Kamis, 19 Nov 2026
light_mode

Rambin Kampung Baru: Addendum dan Membodohi Rakyat

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Kamis, 1 Apr 2021
  • print Cetak

Oleh : Miswaruddin Daulay

Rencana jembatan rambin Desa Kampung Baru-Simanondong adalah salah satu bentuk dari infrastruktur yang dalam pelaksanaan tendernya pada waktu itu tunduk dan patuh pada Peraturan Menteri PUPR nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri PUPR nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi.

Salah satu lampiran dari Permen PUPR nomor 31/PRT/M/2015 adalah Buku Standar Pekerjaan Konstruksi yang merupakan Standar Dokumen Tender pada tahun 2018 baik untuk kontrak lumpsum, harga satuan maupun gabungan lumpsum dan harga satuan. Pada Bab IX Syarat-Syarat Umum Kontrak pasal 37 yang mengatur tentang Perubahan Lingkup Pekerjaan yang menjelaskan apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak maka Pejabat Pembuat Komitmen dan rekanan penyedia dapat melakukan perubahan/adendum kontrak yang meliputi: menambah atau mengurangi volume pekerjaan, menambah atau mengurangi jenis pekerjaan, merubah spesifikasi teknis & gambar, atau melakukan pekerjaan tambah paling tinggi 10 %.

Syarat-Syarat Umum Kontrak tersebut merupakan salah satu lampiran dari seluruh dokumen kontrak konstruksi termasuk kontrak  Pembangunan Jembatan Gantung Kampung Baru-Simanondong sumber dana APBN 2018 sebesar Rp. 2,7 milyar.

Bupati dalam penjelasannya pada salah satu media online menyatakan bahwa pembangunan jembatan rambin desa Kampung Baru-Simanondong tidak dilanjutkan dikarenakan terjadinya bencana alam banjir sungai sehingga lebar sungai bertambah dan tidak sesuai lagi dengan isi kontrak.

Yang menjadi pertanyaan pertama adalah pernahkah pada waktu itu Bupati membuat penetapan status resmi tentang terjadinya bencana alam tingkat kabupaten atau kecamatan?

Sedangkan pertanyaan kedua adalah apabila banjir sungai menyebabkan penambahan lebar sungai sehingga berbeda dengan isi kontrak, KENAPA TIDAK DILAKUKAN PERUBAHAN/ADENDUM KONTRAK dengan melakukan perubahan volume dan jenis pekerjaan?

Pertanyaan ketiga adalah apabila pembangunan jembatan rambin tersebut tidak terlaksana pada tahun 2018, kenapa pada tahun 2019, 2020 dan 2021 juga tidak terlaksana? Padahal dana yg dibutuhkan hanya sekitar Rp 3 milyar, yang jauh di bawah biaya yang dibutuhkan utk membangun Tapian Siri-Siri, Taman Raja Batu, Torsiojo dan yang lainnya.

Pertanyaan keempat adalah sebodoh itukah pimpro/pejabat pembuat komitmen dan rekanan PT Wiela Karya Sejahtera?

Hal ini semakin menunjukkan betapa buruknya perencanaan prioritas pembangunan daerah dan lemahnya koordinasi dengan Kementerian PUPR.

Oleh karena itu maka sebaiknya diakui saja bahwa telah terjadi kelalaian berjamaah pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan segera meminta maaf kepada rakyat desa Kampung Baru dan desa Simanondong yang juga merupakan pemilik sah negeri Mandailing Natal.

Rakyat tidak butuh janji yang muluk-muluk setinggi langit. Rakyat butuh bukti bukan janji. Apalah artinya kawasan ekonomi khusus, bandara, seribu taman dan rumah sakit megah di puncak bukit apabila untuk menyeberang sungai saja rakyat harus terancam nyawanya dan sudah pernah memakan korban jiwa akibat rakit yang dipakai untuk menyeberang sungai terbalik.

Apakah yang bisa dibanggakan dari Kawasan Ekonomi Khusus yang nyatanya sampai sekarang belum ada penetapan resmi dari pemerintah pusat. Apakah yang bisa dibanggakan terhadap gagalnya pembangunan RSUD Panyabungan tahun 2019 yang menyebabkan dana DAK sebesar Rp 12 milyar tidak terserap dan harus dikembalikan ke pemerintah pusat.

Apakah yang bisa dibanggakan dari kegagalan pembangunan RSUD Husni Thamrin Natal tahun 2020 yang menyebabkan dana DAK sebesar Rp 4 milyar tidak terserap dan harus dikembalikan ke pemerintah pusat.

Jangan-jangan proyek Pembangunan Instalasi RSUD Panyabungan sebesar Rp 52 milyar yang saat ini sedang dalam proses tender terindikasi terancam gagal karena terindikasi dokumen tendernya melanggar ketentuan dalam SE Menteri PUPR nomor 22/SE/M/2020 tentang Persyaratan Pemilihan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Dalam dokumen tender mensyaratkan 14 peralatan, 8 orang manajer teknik dengan pengalaman minimal 5 tahun. Sedangkan ketentuan dalam SE nomor 22/SE/M/2020 mengatur tentang peralatan maksimal 6 peralatan (utk HPS di bawah Rp 100 milyar), manajer teknik maksimal 2 orang (utk HPS di atas Rp 50 milyar) dan pengalaman personil maksimal 5 tahun (HPS antara Rp 50-100 milyar). Pejabat pembuat komitmen dan panitia tender terindikasi melanggar SE Menteri PUPR nomor 22/SE/M/2020 dan tender terindikasi terancam batal.

Apakah pemerintah Kabupaten Mandailing Natal ini sedang mengumpulkan pengalaman yg sebanyak-banyaknya untuk kegagalan tender dan kegagalan kontrak?

Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa segera memberikan hidayahNya kepada negeri Mandailing Natal dan segera menyudahi pembodohan rakyat yang dilakukan oleh oknum-oknum penghancur pembangunan.

Wassalam.

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jadilah Bidan Profesional dan Berakhlakul Karimah

    Jadilah Bidan Profesional dan Berakhlakul Karimah

    • calendar_month Senin, 26 Sep 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan, Akademi Kebidanan (Akbid) Namira Madina, Sabtu (24/09/2011) kemarin mewisuda 209 mahasiswi kelas khusus dan kelas umum. Wisuda kali ini merupakan wisuda ke 2 setelah Akbid Namira berdiri. Akbid Namira Madina juga telah mengantongi izin akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Prosesi wisuda berlangsung di Gedung Serbaguna Pemerintah Kabupaten Madina, Jalan Medan-Padang, Desa […]

  • Kadin Sumut dan Dubes Belgia Bahas KEK Madina

    Kadin Sumut dan Dubes Belgia Bahas KEK Madina

    • calendar_month Senin, 24 Feb 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      MEDAN (Mandailing Online) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Utara hari ini membahas progres dan peluang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batahan di Mandailing Natal. Pembahasan berlangsung di kantor Kadin Sumut di Medan, Senin (24/2/2020) dipimpin Ketua Kadin Sumut, Ivan Iskandar Batubara. Hadir antara lain Duta Besar Belgia, Stephane De Locker serta delegasinya dan […]

  • KPU Tetapkan Nomor Urut Capres-Cawapres Besok

    KPU Tetapkan Nomor Urut Capres-Cawapres Besok

    • calendar_month Sabtu, 31 Mei 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akhirnya menetapkan pasangan calon presiden (capres) Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Hal ini tertuang dalam PKPU No 453/KPTS/KPU/2014 tentang penetapan Capres dan Cawapres 2014. Keputusan dibuat setelah kedua kubu dinyatakan memenuhi 26 dokumen yang menjadi persyaratan pasangan calon. […]

  • Walbup: Membaca Al-Qur’an Mampu Merubah Diri

    Walbup: Membaca Al-Qur’an Mampu Merubah Diri

    • calendar_month Jumat, 26 Jul 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Al-Qur’an berlaku sepanjang zaman dan dijamin oleh Allah SWT atas kesucian serta keasliannya. Untuk itu setiap mukmin yakin bahwa membaca Al-Qur’an adalah termasuk amal yang sangat mulia dan akan mendapat pahala apabila mengerti makna serta mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Demikian disampaikan Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina), Dahlan Hasan Nasution […]

  • Penggunaan Dana Kelurahan Longat Tahun 2021 Mengangkangi Permendagri dan UU KIP

    Penggunaan Dana Kelurahan Longat Tahun 2021 Mengangkangi Permendagri dan UU KIP

    • calendar_month Rabu, 17 Nov 2021
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    LONGAT (Mandailing Online) – Pengerjaan bangunan fisik yang dibiayai oleh Negara wajib memasang papan nama proyek, jenis dan lokasi kegiatan, nomor kontrak, dan jangka waktu atau lama pengerjaan. Hal itu tertuang pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008. Transparansi penggunaan uang negara juga diatur dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan Nomor 70 […]

  • Idul Fitri ditentukan Sabtu ini

    Idul Fitri ditentukan Sabtu ini

    • calendar_month Selasa, 14 Agt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA – Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penentuan Idul Fitri atau 1 Syawal pada Sabtu sore (18/8) mendatang, kata Menteri Agama Suryadharma Ali di Jakarta, hari ini. Pernyataan Menag itu disampaikan seusai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Tingkat Nasional (Pospenas) di Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Jalan Medan Merdeka […]

expand_less