Senin, 2 Mar 2026
light_mode

Dinas Sosial Madina Lanjutkan Beasiswa Untuk Mahasiswa

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 22 Jan 2025
  • print Cetak

Kepala Bidang Rehabilitasi Dinsos PPA Kabupaten Madina, Muhammad Ali kala diwawancarai mahasiswa STAIN Madina.

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Dinas Sosial dan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos PPA) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut tahun ini tetap melanjutkan program beasiswa yang ditujukan untuk pelajar tingkat sekolah hingga mahasiswa.

Program ini didanai dari APBD Madina.

Dengan program ini, Dinsos PPA Kabupaten Madina berharap dapat meringankan beban keluarga kurang mampu sekaligus mendorong generasi muda untuk terus mengejar pendidikan tinggi.

Dukungan yang berkelanjutan diharapkan mampu menciptakan mahasiswa yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah.

Kepala Bidang Rehabilitasi Dinsos PPA Kabupaten Madina, Muhammad Ali menyebut kategori penerima atau kuota beasiswa berkurang pada tahun 2024, hanya 60 mahasiswa dari sebelumnya 100 orang mahasiswa pada tahun 2023.

Penurunan ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran daerah. Kendati demikian, pemerintah daerah, tahun 2025, kata Ali terus berkomitmen untuk memperjuangkan peningkatan anggarannya.

“Dinas Sosial PPA berkomitmen untuk terus memperjuangkan peningkatan anggaran pendidikan di masa mendatang,” jelas Ali, Senin (20/01/2025).

Muhamad Ali juga menjelaskan beberapa persyaratan program beasiswa ini.

“Kami memberikan kesempatan kepada mahasiswa eksakta dengan IPK minimal 3,20 dan non-eksakta minimal 3,50. Program ini ditujukan untuk mahasiswa yang sudah berada di semester 3 hingga maksimal semester 7,” ungkapnya.

Selain dana beasiswa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mahasiswa, terdapat juga program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang ditujukan bagi pelajar dari jenjang SD hingga SMA. Sumber dana KIP dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) lewat pengusulan Dinas Sosial.

Adapun persyaratan untuk mendapatkan KIP, pertama, hanya dapat diakses oleh mahasiswa yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kedua, persyaratan lain yang harus dipenuhi adalah surat keterangan tidak mampu dari desa. Ketiga, surat keterangan aktif dari sekolah atau perguruan tinggi. Keempat, membawa dokumen tersebut ke Dinas Sosial untuk memperoleh surat rekomendasi pengurusan KIP.

“Persyaratannya, keluarga penerima harus sudah terdaftar di DTKS dari desa masing-masing. Setelah itu, mereka harus mendapatkan surat keterangan dari kepala desa yang kemudian diajukan ke Dinas Sosial untuk diteruskan ke sekolah masing-masing,” jelasnya.

Sebagai bentuk partisipasi agar masyarakat mudah mendapatkan informasi terkait program beasiswa ini, Dinas Sosial Madina juga memanfaatkan website resmi dan media sosial, seperti Instagram dan Website atau aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SINK-NG). Operator di setiap desa juga bertugas membantu warga yang ingin mendaftar ke dalam DTKS, dengan pendaftaran dibuka setiap tanggal 15 hingga 25 setiap bulannya.(snn/stain madina/dab).

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Saifuddin Nasution Menteri Dalam Negeri Malaysia dari Etnis Mandailing

    Saifuddin Nasution Menteri Dalam Negeri Malaysia dari Etnis Mandailing

    • calendar_month Selasa, 6 Des 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Saifuddin Nasution bin Ismail atau yang lebih dikenal dengan Saifuddin Nasution merupakan seorang politikus Malaysia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Malaysia. Saifuddin Nasution menjadi Menteri Dalam Negeri Malaysia dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Sebelum menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, sebelumnya Saifuddin Nasution menjabat sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri. Saifuddin Nasution merupakan penggiat politik yang berasal dari Partai […]

  • Wagub Erry Ngaku tak Tahu-Menahu Soal Bansos Sumut

    Wagub Erry Ngaku tak Tahu-Menahu Soal Bansos Sumut

    • calendar_month Kamis, 6 Agt 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

      JAKARTA – Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi mengaku tidak tahu-menahu masalah dana bantuan sosial Provinsi Sumatera Utara 2011-2013. Hal itu dikatakan Erry di sela-sela menjalani pemeriksaan di Pidana Khusus Kejagung, Rabu (5/8). Erry mengaku, mendapat amanah sebagai Wagub Sumut pada 2013. Sedangkan bansos yang diperiksa kejaksaan adalah tahun 2011, 2012 dan 2013. […]

  • Pelajaran “Markobar” Wajib Dimasukkan ke Dalam Muatan Lokal

    Pelajaran “Markobar” Wajib Dimasukkan ke Dalam Muatan Lokal

    • calendar_month Kamis, 24 Des 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    KOTANOPAN (Mandailing Online) – Markobar atau marhata-hata wajib dimasukkan ke dalam muatan lokal pendidikan formal untuk tingkat SLTP dan SLTA di Mandailing Natal. Sebab, belakangan ini warga Mandailing yang pandai markobar hanya tinggal sedikit, sedangkan di sisi lain markobar merupakan satu item penting dalam sistem sosial di Mandailing. Markobar adalah kegiatan menyampaikan ucapan-ucapan di forum […]

  • Hadapi Bencana Alam, Satpol PP Madina Dilatih 

    Hadapi Bencana Alam, Satpol PP Madina Dilatih 

    • calendar_month Selasa, 15 Nov 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Musim penghujan telah berlangsung, dan bencana alam di bulan bulan depan tidak dapat diprediksi, tetapi harus diantisipasi. Saat ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Linmas di Mandailing Natal (Madina) dilatih menghadapi bencana alam. Bupati Madina Jafar Sukhairi Nasution membuka pelatihan itu di lapangan masjid agung Nur Ala Nur, […]

  • Ekonomi Dunia Masih Pengaruhi Harga Karet Alam

    Ekonomi Dunia Masih Pengaruhi Harga Karet Alam

    • calendar_month Kamis, 20 Jun 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    SUMUT (Mandailing Online) – Harga karet di pasar ekspor terus melemah dalam dua bulan terakhir. Ini terjadi akibat perlambatan ekonomi dunia yang mengakibatkan permintaan karet ikut berkurang. Sehingga, pabrikan juga mengikuti perkembangan pasar dengan menurunkan harga beli dan harga jual. Sekretaris Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Sumatra Utara Edy Irwansyah menggambarkan, pada akhir Mei lalu […]

  • Pasca Pengesahan Perda Perampingan SKPD

    Pasca Pengesahan Perda Perampingan SKPD

    • calendar_month Kamis, 27 Jan 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Isu Mutasi Pejabat Eselon Mulai Merebak MADINA- Pasca pengesahan perda tentang perampingan SKPD, isu mutasi pejabat eselon di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mulai merebak. Informasi yang diterima METRO dari sejumlah instansi membenarkan isu mutasi pejabat itu terjadi, Hal itu dipicu adanya penyesuaian dengan Susunan Organisasi Tata Pemerintahan (Suorta) atau perampingan sejumlah Satuan Kerja […]

expand_less