Rabu, 12 Agu 2026
light_mode

H.Saipullah Nasution : Saatnya Orang Mandailing Memilih Orang Mandailing

  • account_circle Muhammad Hanapi
  • calendar_month Sabtu, 1 Jul 2023
  • print Cetak

Ist

PANYABUNGAN( Mandailing Online)- Sudah saatnya orang Mandailing duduk sebagai anggota DPR RI di senayan, selama berdirinya Kabupaten Mandailing Natal, belum pernah satu pun putra daerah melalui Dapil Sumut II yang berhasil menjadi anggota DPR RI, yang ada hanya orang luar yang selalu datang dan ambil suara dari Mandailing Natal. Hal ini dikatakan H.Saipullah Nasution Bacaleg DPR RI dari Partai Golkar untuk Dapil Sumut II saat temu ramah dengan Forum Wartawan Kota ( Forwakot ) tadi malam Jum’at 30/6/2023.

Pada wartawan, dia mengaku berharap agar saatnya orang mandailing memilih orang mandailing.

” kapan lagi, ada 4 orang putra daerah mandailing yang ikut nyaleg untuk DPR RI, gunakan hak pilih nya untuk memilih putra daerah sendiri, jangan lagi berikan suara pada orang yang hanya memanfaatkan suara namun tak pernah berbuat lebih pada Kabupaten ini” tegas mantan Kepala Cabang Beacukai Aceh ini.

Apabila masyarakat mandailing sepakat untuk memilih putra daerah kata Saipullah, ia yakin kursi di DPR RI akan mampu direbut setidaknya dua kursi, untuk itu isme ke daerahan harus di bangun.

Saipullah mengaku miris melihat Mandailing Natal dengan kondisi sumber daya alam nya yang luar biasa, namun tidak ada yang menyuarakan pengelolaan nya di Senayan.

” Madina ini kaya raya, mulai dari pertambangan, perkebunan, pertanian, kelautan, dan lainnya, namun itu semua seolah tidak dinikmati oleh Masyaraka, liat mereka yang berada di utara, dengan isme ke daerahan mereka, akhirnya mampu mendudukkan putra daerahnya beberapa kursi di senayan, sehingga pembangunan daerah mereka juga berjalan dengan topangan alokasi anggaran APBN yang luar biasa” jelas Saipullah.

Ia mengkaji, dengan kondisi APBD Madina yang mencapai 1, 8 T kebanyakan hanya untuk belanja pegawai, sisa nya tentu tidak akan mampu mengelola SDA yang ada sekarang, untuk itu harus di topang oleh APBN sehingga program pembangunan itu bisa dinikmati masyarakat.

Saipullah melihat, Kepala Daerah, selain melakukan loby loby ke pusat untuk mendapatkan alokasi anggaran APBN, upaya lainnya dengan cara mendudukkan orang Mandailing di DPR RI, sehingga apa program pembangunan yang dibutuhkan daerah bisa di suarakan melalui lembaga legislatif itu.( tim )

  • Penulis: Muhammad Hanapi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Masuk Islam, Mualaf Ini Tulis Dua Kalimat Syahadat di Twitter

    Masuk Islam, Mualaf Ini Tulis Dua Kalimat Syahadat di Twitter

    • calendar_month Senin, 21 Okt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Sejatinya hingga Desember 2011, Arnoud Van Doorn adalah Wakil Ketua Partai Kebebasan di Dewan Kota Den Haag. Sebagian orang tentu tahu kalau Partai Kebebasan sangat resisten dengan kaum Imigran, khususnya muslim. Namun, Maret 2013, bapak dua anak ini dikutip dari Amsterdam Herald, mengumumkan awal yang baru melalui media Twitter. Ia mengaku menjadi seorang Muslim dan […]

  • Kadis PU Dituding Ingkar Janji, Realisasi PAPBD Makin Mengkhawatirkan

    Kadis PU Dituding Ingkar Janji, Realisasi PAPBD Makin Mengkhawatirkan

    • calendar_month Senin, 17 Nov 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Kerumitan pelaksanaan PAPBD 2-14 Mandailing Natal (Madina) di sektor fisik makin parah. Selain waktu pelaksanaan diperkirakan tak mencukupi sampai 20 Desember 2014, kasus dugaan pengutipan uang pun mulai mengemuka. Kondisi ini dikhawatirkan akan memacetkan realisasi PAPBD (Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) di sektor konstruksi, sebab ditengah banyaknya masalah, timbul […]

  • Harun Mustafa : Selamat Buat Erwin Jadi Ketua DPRD Madina, Kami Punya Tugas Kawal Kebijakan Presiden

    Harun Mustafa : Selamat Buat Erwin Jadi Ketua DPRD Madina, Kami Punya Tugas Kawal Kebijakan Presiden

    • calendar_month Jumat, 25 Okt 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    Panyabungan ( Mandailing Online) : Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya ( Gerindra) Kabupaten Mandailing Natal ( Madina) H. Erwin Efendi Lubis resmi menjadi Ketua DPRD SetelahaaQ dilakukan pengambilan sumpah oleh Kepala Pengadilan Negeri Madina pada hari ini Jum’at 25/10/2024.selain Erwin Efendi Lubis, dua wakil pimpinan yakni Indah Anisah dari Partai Golkar dan Miftahul Falah […]

  • KPK Kembalikan Uang Korupsi Syamsul Rp75 M

    KPK Kembalikan Uang Korupsi Syamsul Rp75 M

    • calendar_month Rabu, 4 Jul 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    LANGKAT- Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) akhirnya mengembalikan uang Pemkab Langkat Rp75 miliar lebih. Dana tersebut sebelumnya disita guna keperluan pengungkapan kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bupati Syamsul Arifin. Pengembalian uang sitaan dilakukan pada Senin (2/7) lalu sekira pukul 16.00 WIB di kantor Bupati Langkat. Pengembalian itu disaksikan Kapolres Langkat AKB Eric Bhismo dan beberapa […]

  • Kabut Masih Tebal, Kadin Bagi-Bagi Masker

    Kabut Masih Tebal, Kadin Bagi-Bagi Masker

    • calendar_month Sabtu, 15 Mar 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Mandailing Natal (Madina) bersama puluhan wartawan membagikan masker secara geratis kepada para pengemudi di Kota Panyabungan., Jum’at (14/3/2014). Masker yang dibagikan itu mencapai 2.000 helai. Pembagian masker gratis ini sebagai upaya Kadin meminimalisir jumlah warga dari pengaruh negatif asap kabut yang tetap tebal menyelimuti udara Madina. […]

  • Izin Operasional SMGP Menciderai Hati Rakyat Madina

    Izin Operasional SMGP Menciderai Hati Rakyat Madina

    • calendar_month Senin, 1 Mar 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN(Mandailing Online) – Izin pengoperasian kembali sebagian aktivitas PT SMGP di Mandailing Natal, Sumut menuai protes dan kecaman dari sejumlah elemen masyarakat. Izin dari Kementerian ESDM dinilai produk yang premateur, suatu kebijakan yang tidak populis atau tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Bahkan pengoperasian secara terbatas PT SMGP diduga kuat telah melanggar standar dan aturan baku […]

expand_less