Selasa, 21 Apr 2026
light_mode

Lapangan Aek Godang Dijual!

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 11 Jan 2012
  • print Cetak

MADINA- Seorang ahli waris H Ali Usman sebagai pemilik lahan seluas kurang lebih 3.000 meter persegi dari total luas 1,4 haktare Lapangan Aek Godang di Panyabungan, Madina, H Nasrun Nasution berencana menjual lahan tersebut.
Saat ini Lapangan Aek Godang dikontrak Pemkab Madina, namun sudah habis masa kontraknya. Rencana menjualnya bagi siapa saja yang berminat tapi juga bisa kepada Pemkab Madina.
Dikatakan H Nasrun Nasution, Senin (9/1), lapangan itu disegel mengingat lapangan itu bukan lagi dikontrak termasuk Pemkab Madina. Dibenarkannya, selama ini lahan tersebut memang dikontrak Pemkab Madina, namun tahun 2012 tidak ada lagi perjanjian kontrak termasuk dengan Pemkab Madina.
Karena, tutur Nasrun, untuk tahun 2011 lalu Pemkab Madina belum membayar kontraknya, begitu juga dengan kontrak tahun 2010. Pemkab hanya membayar sebagian saja.
”Lapangan itu kita segel karena tidak ada lagi perjanjian kontrak dan akan dijual bagi siapa yang berminat. Pemkab sendiri belum membayar sewa untuk tahun 2011, dan sewa tahun 2010 belum dibayarkan semuanya dan akan ditagih nanti. Pemkab bisa saja membeli lahan itu asal ada persesuaian harga,” jelasnya lewat telepon selulernya, Senin (9/1) kemarin.
Disebutkannya, untuk saat ini pihaknya menawarkan harga lahan terbuka itu sebesar Rp750 ribu per meter. Namun, harga itu masih sekedar harga penawaran saja dan masih bisa dilakukan negosiasi.
”Itu masih bisa saja kurang, tergantung kesepakatanlah,” tambahnya seraya menyebutkan tanah milik ayahnya H Ali Usman seluas sekitar kurang lebih 3.000 meter persegi dari total 1,4 hektar tersebut.
Kadis Perhubungan Pemkab Madina, Harlan Batubara SH menjelaskan, Pemkab Madina memang belum membayar sewa kontrak lapangan itu untuk tahun 2011, namun untuk tahun 2010 sudah dibayarkan. Alasan belum membayar sewa 2011 katanya, karena Pemkab berencana untuk membeli lahan itu, namun masih terkendala soal harga.
Karena, terangnya, sesuai dengan ketetapan harga NPJK yang ditentukan maksimum harga beli hanya Rp250 ribu per meter dan lebih dari itu dikhawatirkan akan menjadi temuan penyalahgunaan anggaran sesuai dengan ketentuan undang-undang.
”Kita masih melakukan pendekatan kepada kedua pemilik lahan itu agar harganya bisa berdamai, namun sejauh ini pihak pemilik menawarkan Rp500.000 per meter, sedangkan mengenai sewa kita sudah membayarkan untuk sewa 2010 yang dianggarkan di APBD tahun 2011, sedangkan untuk sewa tahun 2011 tidak dianggarkan mengingat rencana kita untuk membelinya, dan itu sebenarnya tetap akan dibayar,” ujarnya. (wan/mer.metrotabagsel)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • DCS Dapil 4 GOLKAR Madina

    DCS Dapil 4 GOLKAR Madina

    • calendar_month Selasa, 9 Jul 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 Dapil 4 GOLKAR Madina

  • Ricuh Tolang Berdampak Pada Perekonomian Madina

    Ricuh Tolang Berdampak Pada Perekonomian Madina

    • calendar_month Kamis, 26 Des 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Ricuh di Desa Tolang Jae Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, berdampak pada sejumlah kegiatan ekonomi dan pasokan bahan bakar minyak jenis bensin dan solar terhenti di Mandailing Natal (Madina). Ricuh yang berujung pada pemblokiran jalan negara di Tolang pada Rabu kemarin selama sekitar 12 jam menyebabkan aktivitas pedagang yang yang […]

  • Ucapan Evaline Sago Bukan Ancaman

    Ucapan Evaline Sago Bukan Ancaman

    • calendar_month Senin, 18 Nov 2019
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

        PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pernyataan Evaline Sago yang dirilis media Mitanews bukan pernyataan ancaman. Demikian rilis pers Kuasa Hukum PT. Tri Bahtera Srikandi, Ridwan Rangkuti,SH.MH, Senin (18/11/2019) Ridwan merujuk kalimat Evaline “kalau tidak lari, Desember Syafron akan selesai” yang dikutip Mitanews edisi Jum’at 15 November 2019. Ridwan menyatakan, secara hukum pernyataan Evaline tersebut […]

  • Dugaan Korupsi Desa Digital di Madina. Kejari Periksa Sejumlah ASN , Vendor Terjadwal Minggu Depan

    Dugaan Korupsi Desa Digital di Madina. Kejari Periksa Sejumlah ASN , Vendor Terjadwal Minggu Depan

    • calendar_month Selasa, 30 Sep 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA -Mandailing Online : Usai memanggil dan memeriksa Kadis dan mantan Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa ( PMD) terkait dugaan perbuatan pidana korupsi pengadaan perangkat desa digital (smart village) tahun 2023. Pekan ini, penyidik tindak pidana khusus ( Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Mandailing Natal (Madina) akan memanggil dan memeriksa sejumlah kepala desa dan pihak pelaksana atau […]

  • THR Bukan Andalan Kesejahteraan

    THR Bukan Andalan Kesejahteraan

    • calendar_month Senin, 11 Apr 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Novida Sari, S.Kom Ketua Majelis Taklim Islam Kaffah Mandailing Natal   Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah menggodok aturan detail mengenai pembayaran tunjangan hari raya atau THR pada tahun ini. Bahkan seiring dengan tren pemulihan industri domestik sebagai dampak pandemi dua tahun terakhir, pembayaran THR harus dilakukan secara penuh. Tidak diperbolehkan bagi para pengusaha […]

  • Pembangunan Minim, Pakantan Ancam Pindah ke Sumbar

    Pembangunan Minim, Pakantan Ancam Pindah ke Sumbar

    • calendar_month Senin, 14 Sep 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PAKANTAN (Mandailing Online) – Merasa dianak-tirikan Pemkab Mandailing Natal (Madina), warga Kecamatan Pakantan mengancam akan pindah ke Provinsi Sumatera Barat. “Kalau Pemkab Madina dan Provinsi Sumatera Utara masih tetap tidak memperhatikan daerah Pakantan, kita berencana akan mengusulkaan  pindah ke Provinsi Sumatera Barat,” ujar Ketua Ikatan Keluarga Besar Pakantan (IKP) Kota Medan, Indra Surya Lubis, […]

expand_less