Jumat, 5 Jun 2026
light_mode

Ketua DPRD Madina : Pemda Harus Tegas Ke PLN Terkait Pembayaran LPJU

  • account_circle Muhammad Hanapi
  • calendar_month Senin, 14 Agt 2023
  • print Cetak

Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis

PANYABUNGAN ( Mandailing Online ) Ketua DPRD Mandailing Natal (Madina) Erwin Efendi Lubis menegaskan Pemerimtah Daerah harus tegas ke pihak PLN apabila PLN tidak mau rekonsoliasi MoU terkait pembayaran listrik LPJU ( Lampu Penerangam Jalan Umum ). Hal ini dikatakannya pada wartawan senin 14/8/2023.

” harus ada penghitungan yang akurat sehingga pembayaran yang dilakukan pemerintah efisien. Saya pun telah menyampaikan kepada Pemkab Madina untuk memanggil pihak PLN dalam rangka rekonsiliasi MoU” kata Erwin.

Apabila PLN tidak mau, Ketua DPRD Madina mendorong pemerintah untuk bertindak tegas, termasuk mengalihkan daya pembangkit.

Ia juga mengatakan, tak menutup kemungkinan legislatif akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pembayaran listrik LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umun) yang mengharuskan pemerintah daerah membayar Rp848 juta lebih per bulan kepada PLN sesuai MoU.

” apabila meterisasi sesuai janji Pemerintah Daerah gidak dilaksanakan di tahun 2024, maka RDP adalah solusi terakhir ” kata Erwin.

Tahun 2019 lalu jelas Ketua Gerindra Mandailing Natal ini, sudah pernah terkait dan menyarankan agar MoU ditindau ulang, tapi sampai hari ini belum dilakukan.

Ia mengungkapkan, MoU yang disepakati pemerintah dengan PLN sejak dulu tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, terlebih setelah adanya penggantian jenis lampu dari merkuri ke LED maupun lampu jari.

Erwin mengaku, BPKAD telah berjanji akan menyelesaikan meterisasi pada tahun 2024 dan dia akan mengecek anggaran untuk itu ditampung atau diusulkan pada RAPBD mendatang.

“Mereka bilang tahun 2024 sudah meterisasi. Nanti saya lihat dulu di perencanaan anggaran ada atau tidak,” sebutnya.

Diketahui, Pemkab Madina harus mengeluarkan Rp848.438.841 per bulan untuk pembayaran listrik LPJU. Angka tersebut sesuai MoU yang ditandatangani di masa lalu. Kesepakatan tersebut dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, terlebih telah ada penggantian jenis lampu yang membuat pemakaian watt lebih sedikit. ( red )

  • Penulis: Muhammad Hanapi

Rekomendasi Untuk Anda

  • BPK Perwakilan Sumut: Madina Capai Kemajuan Pelaporan

    BPK Perwakilan Sumut: Madina Capai Kemajuan Pelaporan

    • calendar_month Jumat, 10 Mar 2023
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN (Mandailing Online) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  Perwakilan Sumatera Utara menyatakan Pemkab Mandailing Natal (Madina) mencapai banyak kemajuan dalam penyampaian laporan keuangan. Itu diungkap Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara Eydu Oktain Panjaitan dalam pernyataan sambutan usai menerima laporan keuangan tahun anggaran 2022 Pemkab Madina dari bupati Jafar Sukhairi Nasution di kantor BPK RI Perwakilan […]

  • Demokrat Proses Pemecatan Bupati Mandailing Natal
    Tak Berkategori

    Demokrat Proses Pemecatan Bupati Mandailing Natal

    • calendar_month Jumat, 17 Mei 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

                    JAKARTA – Partai Demokrat meminta Bupati Mandailing Natal Hidayat Batubara mengundurkan diri dari jabatannya di partai berlambang bintang mercy. Pasalnya, Bupati yang juga Politisi Demokrat telah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Beliau harus mengundurkan diri sesuai pakta integritas,” kata Wasekjen Demokrat Ramadhan Pohan di Gedung DPR, Jakarta, […]

  • UISU Akhirnya Bersatu

    UISU Akhirnya Bersatu

    • calendar_month Jumat, 13 Sep 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 2Komentar

    MEDAN , – Pasca desakan ratusan mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) di Jalan Sisingamangaraja Medan, akhirnya UISU yang sebelumnya terpecah dua, berdamai guna menyelamatkan UISU dari ancaman tutup. Penyatuan UISU Almunawarah di Jalan Sisingmangaraja dan UISU Almanar di Jalan Karya Bakti disepakati dalam satu nota kesepahaman antara kedua belah pihak. Selanjutnya, kedua pihak UISU […]

  • Mantan Koruptor Jadi Caleg Bikin Dilematis

    Mantan Koruptor Jadi Caleg Bikin Dilematis

    • calendar_month Jumat, 15 Mar 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA, (MO) – Direktur Bidang Politik dan Jaringan Indonesian Human Rights Committee for Social Justice, Ridwan Darmawan, menilai Undang-undang yang membolehkan mantan narapidana korupsi dan narkoba bisa maju menjadi Calon Legislatif 2014 memang membuat dilematis. “Di satu sisi, itu hak politik setiap orang sesuai prinsip HAM, di sisi lain kondisi penegakan hukum bagi koruptor juga […]

  • PUSAT STUDI KEBENCANAAN (bagian 1)

    PUSAT STUDI KEBENCANAAN (bagian 1)

    • calendar_month Selasa, 19 Jul 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh : Moechtar Nasution PENDAHULUAN Dalam berbagai kesempatan diskusi dengan Kasubbag Program BPBD Madina, Raja Nasution-bisa disebut kami tidak lupa membicarakan gagasan untuk melakukan kajian tentang urgensi pendirian pusat studi kebencanaan di Panyabungan sebagai jantung urat nadi pemerintahan dan juga sosial kemasyarakatan. Saya selalu menekankan bahwa persoalan ini bukan terletak pada soal kelayakan atau tidak, […]

  • Wacana Kudeta di Masa Wabah ?

    Wacana Kudeta di Masa Wabah ?

    • calendar_month Rabu, 10 Jun 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Fitnah Menyesatkan Demi Menyembunyikan Kegagalan Rezim Oleh : Nahdoh Fikriyyah Islam Dosen dan Pengamat Politik Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengaku sudah mengantongi nama para tokoh oposisi, yang ingin merancang kudeta terhadap pemerintahan yang sah di tengah pandemi Covid-19. Kelompok ini, katanya, ingin memakai sejumlah isu sebagai materi provokasi dan propaganda politik. […]

expand_less