Selasa, 13 Okt 2026
light_mode

Masih Dikaji, Pendidikan Gratis Untuk Pesantren

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 25 Jul 2012
  • print Cetak

Panyabungan (MO) – Program pendidikan gratis untuk pesantren dan Madrastah Aliyah masih dikaji pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Upaya itu terkait adanya harapan dari kalangan psantern dan Madrastah Aliyah (MA) agar santri dan pelajar MA turut mendapat program pendidikan gratis.

Sejauh ini Pemkab Madina sudah meluncurkan paket program pendidikan gratis untuk tingkat SLTA negeri dan swasta. Program tersebut merupakan aplikasi dari visi misi pasangan Hidayat-Dahlan. Sementara untuk tingkat SD dan SLTA tak perlu karena sudah ada program Bantuan Operasional Sekolah.

Terkait kajian untuk pesantren dan MA ini, Kepala Seksi Subsidi Bantuan Bidang Dikmenjur, Dollar Aprianto didampingi Sekretaris Dinas Pendidikan Madina, Khairul Batubara, kemarin mengatakan bahwa belum ada untuk pesantren dan MA.

“Pesantren dan MA tidak di bawah Dinas Pendidikan. Kita takut hal ini nantinya akan menyalahi aturan yang ada,” katanya. MA sendiri berada di bawah naungan Departemen Agama.

Sedangkan sekolah swasta yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan mendapat dana ini dalam bentuk dana hibah. Tidak akan terjadi pelanggaran penggunaan anggaran dalam sistem tata keuangan negara.

Hanya saja, untuk pesantren dan MA, menurutnya masih akan dilakukan pengkajian dibenarkan atau tidak oleh peraturan perundang-undangan tentang keuangan daerah.
Selain itu, Pemkab juga sejauh ini masih merancang anggaran APBD untuk sebisa mungkin dapat tersisihkan bagi program pendidikan gratis untuk MA dan pesantern. (kot)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gatot: Sengketa Tapal Batas Sumut-Riau Tunggu Mendagri

    Gatot: Sengketa Tapal Batas Sumut-Riau Tunggu Mendagri

    • calendar_month Sabtu, 12 Feb 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    KOTAPINANG : Permasalahan sengketa tapal batas antara Propinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Propinsi Riau masih menunggu kepastian dari Kementrian Dalam Negeri RI. Perbatasan tersebut melibatkan tiga Kabupaten di Sumut dan dua Kabupaten di Riau. Yakni, Kabupaten Padang Lawas, Labuhanbatu Selatan (Labusel) dan Labuhabatu, Sumut. Sementara di Propinsi Riau di antaranya Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dan […]

  • Mempertanyakan Netralitas Pejabat Pemkab Madina di PSU Pilkada

    Mempertanyakan Netralitas Pejabat Pemkab Madina di PSU Pilkada

    • calendar_month Rabu, 21 Apr 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Catatan : Miswaruddin Daulay Pemilihan Kepala Daerah, yang biasa kita kenal dengan istilah Pilkada, diatur dengan lengkap pada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Netralitas pejabat daerah dan kepala […]

  • Tak ada THR untuk PNS

    Tak ada THR untuk PNS

    • calendar_month Senin, 30 Jul 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Sampit, Kalteng (MO)- Pemerintah Kabupatan Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah memastikan pegawai negeri sipil (PNS) tidak mendapat Tunjangan Hari Raya (THR). “Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2005, tentang tunjangan bagi PNS pemerintah di larangan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR),” kata Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kotim Kusdinata di […]

  • KPK tak percayai Polri dan kejaksaan

    KPK tak percayai Polri dan kejaksaan

    • calendar_month Minggu, 23 Sep 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA, (MO) – Permintaan KPK untuk mempergunakan tahanan TNI sebagai tempat bagi koruptor patut dipertanyakan. Padahal, rumah tahanan Polri dan kejaksaaan masih banyak yang kosong. Dengan demikian patut dicurigai, bahwa KPK tidak lagi mempercayai Polri dan kejaksaan. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Nasir Djamil menilai bahwa KPK tidak percaya lagi dengan lembaga kepolisian dan […]

  • Marhata-Hata Dalam Upacara Marhorja di Nagari Kota Nopan, Rao Utara, Pasaman (1)

    Marhata-Hata Dalam Upacara Marhorja di Nagari Kota Nopan, Rao Utara, Pasaman (1)

    • calendar_month Kamis, 1 Okt 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Pendahuluan Pada hakikatnya sastra lisan merupakan bagian dari suatu kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun secara lisan sebagai milik bersama. Menurut Louis (dalam Sudikan, 2001:3) ada tiga unsur pokok suatu kebudayaan, yaitu: (1) Isi yang berupa pola perilaku sosial gaya yang menyatakan sesuatu dan cara memahami sesuatu benda yang diwariskan; […]

  • Bulan Ini Rahudman Harahap Dieksekusi

    Bulan Ini Rahudman Harahap Dieksekusi

    • calendar_month Selasa, 1 Apr 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    MEDAN.com-Walikota Medan Non Aktif, Rahudman Harahap dipastikan bulan April akan mendekam di jeruji besi (penjara), pasca majelis hakim Mahkamah Agung (MA), menyelesaikan tugasnya menyidangkan kasasi jaksa atas perkara kasus dugaan korupsi TPAPD Tapanuli Selatan. Hal itu juga dibenarkan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Masnyur yang menjelaskan info perkara yang mereka publis di […]

expand_less