Harapan di Balik Aksi Pengibaran Bendera One Piece

Oleh: Hadi Kartini

Menjelang HUT Kemerdekaan ke-80 RI, media sosial dihebohkan dengan aksi pengibaran bendera bajak laut One Piece oleh sebagian masyarakat dan truk. Aksi ini menuai beragam respon dari berbagai kalangan.

Pemerintah berpendapat bahwa pengibaran bendera One Piece berpotensi menjadi simbol pembangkangan terhadap negara. Aksi ini bisa mengarah pada bentuk provokasi yang mengikis nilai-nilai kebangsaan. Pernyataan ini disampaikan oleh Anggota DPR dari fraksi partai Golkar, Firman subagyo.

Menurut Firman, DPR bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terus memantau fenomena ini. Ini dilakukan sebagai upaya menjaga integritas ideologi negara (kompas.com, 1-8-25).

Makna Bendera One Piece

Bendera One Piece adalah bendera bajak laut dalam cerita fiksi dari Jepang. Bendera ini merupakan simbol kapal bajak laut yang di komandoi oleh kapten Luffy. Mempunyai logo tengkorak dan topi jerami yang bermakna sebagai identitas yang kuat dalam cerita fiksi tersebut.

Secara umum, logo pada bendera One Piece mencerminkan karakter sang kapten yang optimis, pantang menyerah, dan punya mimpi besar menjadi raja bajak laut. Dan makna yang terkandung pada simbol mengambarkan kebebasan, loyalitas, dan tekad untuk melindungi. Bisa dikatakan makna bendera One Piece mengambarkan sikap optimis dan pantang menyerah dalam kehidupan.

Aksi pengibaran bendera One Piece menjelang HUT kemerdekaan RI menggambarkan masyarakat masih mempunyai harapan akan adanya perubahan terhadap kehidupan rakyat. Rakyat mempunyai sikap optimis untuk bisa keluar dari berbagai masalah yang sedang dihadapi, serta tidak berputus asa terhadap kondisi saat ini. Apakah semangat seperti ini bisa dikatakan sebagai pembangkangan dan mengancam integritas negara? Ini adalah gambaran yang dirasakan oleh rakyat yang selalu merasa tidak adanya keadilan.

Kebijakan dari Sistem Kapitalisme Sekuler

Di usia kemerdekaan Indonesia yang sudah mencapai 80 tahun, kehidupan rakyat Indonesia semakin tertindas dan memprihatinkan. Dari hari ke hari rakyat dihadapkan dengan kenyataan hidup yang semakin menyengsarakan. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah lebih banyak berpihak kepada oligarki dan merugikan rakyat. Kebijakan seperti ini membuat kehidupan rakyat semakin terpuruk.

Selama pemerintah berpihak kepada rakyat dan memperhatikan kehidupan rakyat, rakyat tidak akan membangkang terhadap negara. Tetapi, jika pemerintah terus bersikap seperti saat ini, mungkin saja rakyat akan melakukan aksi yang lebih parah. Ancaman terhadap integritas negara mungkin saja terjadi karena rakyat sudah merasa lelah dan muak dengan kebijakan-kebijakan yang selalu menekan.

Kebijakan yang selalu berpihak kepada oligarki dan menindas rakyat harus dikaji ulang. Kebijakan seperti inilah yang berpotensi menjadi ancaman bagi integritas dan kedaulatan negara. Seperti kebijakan pengambilan utang kepada negara lain, utang yang berwujud investasi, dan memberikan karpet merah kepada investor, baik inverstor luar maupun dalam negeri. Kerjasama dengan luar negeri yang sering menekan dan merugikan Indonesia, dan lainnya.

Kebijakan-kebijakan ini dibuat atas dasar sistem kapitalisme sekuler. Akibatnya, terjadi kesenjangan ekonomi yang mencolok antara si miskin dan si kaya. Perbedaan ini menimbulkan berbagai masalah di tengah-tengah masyarakat dalam semua lini kehidupan. Masalah baru terus terjadi tanpa adanya solusi yang benar-benar menyelesaikan.

Saat ini rakyat hanya menginginkan kehidupan yang layak. Terpenuhinya semua kebutuhan hidup, biaya pendidikan terjangkau, biaya kesehatan terjangkau, dan adanya rasa aman tinggal di bumi pertiwi ini.

Ketersediaan lapangan pekerjaan bagi seluruh anak bangsa dan semua hal yang menunjang kehidupan yang layak. Jika semua itu bisa dipenuhi pemerintah, maka pemerintah tidak perlu khawatir dengan aksi-aksi yang dilakukan rakyat. Apalagi hanya sebatas pengibaran bendera dari cerita fiksi belaka.

Kesejahteraan Rakyat Tanggung Jawab Pemimpin

Untuk mencegah rakyat melakukan aksi pembangkangan adalah dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat. Melalui kebijakan-kebijakan yang betul-betul berpihak kepada rakyat. Akan tetapi, kebijakan yang berpihak dan memenuhi semua hak rakyat hanya bisa diwujudkan dengan penerapan sistem Islam di semua lini kehidupan.

Islam mempunyai aturan untuk mengatur kehidupan yang tidak menzolimi hak-hak manusia sebagai individu maupun masyarakat. Sejarah mencatat selama sistem Islam diterapkan, masyarakat berada dalam kesejahteraan. Islam memandang bahwa kesejahteraan rakyat dan terpenuhinya semua kebutuhan adalah tanggung jawab pemimpin.

Hadis riwayat Bukhari menyatakan bahwa, “Imam (penguasa) adalah raa’in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas kepengurusannya.” Melalui dalil ini pemimpin umat Islam paham betul bahwa kepemimpinannya nanti akan dipertanggungjawaban. Maka dalam mengambil kebijakan, setiap pemimpin tidak akan lari dari syariat yang telah ditetapkan oleh Islam.

Mengenai hubungan luar negeri dengan negara-negara lain, Islam juga mempunyai aturan. Tidak boleh asal menjalin hubungan luar negeri dengan negara lain. Apalagi kerjasama dengan negara-negara yang menampakkan permusuhan dengan Islam. Serta melarang semua kerjasama yang berpotensi merugikan negara dan mengancam kedaulatan negara.

Selain negara yang bertindak sangat hati-hati dalam mengurus rakyat, rakyat dalam pemerintahan Islam juga faham bahwa wajib untuk mentaati penguasa yang tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya. Selama penguasa berjalan di atas syariat Islam maka tidak ada rakyat yang akan membuat keonaran dan membangkang kepada negara.

Tetapi, jika penguasa menyimpang dalam menjalankan pemerintahannya maka rakyat wajib menegur dan menasehati. Pemimpin tidak akan merasa direndahkan dan tidak dihargai oleh rakyat karena rasa tanggungjawab tadi. Apa pun kritik dan nasehat dari rakyat akan diterima dan dipertimbangkan demi kemajuan dan keharmonisan rakyat banyak.

Wallahu’alam bissawab