Minggu, 4 Okt 2026
light_mode

Muslihat AS Usai Perang Iran

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Senin, 22 Jun 2026
  • print Cetak

 

Oleh: Novida Sari, S.Kom

 

Konflik yang berlangsung antara AS dengan Iran sejak Februari lalu, digadang-gadang akan berakhir. Seperti yang dikutip dari Reuters, dana senilai US$300 miliar akan diluncurkan oleh pihak global sebagai insentif ekonomi bagi Washington dan Teheran oleh investor global, dijadwalkan ditandatangi jumat (19/6) kemarin di swiss (www.idnfinancials.com, 18 Juni 2026). Namun, rencana penandatanganan ini dilaporkan tertunda, akibat eskalasi dan manuver politik yang masih berlangsung. Bagaimana seharusnya sikap kita membaca situasi ini?

Pemalakan atas nama RDF

Narasi dana US$300 miliar atau Rp 5.342 triliun telah disepakati sebagai pertanggung jawaban AS yang menyerang fasilitasi dan infrastruktur wilayah Iran. Namun, Trump telah mengkonfirmasi bahwa dana ini bukan dikeluarkan dari kantong pemerintah AS. Melainkan berasal dari investor global yang disepakati akibat terisolasinya negara Iran ini dari pasar modal akibat sanksi internasional. Investasi akan difokuskan pada sektor energi, logistik, transportasi, manufaktur juga proyek infrastruktur strategis.

Jelas sudah, Reconstruction and Development Fund (RDF) ini bukanlah program rekonstruksi atau kompensasi perang gratis. Namun aliran dana segar yang bisa saja berupa utang, investasi, barter proyek, perdagangan, tukar guling aset atau model lain yang tidak terendus sepenuhnya oleh publik. Dan tentunya AS mendapat keuntungan jika kebagian proyek. Peran AS tak ubahnya seperti sales proyek dan investasi.

As memang tampak seperti pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan akibat konflik yang terjadi di Iran, tetapi dengan menggunakan uang atau skema lain. Jika RDF ini mencapai kesepakatan sukses, maka blokade AS terhadap Iran sejak tahun 1979 akan berakhir. Iran akan memasuki komunitas bisnis, perdagangan dan investasi. Jumlah penduduk 92,4 juta jiwa dengan luas wilayah 1,64 juta km2 menjadi target market potensial.

Kesepakatan penghentian konflik juga mencakup pembukaan kembali selat Hormuz. Jalur strategis tersibuk atas perdagangan minyak dan gas dunia.

Investasi ala Kapitalis

Sikap “gila perang” Trump yang begitu terang benderang, tak membuat kaum muslim tertampar dan sadar, kalau mereka dimanfaatkan dan diperas habis-habisan. Kekacauan yang ditimbulkan di Iran untuk menggulingkan kekuasaan revolusioner, mampu berbelok arah dari pengukuhan penguasa antek setia pada arah penguasaan internal dalam negeri melalui siklus investasi global.

Menutup mata dan telinga serta memasang muka tembok atas kerusakan yang ditimbulkan, seolah menunjukkan ke mata internasional, perdamaian dan keamanan itu memang mutlak berada dalam standarisasi AS. Sehingga AS merasa tidak bertanggung jawab, bahkan memperhatikan peluang keuntungan yang bisa diraup. Maka skema RDF menjadi salah satu opsi yang dipilih AS, mengundang swasta global untuk mengucurkan dana atas nama investasi (baca: utang), guna menggerogoti Iran. Memang tak ada yang gratis dalam sistem kapitalis.

Harusnya Iran berkaca pada apa yang telah dilaluinya selama 47 tahun terakhir. Bertahan dan tegak mandiri di atas kaki sendiri tanpa campur tangan kepentingan asing. Apalagi Iran bukanlah negara miskin non strategis. Pengakuan warga asli dan pendatang, atas biaya hidup, pendidikan, pekerjaan, kesempatan berkarir telah menjadi bukti bahwa negeri ini tidak butuh negara asing bengis penghisap darah yang siap menggerogoti hingga ke akar kehidupan.

Kerja Sama dalam Islam

Kerja sama yang dilakukan dengan negara kafir harbi fi’lan sesungguhnya telah menampakkan posisi umat islam berada dalam titik nadir peradaban. Hal ini terjadi karena umat Islam jauh dari cahaya dan petunjuk ideologi Islam. Melirik sistem hidup kapitalis yang mengedepankan keuntungan adalah langkah kemunduran. Karena standar dalam hidup dan bernegara harusnya ditentukan oleh halal dan haram.

Padahal Allah Swt. telah menyebutkan bahwa sejatinya umat Islam itu adalah sebaik-baik umat, dengan syarat menyuruh berbuat yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah (Ali Imran:110). Tentunya umat Islam harus mengembalikan jati diri mereka melalui konsep yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. dalam bingkai imarah atau kekhilafahan, yang telah terbukti tegak selama belasan abad di muka bumi.

Sepanjang berjalannya imarah ini, kerjasama yang dilakukan oleh kaum muslim harus yang menguntungkan kaum muslim, tanpa menimbulkan kemudaratan di belakangnya. Karena imarah ini menjalankan pemerintahannya berdasarkan syariat yang dilandaskan ketakwaan pada pencipta, bukan pada asas manfaat ataupun hal yang melenakan sesaat seperti siklus investasi ala kapitalis.

Bagaimana kelanjutan RDF ini ke depannya? Semoga saja kaum muslim di Iran, menyadari ini adalah jebakan yang akan menggadaikan kedaulatan negara atas nama kerja sama. Karena kita juga menyadari, bangsa sekelas Iran yang diblokade beberapa dekade, ternyata membuka opini publik ternyata AS tak sehebat yang ditampakkan di atas permukaan. Konon, jika kaum muslim bersatu dalam bentuk pemerintahan kekhilafahan yang dijanjikan oleh Rasulullah saw. Tentu jauh lebih dahsyat, kan? Wallahu a’lam

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Membangun Kembali Koperasi Pertanian, Perlukah?

    Membangun Kembali Koperasi Pertanian, Perlukah?

    • calendar_month Jumat, 1 Jun 2018
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh : Rizki Puspita Dewanti Mahasiswa Pascasarjana Magister Sains Agribisnis IPB   Meninjau kembali koperasi Indonesia masa Orde Lama Vs Orde Baru Secara konstitusi, Indonesia memberikan ruang yang sangat luas pada gerakan koperasi. Koperasi juga diyakini sangat sesuai dengan budaya dan tata kehidupan bangsa Indonesia. Pada masa Orde Lama, koperasi di Indonesia khususnya koperasi pertanian […]

  • Lagi Sekretaris Komisi III DPRD Madina Nasrul Hilmi Nasution Tak Hadiri Rapat KUA PPAS APBD Tahun 2026

    Lagi Sekretaris Komisi III DPRD Madina Nasrul Hilmi Nasution Tak Hadiri Rapat KUA PPAS APBD Tahun 2026

    • calendar_month Rabu, 19 Nov 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    Panyabungan ‎(Mandailing Online ):untuk memastikan arah kebijakan anggaran tahun 2026 dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Madina. Komisi III DPRD Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan rapat pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat tersebut tentu berkomitmen menjaga kualitas perencanaan anggaran demi pembangunan Madina yang lebih baik. Rapat yang berlangsung di ruang komisi III […]

  • Tak Ada Air, Pasien RSUD Mengeluh

    Tak Ada Air, Pasien RSUD Mengeluh

    • calendar_month Kamis, 17 Okt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    SIDIMPUAN (Mandailing Online) – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padangsidimpuan di Jalan FL Tobing, Kecamatan Psp Utara, nyaris mengalami krisis air. Akibatnya, pasien dan pengunjung pun mengeluh atas ketiadaan air di beberapa kamar mandi dalam ruangan perawatan di sana. Kepada wartawan, Rabu (16/10), salah seorang pasien yang dirawat di ruang utama RS tersebut, S […]

  • Sekolah Pancasila, Siapa Para Muridnya?

    Sekolah Pancasila, Siapa Para Muridnya?

    • calendar_month Senin, 12 Jun 2017
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Oleh : Hersubeno Arief   HARI Rabu (8/6/2017) seharusnya adalah hari pertama  “sekolah” Pancasila dimulai. Tapi namanya juga sekolah baru buka.  Ruang-ruang kelasnya, guru-gurunya, petugas kebersihan dan petugas keamanannya juga belum tersedia. Yang ada baru kepala sekolahnya bernama Yudi Latief dan dewan pengarah yang diketuai oleh mantan Presiden Megawati. Muridnya? Potensi pasarnya sangat besar. […]

  • Bupati Madina Didesak Sertakan 254 Desa di Pilkades 2022

    Bupati Madina Didesak Sertakan 254 Desa di Pilkades 2022

    • calendar_month Sabtu, 20 Agt 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Bupati Mandailing Natal, Sumatera Utara didesak menjadwalkan pemilihan kepala desa (pilkades) untuk 254 desa. Desakan ini muncul karena bulan  September 2022 seharusnya sudah memasuki tahapan pilkades di 254 desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebanyak 254 kepala desa defenitif di Mandailing Natal (Madina) akan berakhir masa […]

  • Mantan Kasatpol PP Mulai Diadili

    Mantan Kasatpol PP Mulai Diadili

    • calendar_month Rabu, 15 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan, Sidang perdana kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Tahun Anggaran 2009 dengan terdakwa mantan Kasatpol PP Ali Atas Nasution, digelar di Pengadilan Negeri (PN) Panyabungan, Selasa (14/12/2010), dengan agenda penyampaian tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muttaqin Harahap SH. Persidangan yang dimulai sekitar pukul 11.30 WIB dan selesai sekitar 13.30 WIB, dipimpin […]

expand_less