Rabu, 22 Jul 2026
light_mode

Fahrizal Sudah Giring Dana Pembangunan Banyak Masjid dan Pesantren di Madina

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Kamis, 14 Nov 2024
  • print Cetak

H. Fahrizal Efendi Nasution, SH

 

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dari Dapil Sumut 7, Fahrizal Efendi Nasution, ternyata membawa banyak dana aspirasi ke kampung halamannya, Mandailing Natal (Madina), selama menjabat sebagai anggota DPRD Sumut.

Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Madina ini kepada wartawan menyebut, dana aspirasi yang dia perjuangkan itu dominan dibawa ke Madina selama dirinya menjabat anggota DPRD PAW periode 2014-2019 dan periode 2019-2024. Tak main-main, dana aspirasi bukan hanya puluhan juta rupiah, tetapi ratusan juta rupiah.

“Dana aspirasi yang saya perjuangkan itu kalau bisa dibilang semuanya untuk Madina. Sebab, Madina adalah basis suara saya,” kata Fahrizal, Rabu (13/11/2024).

Fahrizal tak mau dirinya dibandingkan dengan anggota DPRD Sumut lainnya asal Madina. Dia mengaku, semua dana aspirasi itu disalurkan kepada penerima seperti pembangunan ruang kelas baru pondok pesantren, bantuan pembangunan masjid, bantuan untuk pembangunan gereja, jalan senta produksi, dan bantuan lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat.

“Dana aspirasi yang saya bawa itu tidak saya ingat lagi saking banyaknya. Dana aspirasi itulah disesuaikan dengan kesepakatan bersama pemerintah. Jadi, seluruh wilayah di Madina sudah saya salurkan itu, karena itu hak masyarakat,” jelasnya.

Fahrizal juga menerangkan, pembagian dana aspirasi yang dia perjuangkan tidak pandang bulu siapapun penerimanya, baik Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, hingga umat Kristiani.

“Dana aspirasi itu bukan dengan nominal kecil, ada yang Rp400 juta hingga Rp600 juta,” ungkapnya.

Fahrizal menyebut, selama menjabat anggota DPRD Sumut, dana aspirasi yang dia perjuangkan adalah melihat dari sisi kebutuhan.

“Contohnya pesantren Abinnur yang ada di Sibaungbaung, dana aspirasi itu mereka terima Rp600 juta dalam bentuk pembangunan ruang kelas baru sesuai dengan jumlah santrinya,” ungkapnya.

Sekadar informasi, dana aspirasi dari setiap anggota DPRD merupakan dana yang akan diberikan kepada masyarakat.

Penggunaannya disalurkan ke Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait untuk selanjutnya direalisasikan dalam bentuk program pembangunan, seperti pemberian bantuan, pembangunan infrastruktur jalan, dan lainnya.

Diketahui, Partai Hanura merupakan salah satu partai pendukug pasangan calon bupati dan wakil bupati Madina nomor urut 2, H. Saipullah Nasution-Atika Azmi Utammi Nasution. Selain Hanura, enam partai politik lainnya juga menjadi pengusung, yakni PKS, PKB, Demokrat, NasDem, PPP, dan Perindo. (rel)

 

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Alasan Tolak Umumkan Kelulusan CPNS Dinilai Aneh

    Alasan Tolak Umumkan Kelulusan CPNS Dinilai Aneh

    • calendar_month Rabu, 12 Feb 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 1Komentar

    JAKARTA – Forum Honorer Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau, menyatakan alasan kedua daerah itu belum mengumumkan kelulusan tes CPNS jalur umum dikarenakan putra daerah yang lulus tidak sesuai keinginan elit Pemda, sangatlah aneh. Alasan lain yakni takut didemo oleh peserta yang tak lulus, juga dinilai tidak logis Ketua Forum CPNS […]

  • Selisik Nilai Pancasila

    Selisik Nilai Pancasila

    • calendar_month Rabu, 1 Mei 2024
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Azhar Nasution Pancasila sebagai dasar negara yang otentik terpatri dalam pembukaan UUD 1945. Substansi dari nilai-nilai Pancasila tersebut, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. Sabtu 1 Juni kita melaksanakan upacara Hari Lahir Pancasila. Berdasarkan Keppres Nomor 24 Tahun 2016, tanggal 1 Juni adalah salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya, di tanggal tersebut […]

  • Perekaman e-KTP di Asahan Baru Capai 56%

    Perekaman e-KTP di Asahan Baru Capai 56%

    • calendar_month Jumat, 6 Jan 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Kisaran. Sebelum Kementerian Dalam Negeri memperpanjang pelaksanaan pelayanan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di 197 kabupaten/kota di Indonesia, Kabupaten Asahan telah melakukan perekaman 56% e-KTP. Dengan demikian, masih akan dilakukan perekaan terhadap 44% wajib e-KTP bagi seluruh warga Asahan. “ Karena pelayanan masal e-KTP diperpanjng hingga 30 April 2012, maka Asahan hanya mengejar ketinggalan 44% […]

  • Inspektorat Madina Seolah Tertutup Terkait Kades Hutaraja yang Takcairkan Siltap dan Insentip Desa Tahun 2024

    Inspektorat Madina Seolah Tertutup Terkait Kades Hutaraja yang Takcairkan Siltap dan Insentip Desa Tahun 2024

    • calendar_month Jumat, 21 Feb 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA ( Mandailing Online ): Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ) mengaku telah menerima laporan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Hutaraja di Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ) terkait tidak dibayarkannya siltap perangkat desa, tunjangan BPD dan insentif kader dan petugas agama di desa oleh Kepala Desa Rahmat Parmonangan. Namun […]

  • Terkait Bupati Madina Digugat 1,6 Miliar. Kuasa Hukum Nilai Penggugat Salah Alamat

    Terkait Bupati Madina Digugat 1,6 Miliar. Kuasa Hukum Nilai Penggugat Salah Alamat

    • calendar_month Kamis, 12 Jun 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN ( Mandailing Online ): Kuasa Hukum Pemkab Mandailing Natal ( Madina ) Muhammad Nuh dalam menanggapi gugatan Lembaga Pelatihan Persiapan Olimpiade Pendidikan dan Lomba Prestasi ke Pengadilan Negeri Madina sebagai tergugat Bupati Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Dinas Pendidikan Madina dan Manager Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menilai penggugat salah alamat. Pasalnya sejauh ini belum ada […]

  • Hakim Tolak Eksepsi Hendro, Sidang Gugatan Calon Komisioner KPID Sumut Berlanjut

    Hakim Tolak Eksepsi Hendro, Sidang Gugatan Calon Komisioner KPID Sumut Berlanjut

    • calendar_month Jumat, 26 Agt 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    MEDAN (Mandailing Online) – Hakim Pengadilan Negeri Medan Sayed Tarmizi menolak eksepsi yang diajukan anggota DPRD Sumut Hendro Susanto atas kasus dugaan melawan hukum dalam seleksi Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Sumut periode 2021-2024. Dengan demikian sidang kasus tersebut akan berlanjut dan masuk tahap penyerahan bukti-bukti dari penggugat. Sidang kabarnya akan dilanjutkan pada pekan depan. “Sudah […]

expand_less