Rabu, 22 Jul 2026
light_mode

Lapangan Aek Godang Dijual!

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 11 Jan 2012
  • print Cetak

MADINA- Seorang ahli waris H Ali Usman sebagai pemilik lahan seluas kurang lebih 3.000 meter persegi dari total luas 1,4 haktare Lapangan Aek Godang di Panyabungan, Madina, H Nasrun Nasution berencana menjual lahan tersebut.
Saat ini Lapangan Aek Godang dikontrak Pemkab Madina, namun sudah habis masa kontraknya. Rencana menjualnya bagi siapa saja yang berminat tapi juga bisa kepada Pemkab Madina.
Dikatakan H Nasrun Nasution, Senin (9/1), lapangan itu disegel mengingat lapangan itu bukan lagi dikontrak termasuk Pemkab Madina. Dibenarkannya, selama ini lahan tersebut memang dikontrak Pemkab Madina, namun tahun 2012 tidak ada lagi perjanjian kontrak termasuk dengan Pemkab Madina.
Karena, tutur Nasrun, untuk tahun 2011 lalu Pemkab Madina belum membayar kontraknya, begitu juga dengan kontrak tahun 2010. Pemkab hanya membayar sebagian saja.
”Lapangan itu kita segel karena tidak ada lagi perjanjian kontrak dan akan dijual bagi siapa yang berminat. Pemkab sendiri belum membayar sewa untuk tahun 2011, dan sewa tahun 2010 belum dibayarkan semuanya dan akan ditagih nanti. Pemkab bisa saja membeli lahan itu asal ada persesuaian harga,” jelasnya lewat telepon selulernya, Senin (9/1) kemarin.
Disebutkannya, untuk saat ini pihaknya menawarkan harga lahan terbuka itu sebesar Rp750 ribu per meter. Namun, harga itu masih sekedar harga penawaran saja dan masih bisa dilakukan negosiasi.
”Itu masih bisa saja kurang, tergantung kesepakatanlah,” tambahnya seraya menyebutkan tanah milik ayahnya H Ali Usman seluas sekitar kurang lebih 3.000 meter persegi dari total 1,4 hektar tersebut.
Kadis Perhubungan Pemkab Madina, Harlan Batubara SH menjelaskan, Pemkab Madina memang belum membayar sewa kontrak lapangan itu untuk tahun 2011, namun untuk tahun 2010 sudah dibayarkan. Alasan belum membayar sewa 2011 katanya, karena Pemkab berencana untuk membeli lahan itu, namun masih terkendala soal harga.
Karena, terangnya, sesuai dengan ketetapan harga NPJK yang ditentukan maksimum harga beli hanya Rp250 ribu per meter dan lebih dari itu dikhawatirkan akan menjadi temuan penyalahgunaan anggaran sesuai dengan ketentuan undang-undang.
”Kita masih melakukan pendekatan kepada kedua pemilik lahan itu agar harganya bisa berdamai, namun sejauh ini pihak pemilik menawarkan Rp500.000 per meter, sedangkan mengenai sewa kita sudah membayarkan untuk sewa 2010 yang dianggarkan di APBD tahun 2011, sedangkan untuk sewa tahun 2011 tidak dianggarkan mengingat rencana kita untuk membelinya, dan itu sebenarnya tetap akan dibayar,” ujarnya. (wan/mer.metrotabagsel)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pengacara Minta Direktur PT. Palmaris Hadir di Pengadilan

    Pengacara Minta Direktur PT. Palmaris Hadir di Pengadilan

    • calendar_month Kamis, 14 Jul 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Persidangan 12 warga Batahan I, Kecamatan Batahan yang dituduh mencuri buah sawit milik PT. Palmaris Raya, memanas, Rabu (13/7/2017) di Pengadilan Negeri Mandailing Natal. Pasalnya,  Kuasa Hukum warga Batahan I, Subur Siregar,SH ngotot agar Direktur PT. Palmaris dihadirkan di persidangan, tetapi majelis hakim yang diketuai Eri Iriawan, SH menolak dengan alasan […]

  • Meneladani Politik Para Nabi dan Rasul

    Meneladani Politik Para Nabi dan Rasul

    • calendar_month Kamis, 19 Des 2019
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

          Oleh : HM Jakfar Sukhairi Nasution   Politik dalam pandangan Islam bagian dari ibadah. Bagian dalam memperbesar kebaikan dan meminimalisir keburukan. Memudahkan urusan yang baik dan mempersempit ruang gerak keburukan. Intinya semua harus dalam panji amar ma’ruf dan nahi munkar melalui kekuasaan. Nabi Daud dan Sulaiman, mereka sebagai prototipe seorang penguasa yang […]

  • FPI Minta Walikota Larang Ahmadiyah Beraktifitas di Medan

    FPI Minta Walikota Larang Ahmadiyah Beraktifitas di Medan

    • calendar_month Jumat, 11 Mar 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Medan, Front Pembela Islam (FPI) Sumatera Utara meminta Walikota Medan melarang Ahmadiyah melakukan aktifitasnya di Kota Medan, dengan mengeluarkan surat keputusan seperti yang telah dilakukan oleh daerah lain. “Kami meminta agar Pemko Medan melarang aktifitas Ahmadiyah dengan membuat suatu keputusan seperti yang telah dilakukan oleh daerah lain yaitu Jawa Timur dan daerah lainnya,” pinta Sekretaris […]

  • Siagakan Alat Berat di Pasaman Barat, Antisipasi Longsor

    Siagakan Alat Berat di Pasaman Barat, Antisipasi Longsor

    • calendar_month Minggu, 18 Nov 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    SIMPANG AMPEK, (MO)- Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat menyiagakan alat berat beserta operatornya untuk mengantisipasi bencana longsor yang datang secara tiba-tiba. “Alat berat jenis ekskavator dan ‘louder’ beserta operatornya sudah disiagakan untuk memberikan bantuan jika ada longsor atau bencana lainnya,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat, Reflin, Minggu 18 November 2012. Dia […]

  • Kadin Sumut : 600 Perda Hambat Dunia Usaha dan Laju Investasi

    Kadin Sumut : 600 Perda Hambat Dunia Usaha dan Laju Investasi

    • calendar_month Kamis, 14 Apr 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN (Mandailing Online) – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Utara, Ivan Iskandar Batubara mengungkap sebanyak 600 peraturan daerah di Sumut menghambat dunia usaha dan laju investasi. Peraturan daerah yang sering berubah-ubah juga menjadi penyebab ketidakjelasan dan ketidakpastian bagi dunia usaha. Selama ini, lanjutnya, setiap ganti kepala daerah atau rezim pemerintahan maka berubah […]

  • Ada Tiga Skenario yang Bisa Batalkan Jokowi Jadi Presiden

    Ada Tiga Skenario yang Bisa Batalkan Jokowi Jadi Presiden

    • calendar_month Kamis, 24 Jul 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    Walau telah ditetapkan sebagai pemenang Pemilu Presiden 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), masih ada beberapa hal yang bisa mengganjal Joko Widodo sebelum dilantik sebagai Presiden RI. Setidaknya, kata Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman, ada tiga skenario yang dapat batalkan pelantikan Jokowi. Pertama, permohonan untuk mundur dari posisinya sebagai Gubernur […]

expand_less