Jumat, 5 Jun 2026
light_mode

Pemkab Madina Tidak Berwenang Tutup PT Sorikmas

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Selasa, 31 Mei 2011
  • print Cetak


Medan,

Pasca tertembaknya salah seorang warga yang berbuntut pembakaran sejumlah fasilitas perusahaan tambang emas PT Sorikmas Mining, Ahad (29/05/2011) siang kemarin, Pemkab Mandailing Natal (Madina) bertindak cepat. Namun Pemkab Madina tidak berwenang menutup PT Sorikmas Mining.

Hal itu ditegaskan Bupati Madina Aspan Sofian Batubara ketika konfirmasi melalui telepon, Senin (30/05/2011) pagi, mengenai langkah-langkah yang diambil Pemkab Madina pasca terjadinya peristiwa kemarin.

Dijelaskannya, pasca peristiwa tersebut sejumlah tokoh masyarakat langsung dikumpulkan tadi malam. Apalagi pasca peristiwa kemarin, beredar isu polisi akan menyerang masyarakat, sebaliknya masyarakat akan menyerang kantor polsek setempat.

“Pasca kejadian kemarin, kita langsung mengumpulkan tokoh masyarakat tadi malam. Kita minta kepada masyarakat agar tidak mudah termakan isu serta senantiasa menjaga kondusifitas,” ujar Aspan.

Aspan juga menjelaskan, salah seorang warga yang sempat mendapat perawatan di RSUD Panyabungan akibat tertembak aparat telah dibawa pulang orang tuanya. Tindakan tersebut diambil karena korban maupun orang tuanya terlalu banyak ditanyai pihak-pihak tertentu.

Namun ditegaskannya, Pemkab Madina tidak ada rencana menutup PT Sorikmas Mining. Hal itu dikarenakan Pemkab Madina tidak memiliki kewenangan menutup perusahaan tambang, sebab yang mengeluarkan izinnya adalah Presiden.

Diberitakan sebelumnya, aksi damai warga Desa Godang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Madina di barak PT SM, Ahad (29/05/2011) siang berakhir rusuh. Seorang ibu rumah tangga, Solopia (17) tertembak di bagian punggungnya, sehingga harus mendapat perawatan medis di RSUD Panyabungan.

Aksi warga yang menolak keberadaan perusahaan tambang emas PT SM, berawal saat sekitar 500 lebih orang warga Desa Godang mendekati areal PT SM, yang berjarak sekitar 3 jam berjalan kaki dari desa mereka.

“Belum sampai kami di lokasi pertambangan, puluhan aparat keamanan sudah melakukan penghadangan. Mereka melakukan penembakan ke udara secara beruntun sehingga kami ketakutan dan lari kocar kacir,” ujar Muhmmad Nuh dari LSM Lembaga Perlawanan Rakyat (LPR) Madina, yang turut ke lokasi pertambangan mendampingi warga.

Dari aksi aparat keamanan ini, seorang ibu rumah tangga bernama Solopia, terkena tembakan di bagian punggungnya, sehingga memancing kemarahan warga. Warga melakukan perlawanan secara beramai-ramai dengan membakar fasilitas milik PT SM seperti ruang pertemuan, kantor serta 10 barak buruh.

“Hanya masjid yang tidak dibakar warga, semuanya hancur, kantor perusahaan, serta sekitar sepuluh barak pekerja, habis dibakar warga,” ujar Nuh. (BS-002)
Sumber : Beritasumut

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPRD Minta Tunta Penerbitan HGU Kepada PT Randy

    DPRD Minta Tunta Penerbitan HGU Kepada PT Randy

    • calendar_month Senin, 18 Nov 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 2Komentar

    foto gedung DPRD Madina PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ilyas Siswadi meminta pemkab menunda penerbitan HGU kepada PT. Rendy Permata Raya sebelum status lahan tuntas. Pasalnya, kondisi di lapangan diduga terjadi tumpang tindih lahan antara yang diklaim perusahaan itu dengan lahan Trans Singkuang di Kecamatan Muara Batang Gadis. […]

  • Komisi I Pertanyakan Kemitraan dengan Dinas Pendidikan

    Komisi I Pertanyakan Kemitraan dengan Dinas Pendidikan

    • calendar_month Rabu, 16 Feb 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Komisi I DPRD Mandailing Natal (Madina) mempertanyakan fungsi kemitraan dengan Dinas Pendidikan yang terkesan mengabaikan keberadaan lembaga legislatif. Hal ini menyikapi tidak adanya pemberitahuan dari Dinas Pendidikan kepada Komisi I terkait diberlakukannya PTM terbatas di Madina. Padahal kebijakan ini berhubungan erat dengan masyarakat. Anggota Komisi I Rahmat Risky Daulay mengatakan terkait […]

  • B A B I A T (Episode 7-Tamat)

    B A B I A T (Episode 7-Tamat)

    • calendar_month Rabu, 20 Apr 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Karya: Halak Kotanopan   Sementara Rosma, sang putri yang belum tidur, juga dapat mendengar auman harimau tersebut. Saat itu dia sedang berada di kamar mandi, di dalam kamarnya. Dia baru saja berkumur kumur sehabis muntah muntah. Sebenarnya sudah beberapa hari ini di merasa mual mual terus, dan sejak sore dia sudah beberapa kali muntah muntah. […]

  • Konflik Antar Petani Akibat Irigasi Batang Gadis Kurang Urus (1)

    Konflik Antar Petani Akibat Irigasi Batang Gadis Kurang Urus (1)

    • calendar_month Sabtu, 17 Jul 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Catatan : Dahlan Batubara Jurnalis/Petani di Gunung Tua Jae Selain jurnalis, saya juga aktif bertani. Mengelola sawah seluas sekitar 1/3 hektar. Pun mengelola ladang bayam dan sawi seluas sekitar 2 rante. Posisi saya menulis artikel ini bukan saja dari sisi jurnalis, juga dari sisi petani. Sawah yang saya kelola terletak di hamparan persawahan Sialang, kawasan […]

  • USU Tak Masuk 10 Besar di Indonesia Versi Webometrics

    USU Tak Masuk 10 Besar di Indonesia Versi Webometrics

    • calendar_month Minggu, 15 Feb 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    Berdasarkan data Webometrics pada Januari 2015, Universitas Sumatera Utara (USU) tidak masuk dalam peringkat 10 besar perguruan tinggi (PT) di Indonesia. Versi Webometrics, USU berada di peringkat 34. Tidak hanya kalah dengan perguruan tinggi di Jawa, USU peringkat USU juga lebih rendah dibanding sejumlah PT lainnya di Sumatera. Sementara untuk peringkat dunia, USU yang beralamat […]

  • Astaga… Sertifikasi Masih Di-Pungli, Setiap Guru Kena Rp 150 Ribu

    Astaga… Sertifikasi Masih Di-Pungli, Setiap Guru Kena Rp 150 Ribu

    • calendar_month Sabtu, 21 Mar 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    DUGAAN pungutan liar (pungli) di lingkup Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Blitar, tampaknya, telah menjalar ke mana-mana. Ddiduga kuat, bukan hanya dana bantuan operasional pendidikan (BOP) yang dipungli, melainkan juga dana sertifikasi guru.  Yang miris, pungli itu tidak hanya terjadi di Kecamatan Wonodadi, tetapi hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Blitar. Uang sertifikasi yang dipotong dispendik mencapai […]

expand_less