Penunjukan Komisaris BUMN: Antara Keahlian dan Jasa Dukungan

Oleh: Nahdoh Fikriyyah Islam
Dosen dan Pengamat Politik

Jagad sosial media baru saja dihebohkan dengan pengangkatan komisaris BUMN terbaru. Sosok yang tidak pernah diketahui terjun ke dunia politik, bisnis, atau jabatan pemerintahan sekalipun. Tiba- tiba saja menerima jabatan sebagai komisaris BUMN. Posisi yang sangat bergengsi tentunya. Baik dari gelar jabatan hingga gaji yang akan diterima.

Seperti yang dilansir dari detik.com, Minggu (30/05/ 2021) bahwa sosok yang sedang dibicarakan adalah Abdi Negara atau Abdee Slank yang telah diangkat menjadi komisaris PT Telkom Indonesia. Juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi) Fadjroel Rachman, menilai penunjukan Abdi Negara atau Abdee Slank menjadi komisaris merupakan keputusan tepat dan sudah sesuai dengan rekam jejak.

Namun berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf, menyebut penempatan Abdee Slank sebagai komisaris hanya akan merugikan Telkom karena latar belakang profesi yang tidak sesuai. Bukhori lantas menyinggung orang yang selama ini berada di balik pemenangan Jokowi di Pilpres 2019 kerap mendapat posisi. Dia menilai hal itu akan merusak tatanan pemerintah.

Jika melihat kronologi pengangkatan Abdee Slank yang tiba-tiba muncul menjadi komisaris BUMN, rekam jejaknya ternyata adalah pendukung setia rezim alias Presiden Jokowi bahkan ketika masih berkompetisi dalam pilgub DKI Jakarta. Sehingga, tidaklah aneh jika para pendukung kekuasaan baik rezim maupun sistem akan mendapatkan jatah.

Abdee Slank sebenarnya bukanlah satu-satunya daftar nama komisaris BUMN yang hadir seperti siluman. Tanpa ada hubungan latar belakang pendidikan, pekerjaan maupun aktifitas hidupnya dengan keahlian mengelola atau memahami seluk-beluk BUMN. Meskipun sebagian mereka juga ada yang pernah mantan pejabat/di kementerian. Menurut data yang dirampung dari CNN Indonesia, ada sekitar 13 daftar nama pendukung Jokowi yang tengah mendapatkan posisi jabatan komisaris di BUMN. Sebut saja Yenni Wahid, Said Aqil Siradj, Dini Shanti Purwono, Bambang Brodjonegoro, Budiman Sujatmiko, Fadjroel Rachman, Zuhairi Misrawi, dan lainnya. Bisa dilihat dari ke 13 nama-nama komisaris yang kini menajabat hanya berapa persen yang profesinya sesuai dengan tugasnya.

Pernyataan Fadjrul Rahman yang mendukung keputusan pengangkatan Abdee tersebut sebenarnya wajar saja. Karena mereka sama. Sama-sama mendapat jatah di perusahaan plat merah. Sehingga terkesan bahwa pemerintah sudah tepat dalam mengamanahkan asset Negara yang keperuntukannya adalah untuk kesejahteraan rakyat.

Tetapi yang disampaikan oleh Bukhari adalah kenyataan yang tidak bisa dibantahkan. Ketika menempatkan seseorang memimpin atau mengelola sesuatu yang bukan pada keahliannya, maka yang datang adalah kerugian dan kehancuran. Bagaimana mungkin seorang musisi band memahami pengelolaan secara politik dan saintifik terkait BUMN? Bukankah dalam mengelola badan ini membutuhkan orang-orang yang cerdas politik dan ahli dibidangnya? Lalu, mengapa pemerintah begitu berhasrat untuk menempatkan para komisaris BUMN ini banyak yang tidak kompetitif dan capable?

Fenomena seperti itu sebenarnya bukan hanya di tataran para komisaris BUMN. Bahkan di kalangan sekelas kementerian juga banyak yang menjabat bukan pada keahliannya. Pengangkatan pejabat pembantu pemerintah/rezim terlihat adalah mereka-meraka yang berjasa dalam mengangkat dan memenangkan suara dalam kontes pesta demokrasi. Dengan kata lain, adanya jasa dukungan menjadi alasan untuk membagi-bagi kekuasaan.

Itulah dampak penerapan sistem kapitalisme. Akibatnya, kekuasaan menjadi transaksi dan sandera politik yang bisa dimainkan oleh segelintir orang. Prinsip simbiosis mutualisme mencoba terus dijalankan. Meskipun pada kenyataannya, tetap ada yang menjadi korban dan bahkan belum mendatkan bagiannya.

Para pendukung rezim Jokowi juga belum semua mendapatkan jatah yang bisa saja sudah dijanjikan. Jika Abdee Slank sudah aman di kursinya, maka bagaimana dengan Iwan Fals, Denny Siregar, Teddy Gusnadi, juga Abu Janda yang selalu istiqomah membela kelalaian rezim oligarki ini? Ataukah memang jabatan-jabatan itu akan digilir nantinya satu persatu? Hal itu tidak menutupi kemungkinan jika merujuk pada fenomena yang terjadi sekarang di lingkaran istana.

Orang-orang yang memberikan dukungannya, baik materil dan moril tidak akan begitu saja menerima proyek “thank you”. Karena politik kapitalistik yang dipraktekkan mengajarkan mereka  untuk selalu berperilaku “no free lunch”. Ada tindakan, ada bayaran. Inilah kerusakan yang terus-menerus menimpa negeri ini.

Andai masyarakat memahami bahwa kapitalisme adalah akar penyebab kerusakan yang ada, maka tentu harus disingkirkan dan dibuang. Lalu menggantinya dengan sistem atau ideologi yang telah terbukti ampuh menjadikan jalannya pemerintahan sesuai keahlian masing-masing di bidangnya bukan karena balas jasa dukungan.

Persoalan pengelolaan BUMN seperti komisaris dalam perspektif Islam adalah persoalan administratif yang urusannya harus diserahkan kepada ahlinya. Islam mengajarkan prinsip the right man on the place dalam mengelola segala sesuatu. Sehingga orangnya tepat, ilmunya tepat, cara kerjanya juga tepat. Jika sudah demikian, yang datang kelak adalah keberuntungan dan keberkahan dari  Sang Pencipta alam semesta, manusia, dan kehidupan.

Oleh karena itu, saatnya masyarakat  khususnya kaum muslimin di Indonesia memahami bahwa penerapan kapitalisme-sekuler di Indoesia telah merusak segalanya. Mulai dari urusan-urusan yang vital hingga administratif. Maka tidak ada cara lain untuk menghentikan dan menolak kerusakan tersebut selalin kembali kepada hukum Allah. Menerapkan syariat Islam agar ajaran Islam yang sempurna termasuk pengelolaan BUMN bisa dijalankan dengan benar dan bijaksana. Allahu ‘alam bissawab.