Minggu, 22 Nov 2026
light_mode

Naposo Bulung, BPD, LPM, PKK dan Kopdes di Madina dalam Ancaman Nihilisme!

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 6 Mei 2026
  • print Cetak

 

Oleh: Tim Mandailing Epicentrum

 

Lembaga sosial level desa, seperti Naposo Nauli Bulung (NNB), BPD, LPM, PKK dan Kopdes nampaknya masih ada. Akan tetapi, kalau dilihat dari geliat dan vitalitasnya, semunya dalam kondisi yang lemah.

Di momen 5 Mei ini, perlu memunculkan kecurigaan. Kuat dugaan, organisasi desa (ordes) itu terjebak dan dikhawatirkan kontribusinya jadi nihil.

Pasal 18 dan 18B UUD 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1971 menjadi dasar penetapan Hari Lembaga Sosial Desa yang diperingati setiap 5 Mei.

Momentum ini diharapkan tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga menghidupkan kembali semangat pelayanan publik di desa.

Lembaga Sosial di Desa memiliki beragam bentuk dan fungsi. Masing-masing berperan dalam memperkuat struktur sosial dan ekonomi desa. Beberapa di antaranya, meliputi:

– Koperasi Unit Desa (KUD)

KUD berfungsi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang menyediakan kebutuhan masyarakat desa, terutama dalam bidang pertanian.

Koperasi ini menjalankan berbagai aktivitas seperti simpan pinjam, produksi, konsumsi, pemasaran, hingga jasa, dan kini banyak bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Lalu muncul lagi Kopdes yang terkesan mau cepat, kuat dan jadi solusi.

– Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

PKK merupakan organisasi yang memberdayakan perempuan untuk terlibat aktif dalam pembangunan, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat desa secara luas.

– Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)

LKMD bertugas menyusun rencana pembangunan desa secara partisipatif serta mendorong partisipasi warga melalui swadaya dan gotong-royong.

– Karang Taruna

Sebagai wadah pembinaan generasi muda, Karang Taruna tumbuh dari kesadaran sosial anak-anak muda untuk berkontribusi dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan ekonomi di tingkat desa.

• LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
• Naposo Bulung,
• BPD,
• Kopdes

Hari Lembaga Sosial Desa menjadi pengingat bahwa pembangunan yang berkelanjutan berakar dari kelembagaan organisasi desa yang kuat dan mandiri.

Boleh saja, setiap 5 Mei, kita diingatkan tentang pentingnya lembaga sosial desa. Narasinya indah: gotong royong, pemberdayaan, kesejahteraan.
Tapi di Mandailing Natal, peringatan ini justru layak dibaca terbalik — sebagai alarm, bukan selebrasi.

Sebab, tanpa siasat yang tepat, Naposo Nauli Bulung, BPD, LPM dan PKK tetap terkungkung dalam bayang-bayang nihilisme.

Bahkan, Kopdes pun dapat diprediksi bakal terancam jadi wadah yang “hidup segan mati tak mau”.

Dengan ±377 desa dan 27 kelurahan (sekitar 404 entitas lokal), Madina adalah ruang uji yang besar.

Sayangnya, yang tampak hari ini bukanlah penguatan lembaga desa itu — melainkan gejala yang lebih sunyi: berjalan tanpa makna dan perlahan hilang.

Naposo Nauli Bulung: Tidak Dirayakan, Tapi Sebenarnya Hidup

Ironisnya, dalam seremoni resmi, yang sering absen justru kekuatan sosial yang nyata: Naposo Nauli Bulung.

Wadah pemuda-pemudi ini tidak selalu disebut dalam seremoni. Tidak selalu masuk laporan.

Tapi justru:
• hidup dalam adat
• kuat dalam solidaritas
• nyata dalam kehidupan sosial

Masalahnya:
yang hidup ini tidak pernah benar-benar dimasukkan ke dalam desain kebijakan.

– Di Kelurahan: LPM Gak Ngefek

Di kelurahan, LPM selalu disebut dalam forum resmi setiap momentum, seperti 5 Mei.

Rapat punya. Dokumen ada. Partisipasi terlihat. Namun dalam kasus-kasus nyata:
• persoalan lingkungan tak tertangani cepat: pola belajar anak di linhkingan (banjar), kecenderungan negatif pergaulan remaja, meningkatnya angka putus sekolah; teror narkoba; revitalisasi parkahanggian dan yang utama menjadi induk bagi lembaga-lembaga level kelurahan kelurahan.
• bantuan sosial tak tepat sasaran;
• usaha warga jalan di tempat
LPM tidak hadir sebagai kekuatan.

Dirayakan saat seremoni pemilihan/pelantikan, tapi bak “lenyap” dalam kehidupan nyata sehari-hari.

– BPD di Desa: Terjebak Rivalitas

Di desa, peringatan hari lembaga sosial senyap saja.

Sebatas jargon partisipasi dan demokrasi pun nyaris tak terdengar.
Namun realitasnya:
• BPD dan kepala desa kerap berhadap-hadapan:
• rapat menjadi arena tarik-menarik:
• rivalitas menjebak;
• keputusan tersendat.

Sekilas terlihat hidup. Tapi jika ditanya:
apa perubahan nyata yang lahir dari konflik itu?

Sering kali jawabannya: tidak ada.
Konflik berjalan, tapi tidak membawa masyarakat keluar dari masalahnya.

– Kopdes: Diluncurkan dengan Semangat

Momentum seperti 5 Mei juga bisa saja dipakai untuk mendorong narasi ekonomi desa – termasuk dalam wacana dan realitas Kopdes (Koperasi Merah Putih), yang sepertinya:
– Cepat dibentuk.
– Cepat diumumkan.
– Cepat berjalan.

Namun di lapangan:
• Kepemilikan warga masih semu;
• Partisipasi masih administratif;
• transparansi belum kokoh, masih tertutup.

Kopdes dirancang sebagai solusi, tapi berisiko jadi pengulangan masalah lama.

Refleksi atas Realitas

Kalau kita jujur pada momentum 5 Mei ini:
• LPM → dirayakan, tapi lemah
• BPD → aktif, tapi konflik tanpa arah.
• Kopdes → cepat, tapi belum berakar
• Naposo → kuat, tapi tidak diakui.

Maka pertanyaan reflektifnya:
Apa sebenarnya yang kita peringati?

Hari lembaga sosial desa —
atau sekadar mengingat keberadaan lembaga tanpa keberdayaan?

Nihilisme dalam Selubung Seremoni

Inilah titik paling tajam: ketika peringatan tetap berlangsung, sementara makna yang diperingati justru hilang.

Kita:
• merayakan partisipasi tanpa kekuasaan
• merayakan lembaga tanpa pengaruh
• merayakan program tanpa perubahan

Ini bukan sekadar ironi.
Ini nihilisme yang dibungkus seremoni.

Penutup: Menghidupkan, Jangan Sekadar Memperingati

Tanggal 5 Mei seharusnya bukan hari untuk mengulang “pidato” lama.

Momen ini seharusnya menjadi kesempatan untuk bertanya:
• apakah lembaga masih berpihak pada warga?
• apakah partisipasi masih punya arti?
• apakah kebijakan masih mendengar masyarakat?

Jika jawabannya tidak jelas, maka: Yang perlu dihidupkan bukan peringatannya—tapi keberanian untuk mengembalikan makna lembaga itu sendiri.

Kalimat Pamungkas

Di Madina, Hari Lembaga Sosial Desa, seperti Naposo Nauli Bulung berisiko berubah menjadi ritual tahunan — sementara lembaga yang dirayakan perlahan kehilangan jiwa.

Tim Mandailing Episentrum – wadah pemikiran dan pergerakan kritis, motivasi dan support penguasa daerah.

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Alumni SMA Siabu Juga Rekomendasikan Penggantian Kepala Sekolah

    Alumni SMA Siabu Juga Rekomendasikan Penggantian Kepala Sekolah

    • calendar_month Kamis, 20 Agt 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN   (Mandailing Online) – Aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan siswa SMA Negeri 1 Siabu, Mandailing Natal (Madina) menuntut kepala sekolah mundur, Selasa (18/8) lalu, mendapat resfon dari para Alumni SMA Negeri I Siabu. Ketua Alumni SMA Negeri I Siabu, Rizky Ravsanjani  menjawab Mandailing Online, Kamis (20/8) mengatakan bahwa aksi unjukrasa oleh siswa, menunjukkan carut-marut […]

  • TAHUN INI NAIK DITENGAH KETERBATASAN APBD

    TAHUN INI NAIK DITENGAH KETERBATASAN APBD

    • calendar_month Selasa, 12 Mar 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Terkait  Program Pendidikan Gratis PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Kebijakan di APBD Mandailing Natal tahun 2013 terhadap pembiayaan program pendidikan gratis masih pada program beasiswa, BOS Daerah, pakaian seragam SMA,SMK dan tunjangan tambahan bagi guru, sejauh ini masih tergantung kemampuan anggaran daerah. Untuk menjangkau semua pembiayaan pendidikan yang ditanggung para orang tua murid, belum sepenuhnya terwujud […]

  • Bupati Madina Harus Bisa Jadikan BUMD Traktor PAD

    Bupati Madina Harus Bisa Jadikan BUMD Traktor PAD

    • calendar_month Selasa, 2 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan, Pj Bupati Mandailing Natal, Ir Aspan Sofyan Batubara MM harus memutar balik keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Madina sebagai perusahaan plat merah yang di biayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun menjadi tractor Penghasilan Asli Daerah (PAD). “BUMD Madina harus punya SOP (Standar Operasional Prosedur) dan punya pemimpin yang punya kualifikasi dan […]

  • Ikuti MPC PP Madina Competition, Tiga Delegasi FPM Raih Juara

    Ikuti MPC PP Madina Competition, Tiga Delegasi FPM Raih Juara

    • calendar_month Kamis, 28 Okt 2021
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Tiga orang delegasi Forum Penulis Mandailing Natal (FPM) meraih juara pada lomba yang digelar Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Mandailing Natal (MPC PP Madina). MPC PP Madina menggelar berbagai kegiatan dalam menyambut ulang tahun ke-62. Salah satunya adalah MPC PP Madina Competition dengan 4 jenis perlombaan, yakni karya tulis ilmiah, […]

  • Ketum Forum Pemred Kecam Keras Perusakan Kantor PWI Babel

    Ketum Forum Pemred Kecam Keras Perusakan Kantor PWI Babel

    • calendar_month Selasa, 31 Mar 2026
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

      Jakarta ||Mandailing Online – Ketua Umum Forum Pemred Media Siber Indonesia, Dar Edi Yoga, melontarkan pernyataan keras atas perusakan kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepulauan Bangka Belitung oleh orang tak dikenal. Dar Edi Yoga menilai aksi tersebut bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan bentuk intimidasi serius terhadap kebebasan pers di Indonesia. “Ini tidak bisa […]

  • MUI Madina Kecam Pembuang Janin Bayi di Panyabungan

    MUI Madina Kecam Pembuang Janin Bayi di Panyabungan

    • calendar_month Sabtu, 28 Mei 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mengecam keras tindakan pelaku yang membuang janin bayi berusia sekitar bulan di Jalan Lintas Barat, Desa Panyabungan Jae, Kecamatan Panyabungan, Madina, Selasa (24/05/2011) kemarin. Tindakan membuang janin bayi adalah dosa besar! Hal itu disampaikan Ketua MUI Madina H Mahmudin Pasaribu saat dikonfirmasi lewat telepon, Rabu (25/05/2011). […]

expand_less