Naposo Bulung, BPD, LPM, PKK dan Kopdes di Madina dalam Ancaman Nihilisme!

Oleh: Tim Mandailing Epicentrum

Lembaga sosial level desa, seperti Naposo Nauli Bulung (NNB), BPD, LPM, PKK dan Kopdes nampaknya masih ada. Akan tetapi, kalau dilihat dari geliat dan vitalitasnya, semunya dalam kondisi yang lemah.

Di momen 5 Mei ini, perlu memunculkan kecurigaan. Kuat dugaan, organisasi desa (ordes) itu terjebak dan dikhawatirkan kontribusinya jadi nihil.

Pasal 18 dan 18B UUD 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1971 menjadi dasar penetapan Hari Lembaga Sosial Desa yang diperingati setiap 5 Mei.

Momentum ini diharapkan tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga menghidupkan kembali semangat pelayanan publik di desa.

Lembaga Sosial di Desa memiliki beragam bentuk dan fungsi. Masing-masing berperan dalam memperkuat struktur sosial dan ekonomi desa. Beberapa di antaranya, meliputi:

– Koperasi Unit Desa (KUD)

KUD berfungsi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang menyediakan kebutuhan masyarakat desa, terutama dalam bidang pertanian.

Koperasi ini menjalankan berbagai aktivitas seperti simpan pinjam, produksi, konsumsi, pemasaran, hingga jasa, dan kini banyak bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Lalu muncul lagi Kopdes yang terkesan mau cepat, kuat dan jadi solusi.

– Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

PKK merupakan organisasi yang memberdayakan perempuan untuk terlibat aktif dalam pembangunan, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat desa secara luas.

– Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)

LKMD bertugas menyusun rencana pembangunan desa secara partisipatif serta mendorong partisipasi warga melalui swadaya dan gotong-royong.

– Karang Taruna

Sebagai wadah pembinaan generasi muda, Karang Taruna tumbuh dari kesadaran sosial anak-anak muda untuk berkontribusi dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan ekonomi di tingkat desa.

• LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
• Naposo Bulung,
• BPD,
• Kopdes

Hari Lembaga Sosial Desa menjadi pengingat bahwa pembangunan yang berkelanjutan berakar dari kelembagaan organisasi desa yang kuat dan mandiri.

Boleh saja, setiap 5 Mei, kita diingatkan tentang pentingnya lembaga sosial desa. Narasinya indah: gotong royong, pemberdayaan, kesejahteraan.
Tapi di Mandailing Natal, peringatan ini justru layak dibaca terbalik — sebagai alarm, bukan selebrasi.

Sebab, tanpa siasat yang tepat, Naposo Nauli Bulung, BPD, LPM dan PKK tetap terkungkung dalam bayang-bayang nihilisme.

Bahkan, Kopdes pun dapat diprediksi bakal terancam jadi wadah yang “hidup segan mati tak mau”.

Dengan ±377 desa dan 27 kelurahan (sekitar 404 entitas lokal), Madina adalah ruang uji yang besar.

Sayangnya, yang tampak hari ini bukanlah penguatan lembaga desa itu — melainkan gejala yang lebih sunyi: berjalan tanpa makna dan perlahan hilang.

Naposo Nauli Bulung: Tidak Dirayakan, Tapi Sebenarnya Hidup

Ironisnya, dalam seremoni resmi, yang sering absen justru kekuatan sosial yang nyata: Naposo Nauli Bulung.

Wadah pemuda-pemudi ini tidak selalu disebut dalam seremoni. Tidak selalu masuk laporan.

Tapi justru:
• hidup dalam adat
• kuat dalam solidaritas
• nyata dalam kehidupan sosial

Masalahnya:
yang hidup ini tidak pernah benar-benar dimasukkan ke dalam desain kebijakan.

– Di Kelurahan: LPM Gak Ngefek

Di kelurahan, LPM selalu disebut dalam forum resmi setiap momentum, seperti 5 Mei.

Rapat punya. Dokumen ada. Partisipasi terlihat. Namun dalam kasus-kasus nyata:
• persoalan lingkungan tak tertangani cepat: pola belajar anak di linhkingan (banjar), kecenderungan negatif pergaulan remaja, meningkatnya angka putus sekolah; teror narkoba; revitalisasi parkahanggian dan yang utama menjadi induk bagi lembaga-lembaga level kelurahan kelurahan.
• bantuan sosial tak tepat sasaran;
• usaha warga jalan di tempat
LPM tidak hadir sebagai kekuatan.

Dirayakan saat seremoni pemilihan/pelantikan, tapi bak “lenyap” dalam kehidupan nyata sehari-hari.

– BPD di Desa: Terjebak Rivalitas

Di desa, peringatan hari lembaga sosial senyap saja.

Sebatas jargon partisipasi dan demokrasi pun nyaris tak terdengar.
Namun realitasnya:
• BPD dan kepala desa kerap berhadap-hadapan:
• rapat menjadi arena tarik-menarik:
• rivalitas menjebak;
• keputusan tersendat.

Sekilas terlihat hidup. Tapi jika ditanya:
apa perubahan nyata yang lahir dari konflik itu?

Sering kali jawabannya: tidak ada.
Konflik berjalan, tapi tidak membawa masyarakat keluar dari masalahnya.

– Kopdes: Diluncurkan dengan Semangat

Momentum seperti 5 Mei juga bisa saja dipakai untuk mendorong narasi ekonomi desa – termasuk dalam wacana dan realitas Kopdes (Koperasi Merah Putih), yang sepertinya:
– Cepat dibentuk.
– Cepat diumumkan.
– Cepat berjalan.

Namun di lapangan:
• Kepemilikan warga masih semu;
• Partisipasi masih administratif;
• transparansi belum kokoh, masih tertutup.

Kopdes dirancang sebagai solusi, tapi berisiko jadi pengulangan masalah lama.

Refleksi atas Realitas

Kalau kita jujur pada momentum 5 Mei ini:
• LPM → dirayakan, tapi lemah
• BPD → aktif, tapi konflik tanpa arah.
• Kopdes → cepat, tapi belum berakar
• Naposo → kuat, tapi tidak diakui.

Maka pertanyaan reflektifnya:
Apa sebenarnya yang kita peringati?

Hari lembaga sosial desa —
atau sekadar mengingat keberadaan lembaga tanpa keberdayaan?

Nihilisme dalam Selubung Seremoni

Inilah titik paling tajam: ketika peringatan tetap berlangsung, sementara makna yang diperingati justru hilang.

Kita:
• merayakan partisipasi tanpa kekuasaan
• merayakan lembaga tanpa pengaruh
• merayakan program tanpa perubahan

Ini bukan sekadar ironi.
Ini nihilisme yang dibungkus seremoni.

Penutup: Menghidupkan, Jangan Sekadar Memperingati

Tanggal 5 Mei seharusnya bukan hari untuk mengulang “pidato” lama.

Momen ini seharusnya menjadi kesempatan untuk bertanya:
• apakah lembaga masih berpihak pada warga?
• apakah partisipasi masih punya arti?
• apakah kebijakan masih mendengar masyarakat?

Jika jawabannya tidak jelas, maka: Yang perlu dihidupkan bukan peringatannya—tapi keberanian untuk mengembalikan makna lembaga itu sendiri.

Kalimat Pamungkas

Di Madina, Hari Lembaga Sosial Desa, seperti Naposo Nauli Bulung berisiko berubah menjadi ritual tahunan — sementara lembaga yang dirayakan perlahan kehilangan jiwa.

Tim Mandailing Episentrum – wadah pemikiran dan pergerakan kritis, motivasi dan support penguasa daerah.