Bapenda Madina : Setiap Rupiah Pajak Anda Kembali Jadi Jalan, Lampu dan Layanan Publik
- account_circle Muhammad Hanapi
- calendar_month Senin, 20 Apr 2026
- print Cetak
Kantor Bapenda Madina di Komplek Perkantiran Bupati, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan kota ( fikri )
MADINA|| Mandailing Online – Kepala Bapenda Mandailing Natal Ahmad Yasir Lubis menegaskan, pajak dan retribusi bukan “uang hilang”. Semua yang dibayar warga kembali ke masyarakat dalam bentuk jalan mulus, lampu penerangan, layanan kesehatan, hingga fasilitas pendidikan.
“Tertib pajak berarti ikut membangun daerah sendiri,” kata Yasir, Senin 20/5/2026
Mengacu UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, Pemkab Madina memperkuat sistem pajak dan retribusi daerah. Tujuannya satu yakni PAD yang sah untuk pembangunan.
Yasir mencontohkan, pajak penerangan jalan yang dipotong dari tagihan listrik dipakai untuk perawatan jaringan, pembangunan jalan, sampai menambah titik lampu jalan. “Masyarakat harus tahu ke mana uangnya dipakai. Transparansi wajib dijaga,” tegasnya.
Beda dinas, beda target PAD. Dinas Perhubungan fokus ke retribusi parkir dan terminal. Dinas Lingkungan Hidup tarik retribusi sampah. Dinas Perdagangan dari pasar. Bapenda sendiri mengurus pajak yang lebih luas: PBB, pajak restoran, pajak hotel, sampai pajak penerangan jalan.
“Indikatornya beda agar lebih tepat sasaran dan terukur. Tapi semua tetap mengacu aturan yang sama biar akuntabel,” jelas mantan Kadis Pariwisata itu.
Bayar Pajak Sekarang Tanpa Pegang Uang Tunai
Soal penagihan, Bapenda pilih jalur persuasif dulu, himbauan, teguran, edukasi. Kalau bandel, baru ada penertiban bersama Satpol PP. Mentok Bisa lanjut ke Jaksa Pengacara Negara.
Untuk cegah bocor, petugas dilarang pegang uang. Semua pembayaran lewat SIMAPADE Mandailing Natal, Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah. Tanpa kontak tunai, potensi penyelewengan ditekan.
PAD Naik Terus, Target 2026 Tembus Rp204 Miliar
Catatan Bapenda, PAD 2024 tembus Rp147 miliar. Tahun 2025 naik jadi Rp164,2 miliar. Tahun depan targetnya lebih tinggi lagi: Rp204,611 miliar dari semua sektor.
“Dengan sistem yang makin akuntabel dan kepatuhan wajib pajak meningkat, target itu bisa tercapai. Dampaknya nyata untuk pembangunan dan pelayanan,” tutup Yasir.
Reporter: fikri
- Penulis: Muhammad Hanapi
