Minggu, 13 Sep 2026
light_mode

Penerima Raskin di Panyabungan Dikutip Baiya Transpor

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Sabtu, 27 Nov 2010
  • print Cetak


Panyabungan. Warga Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mengeluhkan harga beras bagi keluarga miskin (Raskin) pada November 2010 sebesar Rp 2.000/kg. Padahal, harga sebelumnya Rp 1.600/kg. Naiknya harga karena warga dibebani biaya transportasi Rp 400/kg.
“Kita merasa keberatan karena yang kita tahu harga Raskin hanya Rp 1.600/Kg. Kalau alasannya untuk biaya operasional dari titik distribusi, masak sampai Rp 400/Kg. Daerah kami kan masih dalam kawasan ibukota kabupaten,” ujar salah satu warga, Kamis (25/11).

Akhiruddin, Lurah Panyabungan II mengakui bahwa pada November ini harga raskin naik menjadi Rp 2.000/kg. Ia mengklaim masalah harga raskin itu sudah yang mereka sampaikan sebelumnya kepada LPM dan masyarakat penerima.

“Yang kita bagikan ini merupakan jatah tambahan, sehingga pada malam Selasa yang lewat kita musyawarahkan mengenai harga raskin tersebut dan semua sepakat karena ini merupakan jatah tambahan,” ujarnya.

Ia mengaku bahwa pihaknya membayar raskin Rp 1.700/kg kepada pihak kecamatan. “Jadi, hanya Rp 300 aja yang kita ambil untuk biaya operasional kita disini. Jatah tambahan ini kita terima akibat kita selalu tepat waktu membayar raskin ke kecamatan,” imbuhnya.

Kabag Perekonomian Pemkab Madina melalui Kasubbag Produksi Abdul Hamid mengatakan, harga raskin sampai titik distribusi Rp 1.600/Kg. Akibat tidak tertampungnya lagi biaya perongkosan ke desa/kelurahan, maka masyarakat harus dibebani biaya angkut, sesuai dengan hasil musyawarah masyarakat penerima raskin.

“Memang setiap desa maupun kelurahan pasti ada perbedaan harga raskin sesuai dengan hasil rapat mereka yang mempunyai notulen rapat secara resmi yang dinamakan swadaya masyarakat. Kalau mengenai besarannya berapa itu masyarakat sendiri yang menentukannya. Memang per bulannya setiap kepala desa maupun lurah kita berikan biaya operasionalnya untuk pembagian raskin sebesar Rp 100.000. Namun untuk jatah tambahan ini kita tahu menahu dan tidak pernah dilaporkan,” terangnya. (henri)
Sumber : Medan Bisnis

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Walikota: CPNS Gate Tidak Terulang Lagi

    Walikota: CPNS Gate Tidak Terulang Lagi

    • calendar_month Selasa, 9 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Pematangsiantar, Walikota Pematang Siantar Hulman Sitorus SE meminta masyarakat agar melaporkan dugaan kecurangan database honorer. Jika terbukti ada kecurangan akan diberikan sanksi tegas bagi pejabat yang terlibat. “Saya akan menerima seluruh aspirasi dan laporan tentang adanya dugaan permainan “kotor” dalam pembuatan database sementara honorer yang akan diangkat menjadi CPNS,” kata Walikota Hulman Sitorus SE melalui […]

  • Wakil Bupati Madina, saat menerima tuntutan mahasiswa AMBM saat unjuk rasa. Kamis (20/10)

    Atika Jelaskan Soal Kewenangan Pemerintah Daerah dan Tim Investigasi PT SMGP

    • calendar_month Jumat, 21 Okt 2022
    • account_circle Sahrul Ramadhan Harahap
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (MANDAILING ONLINE) – Dalam sistem negara ini  Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah masing-masing memiliki kewenangan. Oleh karena itu, persoalan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) tak tepat bertumpu ke Pemerintah Daerah. Proyek PLTP di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara (Sumut), adalah proyek strategis nasional. Kewenangan menutup dan […]

  • Aek Sininjom di Muara Batang Gadis Jadi Lokasi Aktifitas Tambang Emas Ilegal

    Aek Sininjom di Muara Batang Gadis Jadi Lokasi Aktifitas Tambang Emas Ilegal

    • calendar_month Sabtu, 20 Sep 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    Muara Batang Gadis ( Mandailing Online ): Praktek tambang emas ilegal seolah tak bisa di hentikan aparat penegak hukum di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tambang emas ilegal dengan menggunakan alat berat jebis excavator menjadi bisnis menjanjikan sekaligus prakrek pencucian uang yang membuat pengusaha kaya raya. Di Kecamatan Muara Batang Gadis contohnya, aktifitas tambang emas […]

  • Yel Yel “On Ma”  Bergema Ditournamen Tenis Meja Harun Mustafa Cup I se Sumut di Madina

    Yel Yel “On Ma” Bergema Ditournamen Tenis Meja Harun Mustafa Cup I se Sumut di Madina

    • calendar_month Sabtu, 12 Okt 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    Panyabungan ( Mandailing Online ): Calon Bupati Mandailing Natal ( Madina ) nomor urut 1 Harun Mustafa Nasution membuka tournamen tenis meja Harun Mustafa Cup I se Sumatera Utara yang berlangsung di Kelurahan Pasar Hilir, Kecamatan Panyabungan Kota Sabtu 12/10/2024. Ahmad Sukri Panitia Tornamen Tenis Meja Harun Mustafa dengan tema ” bermain fair play junjung […]

  • Kasus Politik Uang Pilkada Madina Bisa Ke Ranah Hukum

    Kasus Politik Uang Pilkada Madina Bisa Ke Ranah Hukum

    • calendar_month Selasa, 15 Des 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Ketua Panwaslih Madina, M Husein menyatakan pihaknya akan melanjutkan pengaduan politik uang Pilkada Madina kepada Gakumdu jika materi pengaduan mencukupi persyaratan. “Perlu kami sampaikan, apabila laporan ini telah memenuhi syarat, maka kami akan berkordinasi dengan Gakkumdu, dan melakuka kajian masing-masing. Dan apabila disimpulkan ini mencukupi ranah pidana (politik uang), maka akan […]

  • Kurikulum 2013, akan jadi malapetaka

    Kurikulum 2013, akan jadi malapetaka

    • calendar_month Kamis, 3 Jan 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA, (MO) – Pemerintah harus membatalkan program kurikulum baru yang akan diberlakukan tahun ajaran 2013 mendatang. Pasalnya, perubahan kurikulum tanpa melalui sosialisasi bertentangan dengan UU No.20/2003 tentang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. “Karena itu, tidak ada alasan bagi pemerintah memaksakan penerapan kurikulum 2013 yang akan berlaku mulai efektif mulai Juni […]

expand_less