Pjs Bupati Madina Jangan Beri Izin Kepala SKPD Yang Ingin Hengkang

Setelah Jabatan H Amru Daulay berakhir jadi Bupati Madina pada tanggal 12 September 2010 lalu yang sekaranga di Pj Bupati Madina Ir Aspan Sofian Batubara, para para kepala SKPD nya juga ingin hengkang dari Madina ini untuk lari dari tanggung jawab, dalam hala ini di harapkan kep0ada Pjs Bupati Madina Ir Aspan Sofian Batubara untuk tidak memberi izin kepada kepala SKPD yang ingin hengkang dari Madina ini.

Hal tersebut di ungkapkan Anggota DPRD Madina dari Partai PDI – Perjuangan, Iskandar Hasibuan kepada Berita, rabu ( 22/9 ) di gedung dewan. Kita mengharapkan agar Pjs Bupati yang baru beberapa hari memimpin di Pemkab Madina agar memikirkan kembali keputusannya apabila beliau telah mengambil suatu keputusan.

Iskandar menambahkan, menurut saya suara atau laporan yang masuk ke meja Bupati tentang adanya pejabat atau kepala SKPD yang ingin meminta izin hengkang dari pemerintahan madina agar tidak di terima, sebab di masa transisi ini masih banyak lagi tanggung jawab yang harus mereka tanggung dari Program kerja yang telah di laksanakan oleh pejabat tersebut.

Sebagai barang contoh seperti rumor yang berkembang sekarang bahwa sanya Kadis PU Madina, Ir. Abdollah Dalimunthe akan hengkang dari jabatannya yang tidak di ketahui apa sebab dan musababnya, padahal jelas sama sama di ketahui bahwa di masa kepemimpinan Ir. Abdollah Dalimunthe di duga banyak sekali pelanggaran yang terjadi. Tegas Iskandar

Seperti hal dugaan penjualan paket Proyek yang di lakukan kepada para Pengusaha Jasa Konstruksi ( Kontraktor, red ), dan sempat ada isu bahwa salah seorang pengusaha jasa Konstruksi asal Padang Sidempuan yang berinisial SGL, di duga uang pengusaha tersebut telah di ambil oleh Ir Abdollah Dalimunthe sebagai Kadis PU Madina sebanyak 800 juta dengan perjanjian akan mendapatkan paket proyek.

Belum lagi masalah tender Proyek yang amburadul, sebab saya menerima laporan bahwa pengusaha Jasa Konstruksi yang menang dalam tender karena penawarannya yang terendah juga tidak di menangkan oleh Oknum Kadis tersebut, padahal Ketua Panitia tender telah memutuskan bahwa pengusaha yang melakukan penawaran terendah tersebut menjadi pemenangnya. Jelasnya

Masih Iskandar, dari uraian di atas menurut saya sudah seharusnya bisa di jadikan bahan pertimbangan dan pemeriksaan bagi Pjs Bupati Madina untuk melakukan evaluasi dari kinerja Kadis PU Madina tersebut. Sebab apabila Oknum ataupun pejabat yang bisa di bilang nakal ini di beri izin hengkang dari Pemkab Madina sebelum dia bisa mempertanggung jawabkan kinerja, di perkirakan mau jadi apa Pemerintahan di Madina ini. Tegas Iskandar anggota DPRD Madina yang di usung dari Partai Moncong Putih ini. (tin)
sumber: Beritasore