Ketika Asap Datang dan Hilang, Kemiskinan Tetap Menyerang

Oleh: Supardi S.H.I
Sociopreneur dan Pemerhati Masyarakat Marginal

…

Ada yang terasa menyakitkan ketika melihat langit Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumut diselimuti kabut asap. Udara yang seharusnya menjadi sumber kehidupan justru berubah menjadi ancaman. Namun, di balik asap yang menyesakkan, ada kenyataan lain yang tak kalah getir: sebagian masyarakat tetap harus bekerja di tengah udara yang membahayakan kesehatan.

Bagi mereka, menghindari asap bukan perkara sederhana. Ada sopir angkutan yang harus mencari penumpang, pedagang yang menunggu pembeli, dan pekerja harian yang menggantungkan hidup pada pendapatan hari itu. Mereka tahu kesehatan penting, tetapi kebutuhan hidup tidak bisa menunggu sampai udara kembali bersih.

Inilah sisi kehidupan yang sering luput ketika kita berbicara tentang penanganan kabut asap.

Ketika Asap Menyelimuti, Aktivitas Ekonomi Ikut Terganggu

Ketika kabut asap memburuk, pemerintah mengambil langkah perlindungan, termasuk pembelajaran jarak jauh bagi sejumlah jenjang pendidikan dan imbauan membatasi aktivitas di luar ruangan.

Langkah tersebut dapat dipahami sebagai upaya melindungi kesehatan masyarakat. Namun, dampak sosial-ekonominya juga perlu diperhitungkan.

Ketika anak-anak belajar dari rumah, aktivitas di sekitar sekolah berkurang. Pedagang jajanan kehilangan sebagian pembelinya. Menurunnya mobilitas masyarakat juga berpotensi mengurangi penumpang angkutan umum dan becak motor. Pedagang kecil di pasar maupun pinggir jalan menghadapi tantangan serupa.

Dampak tersebut tidak berarti kebijakan perlindungan kesehatan harus dihentikan. Sebaliknya, kebijakan itu perlu disertai langkah yang memperhitungkan keadaan kelompok yang paling rentan.

Sebab, kebijakan yang bertujuan melindungi masyarakat semestinya tidak mengabaikan mereka yang paling sulit menanggung dampaknya.

Masker Dibagikan, Bagaimana dengan Beban Ekonomi?

Pembagian masker merupakan langkah yang berguna untuk membantu mengurangi paparan partikel di udara. Namun, masker tidak dapat menggantikan pendapatan yang berkurang ketika aktivitas ekonomi melemah.

Karena itu, penanganan kabut asap seharusnya tidak berhenti pada perlindungan kesehatan. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan bantuan kebutuhan pokok bagi keluarga rentan, pendataan pekerja informal yang terdampak, serta dukungan bagi pedagang kecil sesuai kebutuhan di lapangan dan kemampuan anggaran.

Rakyat tidak meminta kemewahan. Mereka membutuhkan kebijakan yang memahami kenyataan hidup mereka.

Pemerintah bisa membagikan masker untuk membantu melindungi pernapasan masyarakat, tetapi siapa yang memikirkan dapur mereka ketika pemasukan semakin berkurang?

Pertanyaan ini bukan untuk mempertentangkan kesehatan dengan ekonomi. Keduanya sama-sama penting. Justru karena masyarakat harus dilindungi secara menyeluruh, dampak kesehatan dan ekonomi perlu ditangani bersama.

Siapa yang Membakar Hutan, Siapa yang Menanggung Derita?

Masyarakat mungkin tidak mengetahui secara pasti dari mana setiap kepulan asap berasal. Mereka tidak selalu memiliki akses terhadap data titik api, hasil penyelidikan, atau informasi mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan.

Sebagian mungkin tidak ingin larut dalam perdebatan apakah kebakaran terjadi akibat kesengajaan, kelalaian, kepentingan usaha, atau lemahnya pengawasan. Bukan karena persoalan itu tidak penting, melainkan karena ada kebutuhan mendesak yang harus mereka hadapi.

Namun, persoalan penyebab kebakaran tidak boleh dibiarkan mengambang. Jika penyelidikan menemukan pembakaran yang disengaja, pelanggaran hukum, atau kelalaian dalam pengawasan, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus ditindak sesuai ketentuan.

Kita tidak boleh menuduh pengusaha atau pejabat tertentu tanpa bukti. Tetapi kita juga tidak boleh membiarkan bencana lingkungan berlalu tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban.

Ada ketimpangan yang patut direnungkan: ketika kerusakan lingkungan terjadi, masyarakat yang tidak memiliki kendali atas penyebabnya justru ikut menanggung akibatnya.

Karena itu, pemerintah perlu membuka informasi mengenai kondisi udara, menjelaskan langkah penanganan yang dilakukan, serta memastikan upaya pencegahan dan penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Masyarakat berhak mengetahui apa yang terjadi pada lingkungan tempat mereka hidup. Mereka juga berhak mendapatkan kepastian bahwa persoalan ini tidak akan terus berulang tanpa penyelesaian.

Ada Orang yang Tidak Mampu Berhenti Bekerja Sehari Pun

Ada banyak orang yang tidak bisa berhenti bekerja, bahkan sehari saja.

Mereka bukan tidak ingin beristirahat. Mereka hanya tidak mampu membayar harga dari satu hari tanpa penghasilan.

Persoalan ini memperlihatkan betapa rapuhnya kehidupan masyarakat yang tidak memiliki jaminan pendapatan. Ketika keadaan darurat datang, mereka menghadapi risiko berlapis: kesehatan terancam, sumber penghidupan ikut terganggu.

Ironisnya, Mandailing Natal memiliki kekayaan alam yang besar. Namun, kekayaan tersebut tidak otomatis menjadikan seluruh masyarakatnya sejahtera.

Manfaat ekonomi dari sumber daya alam belum tentu dirasakan secara merata. Di tengah potensi daerah yang besar, masih ada warga yang berjuang memenuhi kebutuhan paling mendasar.

Maka, izinkan saya mengajukan pertanyaan sederhana: jika alam begitu kaya, mengapa begitu banyak masyarakat masih harus hidup dengan penghasilan yang hanya cukup untuk bertahan sampai esok hari?

Ke mana manfaat kekayaan alam itu mengalir? Sejauh mana pengelolaannya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang hidup di sekitarnya?

Pertanyaan ini bukan tuduhan kepada pihak tertentu, melainkan gugatan sosial yang perlu dijawab melalui pembangunan yang adil, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.

Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton ketika kekayaan alam menghasilkan keuntungan, tetapi ikut menanggung beban ketika kerusakan lingkungan terjadi.

Pemerintah Harus Menghitung Dampak Kebijakan

Sebagai sociopreneur, saya memandang persoalan ini bukan hanya dari sisi lingkungan, tetapi juga dari sisi keadilan sosial dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.

Kebijakan publik yang baik harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok paling rentan. Ketika pemerintah mengambil langkah pembatasan aktivitas demi keselamatan, pemerintah juga perlu memikirkan perlindungan bagi masyarakat yang penghasilannya bergantung pada aktivitas harian.

Keberhasilan penanganan kabut asap tidak cukup diukur dari jumlah masker yang dibagikan atau berapa lama sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Ukurannya juga mencakup kesiapan layanan kesehatan, keterbukaan informasi, penanganan sumber kebakaran, penegakan hukum, serta perlindungan sosial bagi warga terdampak.

Pemerintah daerah memang tidak dapat sendirian mengatasi seluruh sumber asap, terutama jika sumbernya berasal dari luar wilayah. Namun, pemerintah tetap dapat mendata warga terdampak, menyiapkan layanan kesehatan, memperkuat koordinasi lintas daerah, dan menyampaikan informasi secara terbuka. Pemerintah provinsi dan pusat perlu dilibatkan sesuai kewenangannya.

Pembangunan seharusnya tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan, investasi, dan angka-angka ekonomi. Pembangunan juga harus menjawab pertanyaan mendasar: apakah masyarakat dapat hidup lebih aman, sehat, dan sejahtera?

Jika kesejahteraan hanya terlihat dalam laporan, sementara warga masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya, maka ada sesuatu yang perlu dievaluasi dari arah pembangunan kita.

Ketika Asap Hilang, Kemiskinan Tetap Menyerang

Sebagai sociopreneur dan pemerhati masyarakat marginal, saya percaya bahwa persoalan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari persoalan kemiskinan.

Masyarakat membutuhkan udara yang sehat, penghidupan yang layak, serta kebijakan yang melindungi mereka ketika keadaan memburuk. Mereka tidak seharusnya terus berada pada posisi paling rentan setiap kali bencana lingkungan terjadi.

Kita ingin anak-anak terlindungi dari paparan asap tanpa mengabaikan keadaan keluarga mereka. Kita ingin kebakaran hutan dan lahan ditangani hingga ke akar persoalannya, bukan sekadar menunggu asap menghilang.

Sebab, berakhirnya kabut asap belum tentu berarti berakhirnya penderitaan. Persoalan kesehatan mungkin mereda, tetapi kerentanan ekonomi dan ketimpangan kesejahteraan tetap membutuhkan penyelesaian.

Karena itu, pemerintah tidak boleh hanya hadir ketika keadaan darurat menjadi perhatian publik. Pencegahan, perlindungan kesehatan, penegakan hukum, dan kebijakan sosial harus berjalan secara berkelanjutan.

Kepada semua pihak yang memiliki kewenangan atas pengelolaan lingkungan, saya ingin mengingatkan bahwa setiap kebijakan dan kelalaian dapat membawa konsekuensi nyata bagi kehidupan masyarakat.

Jangan sampai ketika asap datang, rakyat kecil menjadi korban; ketika asap hilang, mereka kembali dilupakan.

Mandailing Natal tidak hanya membutuhkan udara bersih. Daerah ini juga membutuhkan pembangunan yang memastikan kekayaan alam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi kebanggaan dalam pidato.

Sebab, udara bersih bukan kemewahan. Kesehatan bukan kemewahan. Kehidupan yang layak juga bukan kemewahan. Semuanya adalah hak masyarakat yang harus dilindungi.

Dan pemerintah seharusnya hadir untuk memastikan hak-hak itu tidak berhenti sebagai janji. ***