Kabut Masih Tebal, Kadin Bagi-Bagi Masker

JAKARTA (Mandailing Online)- Setelah ditunggu-tunggu pemerintah akhirnya resmi menetapkan nilai ambang batas atau passing grade kululusan tes CPNS 2013. Peserta yang lolos passing grade berpotensi besar lulus sebagai CPNS. Pengolahan hasil ujian saat ini masih berlangsung, terpusat di Jakarta. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menegaskan bahwa peserta ujian yang lolos passing […]

Panyabungan (MO) – Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Iskandar Hasibuan mengatakan bahwa seluruh usulan pembangunan yang disampikan oleh para kepala desa, masuk dalam dokumen KUA-PPS. Dokumen KUA-PPS ini kemudian diajukan Bappeda ke DPRD. Dalam rapat, DPRD dan eksekutif akan memilahnya berdasar berbagai pertimbangan prioritas dan aspek lain serta kondisi kemampuan keuangan pemerintah daerah. Hal […]

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Rata-rata tingkat pendidikan penduduk Mandailing Natal (Madina) masih SMP. Sementara dari sisi IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Madina masih rendah, yakni peringkat 28 dari 34 jumlah total kabupaten/kota di Sumatera Utara. Itu diungkap Ketua Dewan Pendidikan Madina (DPM), Muswaruddin Daulay di acara tausiah kepada para kepala sekolah se-Madina di halaman Dinas Pendidikan […]

  ULU PUNGKUT (Mandailing Online) – Di Kecamatan Ulu Pungkut ditemukan satu sekolah dasar kekurangan ruang belajar. Tepatnya SD Negeri 226, Desa Tolang Pasalnya, 3 sekolah ini hanya memiliki 3 ruang belajar untuk 172 jumlah murid plus untuk ruang kepala sekolah dan perkantoran. “Dengan siswa sebanyak 172 orang, ruang kelasnya hanya tiga lokal dan juga […]

JAKARTA, – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan telah menginstruksikan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menanggani krisis pasokan listrik di Sumatera Utara (Sumut) dan sekitarnya. Menurutnya, masalah listrik di Sumut sudah darurat sehingga perlu penanganan yang serius. “Saya sudah perintahkan PLN untuk membuat langkah darurat yang selama ini PLN enggak berani mengambil langkah […]

Republika Online, JAKARTA — Alasan pengajuan judicial review terhadap pasal 2 ayat 1 UU No 1/1974 tentang Perkawinan dinilai tak berdasar. Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpendapat, para pemohon uji materi tersebut tidak paham akan posisi agama dalam konstitusi. “Ada sejarah yang panjang di balik lahirnya UUP 1974. Tidak ada hak konstitusi warga yang dirugikan oleh aturan […]