Rabu, 9 Sep 2026
light_mode

Pemkab Madina Belum Sepenuhnya Hapus Tenaga Honor. Disdikbud Masih Alokasikan 1 M lebih untuk Gaji

  • account_circle Muhammad Hanapi
  • calendar_month Jumat, 11 Jul 2025
  • print Cetak

Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Madina di komplek perkantoran bupati. ( ist )

MADINA-(Mandailing Online) : Aturan pemerintah indonesia terkait penghapusan tenaga honorer seperti tenaga kerja sukarela ( TKS ) mulai tahun 2025 sesuai undang undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara ( ASN ) ternyata belum sepenuhnya dijalankan di pemerintah Kabupaten Mandalling Natal ( Madina ).

Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan contohnya masih mengalokasikan anggaran dana senilai 1.158.000.000 untuk gaji para tenaga kerja sukarela untuk tahun 2025 bersumbee dari APBD.

Dari data yang didapat, rincian dana tersebut untuk Belanja Jasa Tenaga Administrasi senilai, Rp. 798.000.000. belanja jasa tenaga operator komputer senilai Rp. 210.000.000. Belanja jasa tenaga kebersihan atau tenaga suka rela jasa kebersihan. Rp. 120.000.000. Belanja jasa tenaga keamanan tenaga suka rela jasa keamanan. Rp. 24.000.000 serta benlanja tenaga suka rela jasa supir. Rp. 6.000.000.

Kepala Seksi Bagian Umum dan Kepegawaian (Kasubag) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nora Rahmi pada Mandailing Online membenarkan pengalokasian anggaran tersebut.

“dana itu untuk tenaga suka rela (TKS) yang dibawah Dispen Madina yakni Guru, Tekhnis, atau Tekhnis TKS Kordinator Wilayah (Korwil) di Madina dan Sopir,” jelas Nora kamis 9/7/2025

Ia menjelaskan,  ada 573 orang guru yang mempunyai SK kemudian 175 Orang Tekhnis termasuk di Korwil. Terkait nilai atau besaran yang diterima dikatakan Nora hanya Rp.1000.000 setiap orangnya. Mereka sendiri mellliki latar pendidikan yang berbeda seperti TKS setingkat SLTA, D3 dan S1.

Anggaran itu sendiri kata Nora masih di efisiensi namun sudah dicairkan sampai Juni 2025.

Hal senada dibenarkan oleh Andi Akbar Batubara selaku bendahara dinas bahwa ia telah mencairkan gaji TKS yang disertai dengan SK. Namun ia tidak merinci jumlah nya.

“Saya hanya mencairkan yang sudah punya surat keterangan saja, kalo untuk rinciannya kasubag umum yang tau,” Kata Andi

Sementara itu. Plt Dinas Pendidikan Madina M. Daud Batubara mengaku belum menerima dan mengetahui rincian dari dana tersebut. Ia sendiri mengatakan baru hari ditugaskan di Dinas Pendidikan setelah pengunduran diri Rindwan Daulay sebagai Plt Dinas Pendidikan debelum nya.

“Kan saya baru bertugas disini, saya juga belum menerima uraian dari konfirmasi tersebut, namun nanti saya akan tindaklanjuti,” Beber Daud. ( fikri )

  • Penulis: Muhammad Hanapi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kementerian PU Diminta Turun

    Kementerian PU Diminta Turun

    • calendar_month Kamis, 27 Jan 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Medan, Walikota Medan Rahudman Harahap memohon kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera menurunkan tim guna mengkaji kelayakan jembatan layang (fly over) Pulo Brayan. Dikhawatirkan, kebakaran beberapa hari lalu mempengaruhi kekuatan konstruksi jembatan. “Berdasarkan informasi dari Kadishub Kota Medan, daya tampung jembatan ini adalah 40 ton. Tapi berhubung kebakaran terjadi, daya tampung kenderaan yang melewati jembatan […]

  • Korban Bentrok Karnaval Budaya HUT ke 78 RI di Madina Minta Panitia Tanggung Jawab

    Korban Bentrok Karnaval Budaya HUT ke 78 RI di Madina Minta Panitia Tanggung Jawab

    • calendar_month Kamis, 17 Agt 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    Photo ( istimewa ) PANYABUNGAN( Mandailing Online ) Peristiwa bentrokan dua kelompok pemuda saat pelaksanaan karnaval budaya dalam memperingati HUT ke 78 RI di Mandailing Natal ( Madina ) Rabu 16/8/2023 membuat 5 orang warga Pidoli jadi korban. Korban minta Panitia tanggung jawab. Ke 5 orang itu adalah M Bakhtiar Pulungan (18) mengalami tusukan sejam, […]

  • Hakim PTTUN Tolak Gugatan Ali Mutiara-Safron

    Hakim PTTUN Tolak Gugatan Ali Mutiara-Safron

    • calendar_month Jumat, 18 Sep 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Putusan Hakim PTTUN Medan dikabarkan menolak gugatan Ali Mutiara-Safron dalam sidang sengketa Pilkada Madina pada sidang pembacaan putusan, Jum’at pagi (18/9). Kabar putusan PTTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) Medan ini beredar di Panyabungan, Jum’at. Hanya saja, apakah PTTUN menolak secara kesuluran atau sebagian, sejauh ini belum diketahui. Hingga berita ini […]

  • Tahun Ini, Honor Kepala Desa Naik

    Tahun Ini, Honor Kepala Desa Naik

    • calendar_month Senin, 6 Jan 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    TAPSEL – Untuk memaksimalkan kinerja dalam pelayanan masyarakat, Pemkab Tapsel akan menaikkan honor kepala desa pada tahun 2014 ini. Namun besarannya masih dalam tahap perhitungan Pemkab Tapsel. Tahun 2013, honor kepala desa Rp1 juta per bulan. Hal ini ditegaskan Bupati Tapsel H Syahrul M Pasaribu pada peresmian 14 kantor lurah di Tapsel yang secara simbolik […]

  • Tak Berkategori

    KPK masih periksa 5 orang yang ditangkap di Kejati Sumut

    • calendar_month Rabu, 15 Mei 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Medan, (Mandailing Online) – Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Rabu (15/5) pagi, masih memeriksa 5 orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan di Medan kemarin. Selain mereka, KPK juga masih memeriksa sejumlah saksi di sana. Pemeriksaan dilakukan di tiga ruangan di lantai 1 dan 2 Gedung Kejati Sumut, Jalan AH Nasution, Medan. Sumber […]

  • Buruh Sumut memprihatinkan

    Buruh Sumut memprihatinkan

    • calendar_month Sabtu, 30 Okt 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN – Kesejahteraan para pekerja saat ini masih tergolong minim. Padahal, pengentasan kemiskinan yang dicanangkan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Syamsul Arifin, hanya wacana semata. Sehingga rakyat sangat kecewa dengan kebijakan itu. Kelompok Pelita Sejahtera (KPS), Sahat Lumbanraja, mengungkapkan kondisi pekerja, karyawan, dan buruh di Sumut, juga tergolong memprihatinkan. Padahal, ekspansi perkebunan kelapa sawit di Sumut […]

expand_less