Ketika Hutan Dikuasai Oligarki

Oleh: Hadi Kartini

Peringatan Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2026 lalu diwarnai dengan aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat sipil di berbagai daerah. Di Jakarta aksi dilakukan di sekitaran Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam komite SADAR menyuarakan lima tuntutan kepada pemerintah.

Salah satu tuntutan pada sektor lingkungan, terkait dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dijadikan bencana nasional. Mereka juga membentangkan banner raksasa dengan tulisan “Hutan bukan milik oligarki, alam harus dilindungi, perusak harus diadili”. Selain banner, massa juga membawa atribut papan berbentuk salib berwarna merah menyerupai simbol dalam film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Dwi Laksono. Serta bendera dan spanduk berisi kritikan terhadap pemerintah.

Aksi juga dilakukan di daerah seperti di Balikpapan, Kalimantan. Mereka menggugat soal asap dan menangani karhutla. Mereka juga membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan “Pray for Kalimantan”, “Dipaksa menghirup udara beracun”, ” Tetapkan sebagai bencana nasional”, “Pulihkan hutan”, dan “Stop sawit”. (Tribun Kaltim.co, 29-10-26)

Hutan Dikuasai Oligarki, Rakyat Menanggung Bencana

Aksi yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat adalah bentuk keprihatinan terhadap penderitaan yang dialami rakyat. Sampai hari ini rakyat masih mengalami dampak dari pengelolaan hutan yang dilakukan oligarki.

Kebijakan pemerintah yang memberi izin pengelolaan hutan kepada oligarki menyebabkan sebagian besar hutan di Indonesia dikuasai oleh oligarki. Mereka bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.

Ketika pengelolaan hutan diberikan kepada oligarki maka bencana sulit dihindari. Dalam mengelola hutan, oligarki mengusung prinsip ekonomi kapitalis yaitu mendapatkan untung yang sebesar-besarnya dengan mengeluarkan biaya yang sekecil-kecilnya. Mereka akan mengelola hutan sesuai dengan kepentingan mereka untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Sedangkan masyarakat harus siap menghadapi bencana karena hutan dialihfungsikan untuk perkebunan sawit dan tambang.

Bencana seperti banjir bandang di Sumatera beberapa waktu lalu dan sekarang karhutla di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua merupakan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Sampai saat ini masyarakat masih bergulat dengan kabut asap akibat karhutla. Jika pun titik-titik api padam, masyarakat belum bisa dikatakan aman karena hutan yang gundul akan menimbulkan masalah baru bagi masyarakat. Seperti banjir, kekeringan, longsor, dan masalah lainnya.

Penderitaan berkepanjangan yang dialami rakyat saat ini tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Seperti kebijakan pengelolaan hutan yang diserahkan kepada oligarki. Akibatnya terjadi alih fungsi lahan secara besar-besaran. Masyarakat kehilangan harta benda, menurunnya ekonomi keluarga karena kehilangan mata pencaharian, kondisi kesehatan memburuk akibat terpapar asap karhutla, dan kerugian lainnya. Sedangkan para oligarki menikmati keuntungan yang sangat besar dari derita yang dialami masyarakat.

Karpet Merah untuk Oligarki, Pasal 33 Dikhianati

Pemerintah memberikan karpet merah kepada investor dengan kemudahan perizinan pengelolaan hutan. Melalui skema hak guna usaha (HGU) pemerintah memberikan hak penuh kepada oligarki untuk mengelola hutan. Sehingga hutan seolah milik pribadi dan bebas mengelolanya sesuai dengan keinginan para oligarki.

Dampak dari kebijakan ini, banyak hutan diambil alih dari masyarakat karena masuk dalam HGU. Masyarakat adat kehilangan lahan mereka sendiri dan hutan tempat mereka hidup. Dan jika masyarakat tetap mengelola hutan dan lahan tersebut, mereka dianggap mengelola secara ilegal dan akan berhadapan dengan hukum.

Akhirnya masyarakat kalah dalam mempertahankan haknya karena berhadapan dengan pemegang HGU. Di lain sisi, pemegang HGU atau oligarki adalah orang-orang yang mendapatkan izin khusus dari pemerintah untuk mengelola hutan. Dari sinilah kita bisa melihat abainya pemerintah dalam mengurus rakyatnya

Padahal dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3, jelas disebutkan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Dengan demikian negara mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pengelolaannya untuk kepentingan umum.

Bukan malah memberikan izin kepada oligarki untuk mengelola SDA yang ada. Ketika negara memberi izin pengelolan SDA kepada oligarki berarti negara mengkhianati amanat UUD 1945. Tujuan untuk mensejahterakan rakyat hanya isapan jempol belaka. Bagaimana tidak? Ketika pihak swasta yang mengelola pasti keuntungan lebih besar masuk ke kantong mereka dibandingkan masuk ke dalam kas negara.

Tetapi memang begitulah ketika negara terikut-ikut sistem kapitalisme sekuler liberal dalam bidang ekonomi. Dalam sistem ini, peran negara hanya sebagai regulator dan fasilitator. Menyerahkan pengelolaan hutan dan SDA yang terkandung di dalamnya dengan kebijakan yang menguntungkan korporasi dan oligarki. Negara lebih berpihak kepada oligarki dan mengabaikan hak-hak rakyat. Itulah fakta yang terjadi hari ini.

Jika negara tidak menjalankan amanat konstitusi sebagai pengurus rakyat dan mengkajii ulang semua kebijakan, maka bencana bukan lagi musibah, tetapi suatu kebijakan. Untuk itu, pemerintah harus membatalkan semua izin baru pengelolaan hutan oleh oligarki. Dan kembalikan pengelolaan hutan kepada rakyat dan masyarakat adat. Atau negara sendiri yang harus mengelola hutan dan SDA tanpa ada campur tangan pihak swasta maupun swasta asing.

Hutan dalam Pandangan Islam

Pandangan Islam tentang hutan dan SDA dalam jumlah besar adalah milik umum. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad, Rasulullah bersabda bahwa, “Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara, yaitu air, padang rumput, dan api”. Hutan termasuk padang rumput berarti milik umum dan wajib dikelola oleh negara.

Ketika negara menyerahkan pengelolaan hutan dan SDA kepada pihak lain maka negara telah menyalahi syariat. Pengelolaan hutan harus dilakukan oleh negara secara mandiri dan hasil dari pengelolaannya disalurkan untuk kepentingan umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Atau bisa saja diberikan kepada umat secara langsung sesuai dengan kebijakan yang diambil seorang khalifah atau pemimpin.

Di sinilah terlihat bahwa negara peduli pada rakyat. Mengurus rakyat adalah kewajiban seorang pemimpin dan nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban atas apa saja yang dipimpinnya. Seperti hadis Rasulullah, “Imam (khalifah) adalah raa’in ( pengurus rakyat) dan ia bertanggungjawab atas kepengurusan rakyatnya.” (HR. Al Bukhari)

Dengan pengelolaan oleh negara maka pengelolaan hutan dan pengeksploitasian SDA bisa dipantau dan terkendali sesuai dengan kebutuhan. Kerusakan alam akibat pengelolaan tersebut bisa ditanggulangi dengan cepat sehingga tidak membahayakan masyarakat luas serta tidak merusak ekosistem yang ada.

Dan jika ada tangan-tangan jahil yang merusak hutan, maka seorang khalifah akan memberikan sanksi takzir kepada pelaku. Sanksi yang membuat efek jera sehingga tangan-tangan jahil lainnya tidak sempat berfikiran untuk merusak hutan dan mengambil keuntungan secara pribadi.

Wallahu’alam bissawab