Rabu, 21 Okt 2026
light_mode

Nasib Honorer dan Ambigu Surat Bupati

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Kamis, 14 Jan 2021
  • print Cetak

As Imran Kahitamy Daulay,SH

Pemberhantian sementara perpanjangan kontrak kerja TKS  oleh Bupati Madina merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) nomor 119/PMK.02/2020.

Secara hukum  PMK RI tersebut wajib ditaati sejak tanggal diundangkan 01 September 2020.

Yang sedikit rancu adalah surat Bupati Madina No. 800/0022/BKD/2021 tentang Pemberhentian Sementara itu baru terbit pada tanggal 09 Januari 2021. Ada masa 4 bulan kerja para tenaga honorer di lingkungan pemkab Madina yang masih bekerja aktif  (September s/d Desember) yang sebenarnya sudah melewati tanggal diundangkannya (berlakunya) PMK RI tersebut.

“Sepintas, ini terkesan tidak masalah jika dalam PMK RI tersebut ada disediakan masa penyelesaian kerja sesuai SK pengangkatan para honorer. Akan tetapi jika hal itu tidak dituangkan secara tegas dalam PMK RI, tentu dapat berbuntut pada pengembalian oleh honorer atas penerimaan honor terhitung diberlakukannya PMK RI tersebut” tulis As Imran Khaitamy Daulay melalui akun Facebook-nya tanggal 13 Januari 2021.

‘Seterusnya, saya cenderung sepakat pada tindakan ketua DPRD Madina yang menyurati Bupati untuk mempertegas substansi surat Bupati dimaksud yang dinilai sumir dan multi tafsir karena memakai kata “sementara” dalam surat tersebut,” kata mantan ketua DPRD Madina itu lebih lanjut.

Surat pemberhentian sementara honorer

Semestinya Bupati tegas dalam mentaati PMK RI itu, dan mencari solusi bagaimana langkah berikut dalam menyikapi nasib sekitar 7000 tenaga honorer yang diberhentikan, semisal menyerap mereka pada berbagai Perusahaan Daerah, atau memprioritaskan mereka di program PPPK dll.

“Bupati jangan gamling dan bermain api menciptakan celah agar tetap dapat mengangkat kembali tenaga honorer tersebut sebagian atau seluruhnya, jika belum tersedia dasar hukum yang kuat. Karena hal itu nanti bukan saja menyulitkan pemerintah tetapi juga bagi mereka yang diangkat.

Editor : Dahlan Batubara

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Golkar Akan Perjuangankan Anggaran Untuk Desa Rp 1 M

    Golkar Akan Perjuangankan Anggaran Untuk Desa Rp 1 M

    • calendar_month Selasa, 11 Jan 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    SIMALUNGUN : Partai Golkar akan memperjuangkan anggaran untuk setiap desa sebesar Rp 1 miliar per tahunnya, yang diharapkan bertujuan mempercepat pembangunan pedesaan. Ini disampaikan Anggota DPR Ali Wongso Sinaga didampingi Ketua Fraksi Golkar DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani, kemarin saat meninjau proyek Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (P2IP) tahun 2010 di Kabupaten Simalungun. Politisi dari Partai […]

  • SPJ Dana Desa tahun 2023 di Madina Belum Kelar

    SPJ Dana Desa tahun 2023 di Madina Belum Kelar

    • calendar_month Rabu, 22 Mei 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN ( Mandailing Online) : APBDes tahun 2023 di Kabupaten Mandailing Natal ( Madina) ternyata masih penuh masalah. Sejumlah Kecamatan dikabarkan masih mempersiapkan SPJ ( Surat Pertanggung Jawaban) atas kegiatan yang dilaksanakan. SPJ sendiri adalah bentuk laporan pertanggung jawaban secara formal atas kegiatan yang disertai anggaran. Dikantor Camat Panyabungan Kota contohnya. Informasinya dari 30 Desa […]

  • Bertahun Tak Diperhatikan, Jalan di Panyabungan Selatan Hancur

    Bertahun Tak Diperhatikan, Jalan di Panyabungan Selatan Hancur

    • calendar_month Rabu, 21 Mar 2018
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN SELATAN (Mandailing Online) – Jalur jalan di kawasan Panyabungan Selatan kian memprihatinkan.Badan jalan dipenuhi krikil tajam karean aspalnya sudah habis. Namun Pemkab Mandailing Natal tenang saja. Akibatnya, bertahun-tahun warga Desa Aek Ngali,Lumban Dolok,Roburan Lombang dan Roburan Dolok menderita dan resah karena kerusakan jalan yang semakin hari kian parah. Najamuddin SH, warga  Desa Lumban Dolok […]

  • RTRW Palas Segera Disusun

    RTRW Palas Segera Disusun

    • calendar_month Kamis, 14 Mei 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    Kawasan Hutan dan APL Menjadi Prioritas. Palas – Pemerintah Kabupaten Padang Lawas (Pemkab Palas), melalui Badan Perencanaan Pembagunan Daerah (Bappeda) bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam waktu dekat akan menyusun Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Palas, menitikberatkan pada kawasan hutan dan areal penggunaan lain. Penyusunan RTRW pada daerah ini, menyangkut pembahasan tentang […]

  • Mau Legacy Kesehatan, Bupati Madina Ditantang Tuntaskan Carut Marut RSUD Panyabungan

    Mau Legacy Kesehatan, Bupati Madina Ditantang Tuntaskan Carut Marut RSUD Panyabungan

    • calendar_month Rabu, 6 Mei 2026
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    Panyabungan|| Mandailing Online-Anggota DPRD Mandailing Natal Binsar Nasution bongkar carut-marut RSUD Panyabungan. Meski digadang jadi rumah sakit rujukan, faktanya RSUD ini masih jauh dari standar. ruang rawat kurang, AC sentral belum fungsi, saluran air rusak sejak dibangun, hingga petugas kebersihan minim. “Pemerintah daerah nggak konsisten bantu RSUD Panyabungan. Hanya berharap dari anggaran pusat,” kata Binsar, […]

  • Gawat! Menteri Malaysia Perkosa TKW

    Gawat! Menteri Malaysia Perkosa TKW

    • calendar_month Rabu, 5 Jan 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    KUALA LUMPUR : Perwakilan pemerintah Indonesia di Malaysia tengah memonitor beredarnya kabar tentang seorang pembantu rumah tangga Indonesia yang diperkosa seorang menteri Malaysia pada 2007 lampau. Meski demikian, isu itu dinilai sulit diusut lebih jauh. Demikian dinyatakan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur.Kepala Penerangan KBRI Suryana Sastradipraja mengatakan kasus itu mengemuka belakangan ini […]

expand_less