sudah di depan mata.

“Dengan alasan yang cukup situasional inilah, semestinya biaya penanggulangan Covid-19 sumber dari DD untuk termint berikutnya ini bisa dimaksimalkan dari 14 persen menjadi 30 hingga 40 persen tidak ada masalah sebenarnya karena nasib masyarakat wajib dan harus diselamatkan,” katanya.

Oleh karenanya, re-alokasi APBDes mutlak diperlukan dengan membatalkan kegiatan-kegiatan yang masih bisa dikesampingkan seperti pengadaan damkar mini, pengadaan alat musik rebana, pelatihan-pelatihan, pengadaan non fisik maupun fisik yang kebutuhannya tidak mendesak.

“Saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah pemenuhan sembako dan juga suplemen tambahan untuk meningkatkan imunitas daya tahan tubuh. Sumber dana yang paling cepat dan aman untuk ini adalah dari Dana Desa, karena itulah saya telah melakukan pertemuan langsung dengan Kapolres dan juga Kajari terkait antisipasi dan penanggulangan Covid-19 ini hari Senin siang (13/4). Intinya Kapolres dan Kajari mendukung kebijakan yang diambil pemerintah sehingga tidak ada potensi hukum yang muncul akibat penanganan Covid-19 ini,” imbuh Sukhairi.

Editor : Dahlan Batubara

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dina Kayla Masih Perkuat “Biola Na Mabugang 2”

    Dina Kayla Masih Perkuat “Biola Na Mabugang 2”

    • calendar_month Senin, 6 Feb 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan (MO)- Meski sudah menyandang status istri, Dina Kayla direncanakan masih akan ikut membintangi film “Biola Na Mabugang 2”. Kepastian itu dikatakan Sutradara “Biola Na Mabugang”, Askolani Nasution, di Panyabungan, Senin (6/2). Kehadiran Dina Kayla di film ke dua ini masih sangat diperlukan karena alur cerita di “Biola Na Mabugang 2” akan menampilkan tokoh wanita […]

  • Ucapan Idul Fitri dari Vatikan

    Ucapan Idul Fitri dari Vatikan

    • calendar_month Selasa, 14 Agt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA – Dewan Kepausan untuk Dialog Antarumat Beragama (DKDAB) di Vatikan mengeluarkan surat ucapan Selamat Idul Fitri kepada umat Muslim di seluruh dunia. Ini tradisi Gereja Katolik sejak 1967. Sekretaris Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Romo Benny Susetyo, di Jakarta, Senin mengatakan, tahun ini surat yang ditandatangani Presiden DKDAB […]

  • Ketua DPRD Madina : Pemda Harus Tegas Ke PLN Terkait Pembayaran LPJU

    Ketua DPRD Madina : Pemda Harus Tegas Ke PLN Terkait Pembayaran LPJU

    • calendar_month Senin, 14 Agt 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN ( Mandailing Online ) Ketua DPRD Mandailing Natal (Madina) Erwin Efendi Lubis menegaskan Pemerimtah Daerah harus tegas ke pihak PLN apabila PLN tidak mau rekonsoliasi MoU terkait pembayaran listrik LPJU ( Lampu Penerangam Jalan Umum ). Hal ini dikatakannya pada wartawan senin 14/8/2023. ” harus ada penghitungan yang akurat sehingga pembayaran yang dilakukan pemerintah […]

  • NAPOSO NAULI BULUNG PIDOLI LOMBANG

    NAPOSO NAULI BULUNG PIDOLI LOMBANG

    • calendar_month Jumat, 15 Apr 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    (Model Pemberdayaan Masyarakat P4GN)   Desa boleh belajar dari Pidoli Lombang tentang kearifan lokal. Persfektif Mandailing Natal, Pidoli Lombang masuk dalam wilayah ibukota kabupaten. Dalam pergeseran transisi peradaban desa menuju kota kecil pasti sudah banyak dipengaruhi karakteristik kota. Tapi sesuatu yang membanggakan, ternyata masyarakatnya masih sangat melek dengan kearifan yang dimilikinya. Tak ayallah, memang desa […]

  • Aneh! Direktur RSUD Panyabungan Mengaku Tak Tau Jumlah Pegawainyan yang Lolos PPPK Formasi 2023

    Aneh! Direktur RSUD Panyabungan Mengaku Tak Tau Jumlah Pegawainyan yang Lolos PPPK Formasi 2023

    • calendar_month Rabu, 17 Jan 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN ( Mandailing Online )-Aneh, Direktur RSUD Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ) dr. Rusly Pulungan tidak tau berapa jumlah tenaga honor di RSUD yang lulus seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ) formasi Tahun 2023 lalu. ” sampai saat ini belum ada yang melapor siapa yang lulus dan tidak perihal […]

  • Legal Standing Penggugat Gubernur Sumut Belum Jelas

    • calendar_month Kamis, 22 Agt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    MEDAN, – Sidang gugatan citizen law suit terhadap Gubernur Sumut dan penyelenggara negara lainnya di tingkat provinsi dan pusat oleh 25 warga Kota Medan kembali ditunda setelah kuasa hukum warga tidak dapat menunjukkan keseluruhan bukti identitas resmi para penggugat. “Dari 25 warga yang menggugat mungkin tadi hanya ada delapan orang yang datang dan menunjukkan kartu […]

expand_less