Rabu, 29 Jul 2026
light_mode

FKDT Madina: Agar Lebih Religius, Madina Butuh Perda Wajib ‘Sikola Maktab’

  • account_circle Redaksi Abdul Holik
  • calendar_month Selasa, 23 Des 2014
  • print Cetak

Panyabungan (Mandailing Online) – Agenda utama pembangunan Madina di 2015 adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih religius. Karena itu, Pemkab Madina harus visioner memperhatikan kegiatan religius, seperti dengan mewujudkan program wajib pendidikan diniyah.

Sekretaris Umum Dewan Pengurus Cabang Forum Kominikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Mandailing Natal (DPC FKDT Madina), Muhammad Ludfan Nasution, SSos mengutip pidato Bupati Madina dalam mengantarkan nota keuangan RAPBD Madina 2015.

Katanya, sesuai dengan visi dan misi Madina 2011-2016, tahun 2015 ini orientasi program pembangunan itu terutama untuk melakukan penataan kehidupan yang religius dan berbudaya luhur. Lebih-lebih karena selama ini, pendidikan diniyah sudah semarak beroperasi di tengah-tengah masyarakat Mandailing Natal.

Ludfan Nasution mengatakan dalam release yg diterima baru-baru ini, "Senapas dengan agenda utama pembangunan Madina di 2015 ini, FKDT Madina sebenarnya sudah menyampaikan wacana dan usul Peraturan Daerah tentang Wajib Diniyah atau ' Wajib Sikola Maktab'."

Selama ini, Ludfan Nasution menggambarkan lebih lanjut, model pendidikan ini tetap diminati. Hanya saja, perkembangannya sepertinya sudah stagnan (mandeg/berhenti. Masyarakat pun kemudian menempatkan vitalitas pendidikan Islam di urutan kedua setelah pendidikan umum.

Akibatnya, lanjut Kepala MDTA Islamiyah Darussam Kelurahan Kotasiantar itu, sekalipun masih dianggap penting, tapi dinomor-duakan. Ketika murid Sikola Maktab ini bosan, jenuh atau malas, orang tua sering bersikap lembek dan banyak murid MDA/MDTA (dinyah awaliyah/diniyah takmilyah) akhirnya memilih berhenti sebelum tuntas, bahkan sebagian malah berhenti pada saat kelas IV atau kelas V SD.

"Nah, karena itu, pengembangan MDTA, agar masyarakat kembali condong pada nilai2 Islam dan kehidupan yang religius, Madina sudah butuh Peraturan Daerah (Perda) yang mewajibkkan setiap siswa muslim kelas III sampai kelas IV SD wajib mengikuti pendidikan diniyah (maktab)," tegas Caleg PKB Dapil 1 ranking kedua tersebut.

Dia juga menjelaskan, salah satu bentuk aturan dari Ranperda Diniyah Takmiliyah tersebut adalah menjadikan ijazah MDTA sebagai persyaratan wajib untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/Tsanawiyah.

Karena itu, dia yakin, jika sudah punya 'Perda Wajib Diniyah', Madina insya-Allah lebih religius dan berbudaya luhur.

Namun, Ludfan Nasution menyayangkan, "Dari 16 Ranperda yang masuk Prolegda 2015, tak satu pun yg berkaitan dengan tuntutan revitalisasi MDA. Mungkin kami harus menyampaikan gagasan itu dengan cara yang berbeda, yang lebih terbuka," tambahnya.(hol)

  • Penulis: Redaksi Abdul Holik

Rekomendasi Untuk Anda

  • SMA Negeri 1 Natal Gandeng Tyimpanum di Festival Bahasa dan Sastra

    SMA Negeri 1 Natal Gandeng Tyimpanum di Festival Bahasa dan Sastra

    • calendar_month Minggu, 30 Okt 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    NATAL (Mandailing Online) – Untuk memeriahkan Peringatan Bulan Bahasa Tahun 2016 di SMA 1 Natal, berbagai lomba digelar sejak Kamis (27/10) yang lalu. Mulai dari Lomba Menulis Cerpen, Lomba Menulis Puisi, Lomba Baca Puisi, Lomba Menulis Berita, Lomba Menulis Artikel, Lomba Berbalas Pantun, StandUp Comedy, Debating Contest, dan Speech Contest. Para juri selain para guru […]

  • Salat Jum’at Jaga Jarak di Masjid Agung Panyabungan

    Salat Jum’at Jaga Jarak di Masjid Agung Panyabungan

    • calendar_month Jumat, 18 Sep 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Pengurus masjid agung Nur Ala Nur, Panyabungan, Mandailing Natal, Sumut menerapkan sistem social distancing solat Jum’at, hari ini (18/9/2020). Jarak shaf antar jamaah diberlakukan sebagai upaya mengantisipasi penularan virus corona. Pihak kenaziran memasang tanda silang di lantai masjid untuk mengatur jarak shaf. Pantauan Mandailing Online, jarak antar shaf berkisar setengah meter mengikuti kelebaran petakan kramik […]

  • Provinsi sutra & tanggungjawab bupati

    Provinsi sutra & tanggungjawab bupati

    • calendar_month Jumat, 4 Feb 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Ratusan tokoh dan elemen masyarakat asal Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) berkumpul dan melakukan diskusi soal upaya percepatan pembangunan Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), Jumat malam hingga Sabtu malam (20-21 Januari) di Hotel JW Marriot, Medan. Dari pusat ada Adnan Buyung Nasution, Todung Mulia Lubis, Bomer Pasaribu, dan Chairuman Harahap. Dari Medan ada Rahudman Harahap, Chaidir Ritonga, […]

  • Harga getah melorot di Madina

    Harga getah melorot di Madina

    • calendar_month Jumat, 3 Apr 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    SIABU (Mandailing Online) – Harga “apea” atau getah alam melorot dalam dua pekan terakhir di Mandailing Natal (Madina). Posisi harga di tiga pusat penjualan di Kecamatan Siabu yakni pasar Sihepeng, pasar Simangambat dan Hutabaringin menurun sejak 2 pekan lalu. Harga di tiga pusat penjualan itu masih berada di kisaran antara Rp 7.500 hingga Rp 8.000 […]

  • DPRD Sumut: Kaji ulang ambil alih jembatan timbang

    DPRD Sumut: Kaji ulang ambil alih jembatan timbang

    • calendar_month Jumat, 30 Jan 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    MEDAN – Kementerian Perhubungan diharapkan mengkaji ulang rencana pengambilalihan pengelolaan jembatan timbang di daerah yang selama ini dikelola Dinas Perhubungan. “Kita berharap agar rencana itu dievaluasi,” kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut HM Nezar Djoeli di Medan, hari ini. Menurut Nezar, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diharapkan dapat mememahi jika keberadaan jembatan timbang tersebut merupakan salah […]

  • 5 kabupaten alami gizi buruk

    5 kabupaten alami gizi buruk

    • calendar_month Rabu, 3 Okt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN, (MO) –Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencatat lima kabupaten mengalami kasus balita dengan gizi buruk dengan prevalensi di atas lima persen berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2009. Dalam nota jawaban Gubernur atas pandangan fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2012 di DPRD Sumut di Medan, Pelaksana tugas Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho menyatakan hari ini, […]

expand_less