Fraksi PHN Cuatkan Banyak Poin di Paripurna LPJ

Zainal Arifin Simbolon

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemkab Mandailing Natal (Madina) disarankan menyelesaikan status akses jalan ke lokasi tempat pembuangan akhir sampah di Desa Batang Gadis.

Sebab, status jalan masih milik individu, atau belum milik pemerintah sehingga kerap terjadi komplain dari pemilik tanah kepada para supir truk pengangkut sampah.

Saran itu disampaikan Fraksi Persatuan Hati Nurani DPRD Madina dalam pandangan umum fraksi pada rapat paripurna DPRD tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Jum’at (22/8/2025).

Pandangan Fraksi Persatuan Hati Nurani (PHN) yang dibacakan Zainal Arifin Simbolon dari Partai HANURA itu mengungkap adanya fakta keluhan dari para pemilik tanah yang menjadi badan jalan angkutan sampah.

Selain itu fraksi ini juga menyarankan penambahan luas lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah karena beberapa desa di kawasan sekitar TPA telah sering keberatan.

Program pembukaan jalan dari Kecamatan Nagajuang ke Kecamatan Muara Batang Gadis yang telah dirintis era bupati Dahlan Hasan Nasution diharapkan untuk dilanjutkan pemerintahan saat ini. Sebab, jalur ini akan membuka akses jalan dengan jarak tampuh yang singkat bagi Kecamatan Muara Batang Gadis ke kota Panyabungan. Akses ini juga akan menunjang peningkatan produksi masyarakat di sektor pertanian. Masyarakat akan lebih mudah membuka lahan lahan tidur menjadi produktif.

Selain topik di atas, fraksi ini menyorot banyak poin.

Pemkab Madina diminta membersihkan bahu jalan di beberapa ruas jalan, yakni ruas jalan Longat, ruas jalan Hutabargot dan ruas jalan Aek Godang yang selama ini sering terabaikan, yang hanya dibersihkan dekali dalam setahun. Menyebabkan keluhan dari para pengguna jalan.

Di sisi lain, Pemkab Madina melalui Inspektorat juga diminta meningkatkan pengawasan Dana Desa, sebab selama ini banyak kalangan masyarakat mengeluhkan penggunaan Dana Desa yang tak sesuai harapan warga, bahkan terkesan mark up anggaran. Pengaduan masyarakat terkesan diabaikan pihak Inspektorat.

Kondisi gedung baru RSU Panyabungan juga menjadi sorotan fraksi ini, terutama pasokan air bersih, bangunan yang terlihat ada retakan, kramik ada yang pecah hingga atap yang bocor.

Keberadaan PT Sorikmas Mining, menurut fraksi, harus dipertegas. Sebab, hingga saat ini belum memberi manfaat kepada daerah dan masyarakat Madina.

Fraksi PHN adalah fraksi gabungan 3 parpol yakni Partai Hanura, PPP dan Perindo. (dab)