Jumat, 13 Mar 2026
light_mode

Kemewahan gedung DPR "Spa, Kolam Renang di DPR, Buat Apa?"

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Selasa, 31 Agt 2010
  • print Cetak

Pembangunan gedung baru DPR kembali disorot setelah pihak kesekjenan DPR menyatakan bahwa gedung baru tersebut akan dilengkapi oleh ruang rekreasi yang mencakup fasilitas fitness, spa, dan kolam renang. Seluruh sarana relaksasi itu rencananya akan ditempatkan di lantai 36 yang terletak paling atas.

Namun ternyata rencana pembangunan fasilitas rekreasi itu belum diketahui oleh sebagian pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengaku terkejut dengan kabar adanya proyek rekreasi mercusuar tersebut. Ia balik mempertanyakan apa fungsi konkret dari seluruh fasilitas hotel bintang lima itu.

“Kami juga kaget. Kok katanya ada spa, kolam renang, dan lain-lain di dalam gedung baru itu. Buat apa kolam renang?” kata Pramono di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Ia menyatakan, DPR memang memerlukan gedung baru karena gedung lama yang ada sudah tidak representatif lagi. Tapi, tegasnya, pembangunan fasilitas yang berlebihan jelas perlu dikaji ulang.

Senada dengan Pramono, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso pun mengungkapkan keterkejutannya. “Ah, masak seperti itu? Saya belum tahu detailnya. Kalau benar ada spa segala, itu sudah kelewatan. Saya tidak setuju. Itu tidak elok,” tandas Priyo.

Priyo bahkan menekankan, ia akan menggunakan seluruh kewenangannya untuk memanggil seluruh anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR guna meminta klarifikasi terkait informasi tersebut. Bila itu benar, maka Priyo akan meminta agar rencana itu dibatalkan. “Pimpinan belum tahu soal itu, kok sudah dipublikasikan lebih dulu,” tukasnya.

Secara terpisah, anggota DPR Eva Kusuma Sundari dalam akun twitter-nya mengkritik pedas rencana pembangunan segala fasilitas rekreasi tersebut di gedung senilai Rp 1,2 triliun itu. Ia mengatakan, rencana renovasi kompleks DPR rupanya telah direduksi dan disabotase menjadi rencana pembangunan gedung mewah.

“Ini pembusukan dari dalam DPR,” tukas Eva. Ia menjelaskan, bahkan di Amerika Serikat, anggota parlemen mereka harus berbagi kamar mandi. Bila istirahat pun, mereka cukup menggunakan sofa atau spring bed ruang kerja. “Jelas di sini ada keserakahan oknum tertentu untuk membajak reformasi parlemen,” tukas Eva.

Gedung baru DPR menelan biaya hingga Rp 1,2 triliun hingga Rp 1,8 triliun. Di gedung baru ini nantinya anggota dewan memiliki ruangan lebih luas. Masing-masing anggota mendapat ruangan 120 m2. Ruangan ini bisa menampung lima staf khusus.

Gedung baru DPR juga akan dilengkapi dengan helipad. Tender pembangunan gedung ini akan melibatkan BPKP. (umi)
• VIVAnews

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Harun Mustafa Mendaftar di Gerindra

    Harun Mustafa Mendaftar di Gerindra

    • calendar_month Jumat, 5 Jul 2024
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN (Mandailing Online) – Kabar beredar selama ini yang menyebut H.Harun Musthafa Nasution akan maju sebagai calon bupati di Pilkada Madina 2024 mengandung kebenaran. Akhirnya cucu pendiri pondok pesantren Musthafawiyah Purba Baru itu mendaftarkan diri di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sumatera Utara, Medan, Jum’at (5/7/2024). “Sebenarnya saya mendaftar calon bupati Madina atas dorongan […]

  • Republik Corruption Watch Temukan Sejumlah Item Proyek Rehab Sekolah Diduga Fiktif di Madina

    Republik Corruption Watch Temukan Sejumlah Item Proyek Rehab Sekolah Diduga Fiktif di Madina

    • calendar_month Selasa, 4 Nov 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Dinas Pendidikan Mandailing natal (Madina) diminta memeriksa progres proyek-proyek rehab gedung sekolah bersumber dana DAK di 3 kecamatan, sebab diduga ada sejumlah item-item kerja difiktifkan pihak penerima pekerjaan. “Investigasi yang kami lakukan, ditemukan sekitar 50 persen pekerjaan diduga difiktifkan,” ungkap Muhammad Rusdi Batubara, Pencari Fakta Republik Corruption Watch kepada Mandailing […]

  • Penahanan Kadis dan Mantan Kadis Kelautan Madina, Menunggu Hasil BPK-RI

    Penahanan Kadis dan Mantan Kadis Kelautan Madina, Menunggu Hasil BPK-RI

    • calendar_month Kamis, 23 Okt 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

        PANYABUNGAN (Mandailing Onine) – Paska penetapan mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Madina berinisial KS dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Madina berinisial ZMN sebagai tersangka korupsi, pihak Kejari Panyabungan masih menunggu hasil koordinasi dengan BPK RI Sumut untuk menentukan kapan keduanya ditahan. “Masih menunggu hasil konkrit dari BPK-RI untuk menentukan kapan kita […]

  • Pemerintah Menargetkan Alirkan Listrik Tahun 2018

    Pemerintah Menargetkan Alirkan Listrik Tahun 2018

    • calendar_month Rabu, 18 Mar 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemerintah Indonesia menargetkan pembangkit listrik tenaga panas bumi Sorik Marapi di Mandailing Natal (Madina) sudah harus mengalirkan listrik pada tahun 2018. Demikian ditegaskan Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Tisnaldi pada Forum Diskusi Bersama Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sorikmarapi di gedung Serba […]

  • Pengurus N4 Jokowi se-Tabagsel dilantik di Madina

    Pengurus N4 Jokowi se-Tabagsel dilantik di Madina

    • calendar_month Rabu, 12 Des 2018
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – DPC Nusantara For Jokowi (N4J) untuk lima kabupaten di lantik di Gedung Serbaguna, Panyabungan, Rabu (12/12/2018). Kelima DPC N4J itu meliputi Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan,  Padangsidimpuan,  Padang Lawas dan Padang Lawas Utara. Seluruh fungsionsris N4J se-Tabagsel ini dilantik oleh Ketua Umum N4J, RE Nainggolan. Pilihan Mandailing Natal sebagai lokasi pelantikan […]

  • Harga Karet Rendah, Picu Keresahan dan Konflik Horizontal

    Harga Karet Rendah, Picu Keresahan dan Konflik Horizontal

    • calendar_month Kamis, 10 Sep 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    KOTANOPAN (Mandailing Online) : Harga harga karet yang tak kunjung naik telah menimbulkan keresahan sosial yang bisa memicu konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat. Itu dikatakan Presiden Direkur Forum Diskusi Mandailing Julu (MAJU), Raja Muda Nasution didampingi penasehat G. Tanjung dan H.S. Matondang, di Kotanopan, pekan lalu. Disebutkan, mayoritas masyarakat di Mandailing Julu khsusnya, Mandailing Natal […]

expand_less