Selasa, 13 Okt 2026
light_mode

Rekomendasi Terlambat, Bukti Bawaslu Tak Temukan Pelanggaran Administrasi Saipullah

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Sabtu, 23 Nov 2024
  • print Cetak

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Tim Hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati Mandailing Natal (Madina) Saipullah-Atika (SAHATA) melalui siaran pers angkat bicara terkait keluarnya surat rekomendasi Bawaslu Madina Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 tentang Rekomendasi Pelanggaran Adiministrasi Pemilihan, Sabtu (23/11/2024).

Ahmad Sofwan Hussein Rambe, SH, MH dalam siaran pers itu menjelaskan, rekomendasi Bawaslu Madina terkait administrasi calon kepala daerah, dalam hal ini Saipullah Nasution, datang terlambat. Itu sebabnya, tidak ada kewajiban bagi KPU Madina untuk menjalankan rekomendasi itu.

“Kenapa rekomendasi datang terlambat dari Bawaslu, karena sejak awal tidak ada pelanggaran menurut Bawaslu, sehingga sikap plin-plan Bawaslu itu terkadang menunjukkan mereka tidak mampu adil untuk diri sendiri,” demikian tertulis pada poin keempat siaran pers itu.

Hussein menjelaskan, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu secara formil mempunyai batasan waktu sejak dimulai tahapan hingga tahapan itu ditetapkan. Bila tahapan telah ditetapkan, maka pengawasan telah bergeser dalam bentuk koordinasi teknis, termasuk dengan instansi terkait lainnya.

Tim Hukum SAHATA menilai bahwa secara positif rekomendasi Bawaslu dapat dimaknai untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas Pilkada. Secara negatif, Bawaslu tidak melakukan pekerjaan sesuai tahapan yang ada pada PKPU. “Tahapan yang dilakukan tiga bulan lalu kembali dibuka oleh Bawaslu, sehingga rekomendasinya kadaluarsa,” lanjut Hussein.

Dengan begitu, password bagi KPU untuk mengubah syarat pada Silon telah cukup dengan terbitnya surat rekomendasi Bawaslu Nomor 098.

Tim Hukum SAHATA menerangkan KPU harus mengakomodasi rekomendasi Bawaslu yang plin-plan tersebut dengan meng-input data terakhir dimaksud sebelum tujuh hari kerja, sehingga tidak terjadi pelanggaran etik.

“Setelah rekomendasi Bawaslu diakomodasi, maka persoalan administrasi kembali normal dan masing-masing Paslon tidak ada yang dirugikan. Sehingga, masyarakat Mandailing Natal berterima kasih kepada Bawaslu yang telah bersusah payah mencari jalan agar Pilkada Mandailing Natal sukses,” tulis mereka mengakhiri siaran pers itu. (rel)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Marpalan Sotik Dongan Mangabiskon Epeng Ni Rakyati

    Marpalan Sotik Dongan Mangabiskon Epeng Ni Rakyati

    • calendar_month Sabtu, 29 Jan 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Madung marbilang miliar ma abis epeng ni rakyati namarpili pamimpin di Madinaon ditaon nadung salpu, naerror muse dope ningna, nangkan naulahan musema pemilukada ulang ningna gorarna, anta piga miliar nai nangkan naabis, tos mada ita biarku patunda napilkadaon, rap asok-asok dongan ita pikirkon, anggo umna manoskondo namomoan dei karejoi, pala sataon ita palagut-lagut epeng ni […]

  • Jalinsum Amblas di Titik Maga Lombang Diperbaiki

    Jalinsum Amblas di Titik Maga Lombang Diperbaiki

    • calendar_month Rabu, 6 Okt 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    LEMBAH SORIK MARAPI (Mandailing Online) – Jalan yang amblas di Lintas Nasional titik Maga Lombang, Mandailing Natal, Sumut, diperbaiki. Titik yang berada di tikungan ini sebelumnya sangat berbahaya karena bahu jalan amblas akibat longsor pada tebing jalan, jika dibiarkan akan memakan mengambrukkan badan jalan. Sejumlah pekerja terlihat melakukan pemasangan bore file di titik kilometer 17 […]

  • Polres Madina Musnahkan 65 Kg Ganja

    Polres Madina Musnahkan 65 Kg Ganja

    • calendar_month Jumat, 19 Sep 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Polres Mandailing Natal (Madina) melakukan pemusnahan daun ganja kering dan 300 batang ganja di halaman Mapolres Madina, Jum’at (19/8/2014). Kasat Resnarkoba AKP Timbul Sihombing dalam laporannya menyampaikan, barang haram jenis daun ganja kering yang dimusnahkan berjumlah 65 Kg yang disita dari para pengedar narkoba. Lalu 300 batang ganja dari total […]

  • Breaking News! Kantor Dalihan Natolu Grup di Padangsidimpuan Disegel KPK

    Breaking News! Kantor Dalihan Natolu Grup di Padangsidimpuan Disegel KPK

    • calendar_month Jumat, 27 Jun 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PADANGSIDIMPUAN-( Mandailing Online ): Warga di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara (Sumut), tiba-tiba heboh melihat segel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di salah satu kantor kontraktor. Kantor tersebut berada di Jalan Teratai, Kelurahan Pintu Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan. Menurut pantauan wartawan, segel dengan bertuliskan “Dalam Pengawasan KPK” itu terpajang di depan pintu masuk kantor berwarna […]

  • UU 23 Tahun 2014 Mulai Menimbulkan Masalah di Sektor Investasi

    UU 23 Tahun 2014 Mulai Menimbulkan Masalah di Sektor Investasi

    • calendar_month Selasa, 7 Jul 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Kelambanan penerbitan Peratutan Pemerintah untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mulai menimbulkan masalah, terutama terkendalanya penerbitan dan perpanjangan izin-izin terkait investasi di bidang kelautan, kehutanan serta energi dan sumber daya mineral. Itu diungkapkan tokoh masyarakat Pantai Barat Mandailing Natal, Ir.Ali Mutiara Rangkuti kepada wartawan, Selasa (07/07). […]

  • SKPD Madina harus direalisasikan

    SKPD Madina harus direalisasikan

    • calendar_month Senin, 6 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN – Realisasi perampingan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mandailing Natal (Madina) harus secepatnya direalisasikan dengan mengirim langsung ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk dieksaminasi. Ketua DPC PPP Madina, Yulizar Parlagutan Lubis, mengatakan pengiriman hasil rapat paripurna DPRD tentang pengesahan Ranperda, khususnya penciutan SKPD bersama rancangan peraturan daerah tentang retribusi […]

expand_less