Rabu, 6 Mei 2026
light_mode

Dua Kursi, Satu Kepala: Di Antara Basa-basi Politik dan Tuntutan Aksi Nyata

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month 0 menit yang lalu
  • print Cetak

 

Oleh: Tim Mandailing Epicentrum

 

Di Mandailing Natal, panggung politik belakangan ini dipenuhi dua nada yang berjalan beriringan: rekomendasi yang terdengar rapi dari legislatif, dan komitmen yang terdengar siap dari eksekutif. Keduanya tampak sejalan—hingga publik bertanya: di mana titik temu antara kata dan kerja?

Di tengah simpul itu, berdiri satu posisi yang tidak biasa: figur yang memikul dua logika sekaligus—ritme legislatif yang menuntut harmoni, dan mesin eksekutif yang menuntut hasil. Dalam konteks ini, Aprizal Nasution menjadi titik temu—sekaligus titik uji—dari seluruh proses perubahan.

Dua Logika, Satu Kepala

Sebagai penghubung ke legislatif, ia dituntut menjaga hubungan tetap cair, forum tetap produktif, dan friksi tetap terkendali.
Sebagai pengendali birokrasi, ia dituntut memaksa sistem bergerak, menekan OPD, dan memastikan hasil terlihat.

Masalahnya, dua logika ini tidak selalu sejalan.

Menjaga semua pihak nyaman sering berarti menunda keputusan keras.
Mendorong perubahan cepat sering berarti membuka risiko politik.

Di sinilah muncul pilihan yang tidak pernah netral: memelihara keseimbangan, atau memecah kebuntuan.

Basa-basi Politik: Nyaman, Tapi Menahan Laju

Rekomendasi yang “komprehensif” sering kali berakhir sebagai bahasa yang aman:

* semua hal dianggap penting,
* tidak ada prioritas yang dipaksa,
* tidak ada tenggat yang mengikat.

Dalam kondisi seperti ini, sistem cenderung bergerak pelan—bahkan diam—tanpa terlihat bersalah.

Basa-basi politik bekerja halus: ia tidak menolak perubahan, tetapi juga tidak mendorongnya cukup jauh.

Tuntutan Aksi Nyata: Jangan Tunda

Di sisi lain, publik tidak menunggu kesempurnaan dokumen. Publik menunggu:
* layanan yang membaik,
* keputusan yang jelas,
* dan hasil yang bisa dirasakan.

Di sinilah tekanan sesungguhnya berada.
Bukan pada seberapa lengkap rekomendasi, tetapi seberapa cepat sikap politis berubah menjadi tindakan terukur.

Psikologi Kekuasaan: Mengapa Semua Terasa Lambat

Dalam posisi rangkap, ada kecenderungan alami:
* memilih langkah paling aman,
* meredam konflik,
* menjaga semua pihak tetap nyaman.

Namun efek sampingnya jelas: perubahan menjadi lambat, bahkan jadi nihil.

Bukan karena tidak tahu harus berbuat apa — tetapi karena terlalu banyak yang harus dipertimbangkan.

Titik Balik: Penyeimbang — Penggerak Reformis

Justru di sinilah peluang besar itu ada.

Posisi rangkap bukan hanya beban, tetapi juga tuas kekuasaan yang utuh:
* memahami bagaimana rekomendasi lahir,
* mengetahui di mana birokrasi tersendat,
* dan memiliki otoritas untuk menggerakkan keduanya secara reformis.

Jika digunakan dengan berani, satu kepala ini bisa memutus siklus lama: dari basa-basi menjadi aksi berani.

Bukti Nyali Itu Harus Terukur

Jika ingin keluar dari pola lama, maka yang dibutuhkan bukan lagi pernyataan — tetapi keputusan yang bisa diuji:
* setiap rekomendasi dipecah menjadi aksi konkret,
* ada penanggung jawab yang jelas,
* ada tenggat waktu yang diumumkan,
* ada laporan progres yang dibuka ke publik.

Tanpa itu, semua akan kembali ke titik awal: rapi di atas kertas, lemah di lapangan.

Penutup: Publik Puas atau Publik Frustrasi

Pada akhirnya, ini bukan soal jabatan rangkap.

Ini soal pilihan.

Tetap berada di tengah—aman bagi semua pihak, atau melangkah ke depan—berisiko, tetapi membawa perubahan.

Karena di mata publik, ukuran kepemimpinan tidak lagi pada keseimbangan yang dijaga,
melainkan pada keberanian memecahkan kebuntuan.

Dan di titik itulah, semua akan melihat dengan jelas: apakah yang bekerja adalah basa-basi politik — atau aksi berani? Kepuasan publik atau frustrasi publik.***

 

Tim Mandailing Epicentrum, wadah pemikiran dan pergerakan kritis, motivasi dan support penguasa daerah.

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi VIII DPR RI Rases ke Rutan

    Komisi VIII DPR RI Rases ke Rutan

    • calendar_month Rabu, 20 Apr 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    SIPIROK- Anggota Komisi VIII DPR RI Riskan Qolby Lubis memberikan apresiasi dengan kondisi dan suasana di cabang rumah tahanan (Carutan) Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) saat melakukan reses ke rumah tahanan tersebut. Menurutnya, carutan tersebut bersih, nyaman, tertib dan disiplin. ”Saya melihat carutan sangat baik dan hal ini akan menajadi salahsatu masukan bagi kita dan […]

  • CANDI SIMANGAMBAT, RIWAYATMU KINI

    CANDI SIMANGAMBAT, RIWAYATMU KINI

    • calendar_month Rabu, 12 Okt 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    Catatan Ringkas : Askolani Nasution Ketua Pendiri Gerep Institute Candi Simangambat diyakini telah ada sejak abad ke-9 masehi dari masa Hindu-Budha klasik. Lebih tua dari candi-candi lainnya di kawasan Mandailing, misalnya Candi Bahal atau Candi Portibi yang selama ini lebih populer di wilayah bekas kabupaten Tapanuli Bagian Selatan. Kawasan candi di Padang Lawas baru dibangun […]

  • Kamus dan IKBBG se Jabotabeg Dukung Paslon Harun- Ichwan di Pilkada Madina” Kami Hubungi Keluarga di Kampung Untuk Pilih 01″

    Kamus dan IKBBG se Jabotabeg Dukung Paslon Harun- Ichwan di Pilkada Madina” Kami Hubungi Keluarga di Kampung Untuk Pilih 01″

    • calendar_month Selasa, 1 Okt 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    BOGOR ( Mandailing Online) : Dari Bogor, Calon Bupati nomor urut 01 Harun Mustafa Nasution dapat dukungan kuat. Dukungan itu datang dari Keluarga Besar Abituren Musthafawiyah Jabotabek dan Ikatan Keluarga Batang Gadis. Dalam pertemuan warga Mandailing dan Abituren Musthafawiyah di puncak bogor, 600 san peserta hadir. Mereka datang dari berbagai daerah di Jabodetabek dan menyatakan […]

  • Ini Alasan Prabowo Menarik Diri dari Proses di KPU

    Ini Alasan Prabowo Menarik Diri dari Proses di KPU

    • calendar_month Selasa, 22 Jul 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    Prabowo Subianto membeberkan alasan pihaknya menarik diri dari Pilpres 2014. Pasca 9 Juli lalu, tim Prabowo-Hatta telah mencermati proses pelaksanaan Pilpres yang dilaksaknan Komisi Pemilihan Umum. Hasilnya proses tersebut dinyatakan cacat. "Pilpres cacat, banyak hak demokrasi WNI yang hilang," tegas Prabowo di Rumah Polonia, Jakarta, Selasa (22/7). Alasan lainnya Prabowo-Hatta menganggap KPU bermaslah, tidak demokratis […]

  • Wakil Bupati Madina, saat menerima tuntutan mahasiswa AMBM saat unjuk rasa. Kamis (20/10)

    Atika Jelaskan Soal Kewenangan Pemerintah Daerah dan Tim Investigasi PT SMGP

    • calendar_month Jumat, 21 Okt 2022
    • account_circle Sahrul Ramadhan Harahap
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (MANDAILING ONLINE) – Dalam sistem negara ini  Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah masing-masing memiliki kewenangan. Oleh karena itu, persoalan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) tak tepat bertumpu ke Pemerintah Daerah. Proyek PLTP di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara (Sumut), adalah proyek strategis nasional. Kewenangan menutup dan […]

  • Generasi Muda Mandailing Mengalami Krisis “Partuturon”

    Generasi Muda Mandailing Mengalami Krisis “Partuturon”

    • calendar_month Rabu, 18 Des 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Generasi muda Mandailing saat ini mulai mengalami gejala krisis “partuturon” (tutur sapa). Bahkan sudah banyak yang tak mengetahui dan memahami tentang “partuturon”. Padahal, masyarakat Mandailing selama ini dikenal sebagai masyarakat yang sangat menjunjung tinggi etika. Dan salah satu unsur penting etika adalah “partuturon”. “Untuk itu, penguasaan tentang “partuturon” harus diajarkan agar […]

expand_less