Kuasa Hukum Sahata Siapkan Bukti dan Saksi Ahli
- account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
- calendar_month Rabu, 5 Feb 2025
- print Cetak
Prof. Dr. Adi Mansar, SH, MH
JAKARTA (Mandailing Online) – Kuasa hukum pasangan calon bupati Madina H. Saipullah Nasution – Atika Azmi Utammi Nasution (Sahata), Prof. Dr. Adi Mansar, SH, MH mengatakan pihaknya akan menyiapkan alat-alat bukti serta saksi dan ahli sesuai jumlah yang ditentukan oleh MK.
Itu diungkap Adi Mansar di Jakarta, Rabu (5/2/2025) menyusul putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melanjutkan tujuh perkara Peselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke sidang lanjutan pembuktian.
Satu di antaranya perkara PHPU Kepala Daerah (Kada) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dengan Perkara Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025.
Sidang lanjutan pembuktian dijadwalkan tanggal 7 sapai 17 Februari 2025.
Adi Mansar mengatakan, semua persoalan yang menyangkut ambang batas, hakim MK akan tetap periksa hingga ke pokok perkara, termasuk PHPU Kada Madina. Ada puluhan yang diperiksa sampai pokok perkara.
“Kita akan urut kembali satu per satu tentang dokumen-dokumen yang harusnya kita buka,” katanya.
Dalam sidang sesi pertama pada Rabu (5/2/2024), selain PHPU Kada Madina, enam perkara lainnya yang diputuskan berlanjut ke sidang pembuktian adalah PHPU Kada Kabupaten Moven Digul, PHPU Kada Provinsi Papua Pegunungan, PHPU Kada Gubernur Papua, PHPU Kada Kabupaten Jayapura, PHPU Kada Kabupaten Puncak, dan PHPU Kada Kabupaten Puncak Jaya.
“Ada tujuh perkara yang belum diucapkan ketetapannya atau keputusannya dikarenakan tujuh perkara tersebut berlanjut ke sidang lanjutan pembuktian,” kata Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam sidang pleno yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Arief Hidayat menegaskan sidang pemeriksaan lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi atau ahli dan pengasahan alat bukti. Untuk itu, saksi atau ahli untuk provinsi maksimal enam orang berdasarkan momor perkaranya. Untuk tingkat kabupaten/kota, kata Arief Hidayat, saksi ahlinya maksimal empat orang.
“Ahli itu tergantung atau terserah masing-masing pihak untuk komposisinya,” katanya. (rel/dahlan)
- Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)
