*Terkait Pengadaan Sarana Dan Prasarana KB
PANYABUNGAN : DPRD Kabupaten Mandailing Natal semestinya harus melakukan pemanggilan terhadap Kakan Pemberdayaan Perempuan terkait pemberitaan tentang pengadaan sarana Dan Prasarana KB yang di tapung pada tahun anggaran 2010.yang berasal dari Anggaran Pemerintah Pusat.
Hal tersebut di sampaikan salah seorang tokoh masyarakat, B Nasution kepada Wartawan baru-baru ini di panyabungan terkait pemberitaan Pengadaan Sarana dan Prasana KB tahun 2010, yang mana menurut informasi bahwa pengadaan tersebut di duga kuat telah terjadi mark’up dalam proses pelaksanaan pengadaan satu unit mobil.
“Kita menduga bahwa dalam proses pengadaan tersebut telah terjadi kong-kali kong antara pihak rekanan dan Instansi yang menyediakan jasa tersebut, karna kegiatan hal yang serupa juga telah di tampung pada tahun anggaran 2009, nah jika terus ini di tampung kapan rakyat miskin mendapatkan kesejahteraan kalau terus uang Negara di belanjakan untuk pengadaan mobil,” ungkap B Nasution.
Lanjutnya, bukan itu saja manfaat Mobil tersebut hingga saat ini tidak di ketahui apa kegunaanya hanya di bawa setiap hari kekantor dan tidak menyentuh langsung kepada masyarakat penguna atau peserta KB. Itu terkait pengadaan mobil bagaiman dengan pengadaan Data kontrasepsinya apakah ini di berikan kepada masyarakat penguna KB atau di jual kembali keluar daerah, kuat dugaan bahwa Kantor Pemberdayaan Perempuan telah menula kembali barang yang di belanjakan keluar daerah karna di Kabupaten Mandailing Natal tidak pernah terdengan kantor pemberdayaan perempuan memberikan alat kontrasepsi secara Cuma-Cuma kepada peserta KB katanya.
Dalam hal ini hendaknya DPRD Kabupaten Mandailing Natal harus memanggil Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan terkait pengadaan sarana dan Parasarana KB pada tahun anggaran 2009-2010, agar kedepan segala kegiatan yang dananya bersumber dari APBD,APBN dapat terbuka untuk umum dan di ketahui oleh masyarakat luas.pinta B. Nasution.
Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Iskandar Hasibuan dari partai PDI Perjuangan ketika di mintai keteranganya terkait pengadaan sarana dan Prasana KB, pada tahun anggaran 2010 mengatakan, bahwa dalam jangka waktu dekat ini kita akan melakukan pemanggilan terkait pengadaan tersebut dan meminta penjelasan yang sebenarnya, dan kalau kita temui dalam pemanggilan nanti kejanggalan kita akan tindak lanjuti agar persoalan yang ada nantinya di Kantor Pemberdanyaan Perempuan dapat di selesaikan.
“Dan menurut hemat saya di duga ada semacam permainan dalam pengadaan Sarana dan Prasaran KB tahun 2010 makanya dalam jangka waktu dekat kita lakukan pemanggilan terhadap Ida hafni selaku Kakan Pemberdayaan perempauan, agar persoalan ini dapat nanti di jelaskanya,” ungkap Iskandar Hasibuan. (mag)
Sumber : Beritasore
