Abdul Rahim Siregar Reses di Mandailing Natal

Anggota DPRD Sumut dari PKS, Abdul Rahim Siregar,ST.MT menyampaikan paparan saat melakukan reses di Mandailing Natal, Senin (22/2/2021).

PANYABUNGAN (Mandailing Online) Anggota DPRD Sumut dari PKS, Abdul Rahim Siregar,ST.MT melakukan reses di Mandailing Natal, Senin (22/2/2021).

Ini merupakan reses Tahun Sidang II 2020-202. Dilangsungkan di lapangan futsal Aek Galoga, Panyabungan.

Hadir para fungsionaris, kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta konstituen dari berbagai kecamatan.

Selain menyampaikan paparan oleh Abdul Rahim Siregar yang kini menjabat di Komisi A yang membidangi pemerintahan, juga dilangsungkan tanya jawab.

Tanya jawab cukup dinamis, meliputi persoalan peredaran narkoba, tambang ilegal, tragedi PLTP Sorik Marapi di Sibanggor, pengelolaan sumber daya alam hingga masalah prostitusi di Mandandailing Natal.

Abdul Rahim Siregar,ST.MT berbasis di Daerah Pemilihan 7 meliputi Mandailing Natal, Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan, Padang Lawas dan Padang Lawas Utara.

Dia pernah menjadi anggota DPRD Kota Medan 2004-2009 serta juga tenaga ahli di DPRD Sumut.

Abdul Rahim menyatakan peredaran narkoba di Sumatera Utara (Sumut) kian mengkhawatirkan.

Sebab saat ini Sumut berada pada ranking 1 peredaran narkoba di Indonesia.

Sekitar 1,5 juta orang Sumut tejembab pada penyalahgunaan narkoba.

Sebelumnya, Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN), Irjen Pol Arman Depari mengatakan peredaran narkoba di Sumut semakin mengkhawatirkan. Bahkan saat ini Sumut menempati posisi pertama penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalahkan DKI Jakarta.

“Pada survei beberapa waktu yang lalu, Sumut menduduki peringkat ketiga, ranking ketiga di Indonesia dalam hal penyalahgunaan narkoba. Sekarang ini Sumut menjadi peringkat 1, ranking 1 terbanyak pecandu narkoba mengalahkan DKI Jakarta yang pada waktu lalu menduduki peringkat pertama,” kata Arman Depari di Medan pada 29 Juni 2020 sebagaimana dilansir CNN Indonesia.

Abdul Rahim menyatakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba itu merupakan tanggungjawab bersama semua pihak.

“Ini tanggungjawab kita bersama,” katanya.

Namun yang terdepan memberantasnya, menurut Abdul Rahim adalah pihak BNN dan kepolisian.

“Terdepan BNN karena ada anggarannya. Lalu disusul kepolisian,” ujarnya.

Dia juga berharap kepada kepolisian agar melakukan perbaikan internal agar lebih bersinergis memberantas narkoba.

Di sisi lain, Abdul Rahim juga berharap tokoh-tokoh yang memiliki kekuatan moral dan hati yang baik masuk ke gelanggang politik dan menjadi pemimpin.

Dia mengutip pernyataan Erdogan, Presiden Turki yang menyatakan bahwa jika orang baik tidak masuk politik maka orang orang jahatlah yang menguasai politik.

Kenapa harus pemimpin yang baik? Karena pemimpin itu mengelola dana negara melalui APBN juga APBD.

Agar pajak rakyat yang terakumulasi di APBN dijalankan dengan baik untuk kepentingan rakyat.

Pemimpin juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Oleh karena itu, pemimpin dari kalangan orang baik merupakan kunci mutlak bagi kemaslahatan rakyat dan umat di suatu negara.

Peliput : Dahlan Batubara