MEDAN –
Peran pelobi dalam setiap kegiatan bisnis adalah hal yang wajar, termasuk juga peran Karen Brooks yang ditengarai sebagai pelobi dalam kepentingan usaha Amerika Serikat di Indonesia.
Namun, jika lobi yang dilakukan ternyata membuat pemerintah mengabaikan kesejahteraan rakyatnya inilah yang patut dipermasalahkan. Menurut Ekonom, Ichsanuddin Noorsy, pemerintah pusat kembali menunjukkan arogansinya. Hal ini terindikasi dengan kepemilikan 7 persen saham Newmont oleh pemerintah pusat.
Ichsanuddin Noorsy bahkan menyebut kebijakan pemerintah ini sebagai kebodohan sekaligus kekerasan dan radikal. Ichsan menuturkan, yang harus dipertanyakan sejak awal adalah status saham Newmonth itu sendiri yang akan dilepas dengan posisi 10 persen, 14 persen, dan 7 persen.
“Yang perlu dipertanyakan itu, kenapa sejak awal pemerintah pusat tidak ingin mengambil ini?” ujarnya bertanya. Dia menjelaskan, saham 7 persen tersebut disebut juga saham kosmetik dimana pemiliknya hanya memiliki hak dividen dan hak suara. Dia tidak punya hak di manajemen.
“Ini kemudian yang menjadi aneh, kenapa. Bahkan, itu juga tidak dianggarkan dalam APBN 2011,” cetusnya.
Menurutnya, pemerintah sejak awal sudah salah membeli saham itu. Dan kedua, saham tersebut hanya saham kosmetik. Implikasinya, kata Ichsan, pemerintah tidak belajar dari UU No 30 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
“Itu haknya daerah, tapi sekarang terjadi perebutan. Ini terjadi karena perundang-undangan yang dibuat pemerintah pusat berantakan. Daerah menjadi penghisapan pusat, dari pajak sampai Sumber Daya Alam,” bebernya.
Dia memaparkan, kasus Newmont adalah pengulangan kasus Inalum. Menurut Ichsan, ini adalah produk tidak adilnya pemerintah pusat terhadap daerah. Jika seperti ini, kata Ichsan, daerah ke depan bisa saja mengatakan tidak setuju dengan ijin pusat.
“Sikap pusat telah memicu konflik vertikal antara pusat dan daerah,” cetusnya.
Namun, ketika ditanya tentang Karen Brook, Ichsan enggan mengomentarinya. “Saya tidak bicara personal di sini,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Agus Martowardojo mengatakan bahwa pembelian sisa saham Newmont oleh pemerintah pusat akan menyehatkan kinerja Newmont, karena keterlibatan berbagai pihak di dalam Newmont sudah lengkap yaitu pihak asing (AS), Pemda NTB, swasta nasional dan pemerintah pusat.
Sebelumnya, Pemda NTB sudah membeli 27 persen saham Newmont meski mayoritas dijual kembali kepada perusahaan tambang milik Aburizal Bakrie. Agus juga yakin bahwa pembelian tujuh persen saham Newmont oleh pemerintah pusat tidak akan melanggar kontrak.
Agus juga yakin kehadiran pemerintah di Newmont akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan tersebut. “Karena kita akan meyakinkan bahwa semua prinsip-prinsip good governance, prinsip pengelolaan yang sehat, akan semakin berjalan di Newmont. Dan, kalau nanti memang akan menjadi public company, itu juga adalah salah satu yang akan kita upayakan. Jadi, kita menjalankan amanah yang ada di dalam kontrak karya,” ujar mantan direktur utama Bank Mandiri ini, kepada Waspada Online.
Sumber : Waspadaonline
