Minggu, 15 Nov 2026
light_mode

Survei: Pancasila Masih Dibutuhkan "Masih ada diskriminasi terhadap Pancasila, belum diakui, pemerintah masih setengah hati."

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 1 Jun 2011
  • print Cetak


Badan Pusat Statistik menemukan dalam surveinya, publik masih membutuhkan Pancasila. Dari 12.000 responden yang ditanya, 79,26 persen menyatakan Pancasila penting dipertahankan.

“Sementara 89 persen masyarakat berpendapat permasalahan bangsa, disebabkan kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melansir hasil survei itu dalam pidato kebangsaan di Gedung MPR, Rabu 1 Juni 2011.

Berdasarkan survei itu, kata SBY, ada beberapa solusi yang muncul yakni sosialisasi melalui pendidikan (30 persen), contoh dari pejabat negara (19 persen), dan ceramah agama (10 persen).

Siapa yang mendidik soal Pancasila? “Sebanyak 43 persen menjawab dosen dan guru bisa dipercaya untuk memberikan pendidikan Pancasila, 20 persen oleh badan khusus yang dibentuk pemerintah,” kata SBY.

Sementara elite politik mendapat porsi paling kecil dipercaya oleh publik yakni sebanyak 3 persen.

Dari survei ini, SBY juga mendapat informasi bagaimana pandangan publik ketika ditanya soal negara dengan dasar agama. “Sekitar 75 persen mereka mengatakan keinginan mendirikan dan gerakan politik negara berdasar agama itu tidak dapat dibenarkan,” ujarnya.

Di Lorong Sunyi

Hasil survei ini menjawab keresahan mantan Presiden BJ Habibie. Dia menilai Pancasila sebagai dasar negara makin jarang dibahas dan dikutip dalam berbagai forum kehidupan.

Pasca-reformasi, kata dia, Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi di tengah kehidupan bangsa yang semakin hiruk-pikuk oleh politik. Ada beberapa penjelasan, mengapa Pancasila seolah lenyap.

Pertama, situasi dan kehidupan bangsa yang telah berubah baik domestik, regional, maupun global. “Situasi kehidupan bangsa sejak 1945 mengalami perubahan nyata saat ini dan akan terus berubah pada masa yang akan datang,” kata dia dalam pidato kebangsaan memperingati Hari Pancasila itu.

Kedua, pemanfaatan teknologi informasi yang amat berpengaruh pada kehidupan saat ini. “Tetapi juga rentan dengan manipulasi informasi dengan segala dampak.”

Ketiga, Pancasila juga luntur akibat pengaitan dengan masa lalu, terutama masa Orde Baru di mana Pancasila diposisikan sebagai alat melanggengkan kekuasaan. Ketika terjadi pergantian kekuasaan munculnya dekonsepsi Pancasila yang dianggap sebagai aktor. “Pancasila ikut dipersalahkan. Sehingga membekas sebagai trauma sejarah,” ujarnya.

Menurut Habibie, pengkaitan Pancasila dengan rezim tertentu merupakan kesalahan mendasar. Dia mengakui ada mistifikasi di masa Orde Baru yang kemudian menjadi senjata sistematis melanggengkan kekuasaan. “Akibatnya, ketika terjadi pergantian rezim di era reformasi, terjadi demistifikasi dan dekonstruksi Pancasila,” ujarnya.

Berbagai hal tersebut, kata Habibie, membuat Pancasila semakin jauh dari kehidupan berbangsa. Secara formal Pancasila diakui sebagai dasar negara tapi tidak dijadikan pilar dalam membangun bangsa. Sebab itu, dia menilai perlu reaktualisasi, restorasi atau rekonstruksi nilai Pancasila. “Problema kebangsaan semakin kompleks baik nasional regional dan global. Butuh panduan menuju indonesia lebih baik,” ujarnya.

Setengah hati

Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri pun meminta pelajaran Pancasila kembali ditanamkan di sekolah-sekolah. Dia mengingatkan, Pancasila adalah produk yang terbentuk dengan pemikiran panjang, bukan produk sekali jadi.

“Sosialisasi dan institusionalisasi Pancasila sebagai salah satu pilar kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Megawati.

“Sebaiknya Pancasila diajarkan kepada generasi muda sejak SD, SMP dan SMA. Bila dihilangkan, maka akan menghilangkan pondasi bernegara. Di negara manapun ideologi bangsa selalu diajarkan,” kata Pramono Anung, Wakil Ketua DPR.

Ketua MPR, Taufiq Kiemas, menyatakan Pendidikan Pancasila akan dimasukkan lagi ke kurikulum pelajaran sekolah. Dulu Pancasila diajarkan di sekolah-sekolah dengan nama mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) namun kemudian dihapus dan diganti dengan Pendidikan Kewarganegaraan, tanpa embel-embel Pancasila.

“Pemerintah 1.000 persen setuju untuk mengembalikan Pendidikan Pancasila ke kurikulum sekolah. Untuk itu MPR akan dengar pendapat dengan ahli pendidikan dan ahli tata negara selama tiga hari,” kata Taufiq beberapa hari lalu.

Namun institusionalisasi melalui pelajaran di sekolah ini dirasa sejarawan Asvi Marwan Adam belum cukup. Menurut Asvi, pemerintah tak boleh setengah hati menyosialisasikan Pancasila. “Kenyataannya setengah hati, lembaga tinggi negara baru membentuk komisi.”

Mestinya, tambah dia, Pancasila ditangani oleh lembaga setingkat Kementerian. Tak perlu sampai membentuk yang baru yang membutuhkan dana besar, tapi cukup “Melalui kementerian yang ada yakni Kementerian Agama dan Pancasila. Kelihatannya agama dan Pancasila dua hal yang berbeda, tapi saling melengkapi,” ujar dia.

Langkah ke dua, Presiden harus menetapkan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. “Harusnya ada Keputusan Presiden yang memutuskan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila.”

Asvi menilai Pemerintah aneh hanya menetapkan hari lahir Undang-undang Dasar 1945, tapi Pancasila yang menjiwainya tidak ditetapkan hari lahirnya. “Masih ada diskriminasi terhadap Pancasila, belum diakui, pemerintah masih setengah hati.”
Sumber : Vivanews

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • RPJM Madina Tahap Konsultasi Publik

    RPJM Madina Tahap Konsultasi Publik

    • calendar_month Kamis, 23 Sep 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Mandailing Natal saat ini berada di tahap konsultasi publik. Kegiatan konsultasi berlangsung di aula hotel Madina Sejahtera, Kamis (23/9/2021) dibuka Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi Nasution. Dalam pidatonya, Atika menekankan bahwa kebijakan publik yang dilahirkan pemerintah daerah harus berdasarkan data yang relevan. […]

  • RSU Panyabungan Bau

    RSU Panyabungan Bau

    • calendar_month Jumat, 10 Feb 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    Air Kosong di Kamar Mandi MADINA-Air di kamar mandi Rumah Sakit Umum (RSU) Panyabungan, Kabupaten Madina kosong. Akibatnya, seluruh ruangan di tempat bau busuk yang menyebabkan pasien dan keluarga pasien merasa resah dan merasa tidak nyaman. Amatan METRO, Kamis (9/2) sekitar pukul 11.00 WIB di beberapa kamar mandi RSU plat merah yang berada di Kelurahan […]

  • Camat Tuduh Kepdes Lamban Mengajukan Gaji

    Camat Tuduh Kepdes Lamban Mengajukan Gaji

    • calendar_month Sabtu, 13 Jul 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 2Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Camat Panyabungan, Hapisuddin menyatakan belum gajiannya para kepala desa selama 7 bulan terakhir akibat keterlambatan pengajuan dari pihak desa sendiri. “Memang benar 33 desa di kecamatan belum cair honor, namun itu terletak pada keterlambatan pengusulan dari pihak kepala desa, sehingga proses agak terlambat, yang pasti itu akan dicairkan,” katanya menjawab wartawan, […]

  • Minyak tanah subsidi ke Sumatera Utara dihapus

    Minyak tanah subsidi ke Sumatera Utara dihapus

    • calendar_month Jumat, 11 Okt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 4Komentar

    JAKARTA, Mandailing Online) – Pemerintah telah menghemat Rp70 triliun dengan program konversi minyak tanah ke LPG sejak tahun 2007. Dirjen Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Edy Hermantoro, menjelaskan program konversi minyak tanah ke LPG yang dilakukan untuk menekan besaran subsidi minyak tanah. Hingga saat ini, sejumlah propinsi dinyatakan ‘dry’ dari minyak tanah […]

  • Petugas Kebersihan Dipecat, Inspektorat Sumut Surati Bupati Madina

    • calendar_month Kamis, 6 Jun 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Inspektorat Provinsi Sumut atas nama Gubsu memerintahkan Bupati Mandailing Natal melakukan penyelidikan kebenaran informasi pemberhentian sekitar 20 petugas kebersihan secara sepihak oleh Kabid Kebersihan Badan LHKP, Firman Lubis. Perintah itu melalui Surat Inspektorat Sumut bernomor 605/R/2013 tertanggal 16 Mei 2013 dan ditandatangani Kepala Inspektorat Sumut Ir H Djalil Azwar MSi. Surat […]

  • Aktifitas Tambang Emas Ilegal di Kotanopan Dekat Kantor Polsek

    Aktifitas Tambang Emas Ilegal di Kotanopan Dekat Kantor Polsek

    • calendar_month Rabu, 30 Apr 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    KOTA NOPAN – (Mandailing Online) – Aneh, Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Jambur Tarutung, Kecamatan Kota Nopan, Madina leluasa beraktivitas meski hanya sekitar ratusan meter dari polsek, Kantor Camat dan bahkan Kantor Koramil Kecamatan Kotanopan. Bebasnya aktifitas tambang emas ilegal menggunakan alat berat jenis excavator itu diduga memiliki jaringan kuat sehingga kelas Polisi dan […]

expand_less