Selasa, 20 Okt 2026
light_mode

Astaga… Sertifikasi Masih Di-Pungli, Setiap Guru Kena Rp 150 Ribu

  • account_circle Redaksi Abdul Holik
  • calendar_month Sabtu, 21 Mar 2015
  • print Cetak

DUGAAN pungutan liar (pungli) di lingkup Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Blitar, tampaknya, telah menjalar ke mana-mana. Ddiduga kuat, bukan hanya dana bantuan operasional pendidikan (BOP) yang dipungli, melainkan juga dana sertifikasi guru. 

Yang miris, pungli itu tidak hanya terjadi di Kecamatan Wonodadi, tetapi hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Blitar. Uang sertifikasi yang dipotong dispendik mencapai Rp 150 ribu untuk setiap guru penerima sertifikasi. 

Salah seorang guru yang tidak mau identitasnya disebutkan menyebut, dirinya tidak bisa menerima uang sertifikasi secara utuh. Sebab, uang yang diterimanya setiap tiga bulan tersebut langsung dipotong dispendik tanpa alasan yang jelas. ''Pe­motongannya sekitar Rp 150 ribu,'' ujarnya kemarin.

Dia menjelaskan, uang sertifikasi itu diterima guru setiap tiga bulan. Besar uang sertifikasi yang diterima guru bervariasi, yakni bergantung pada besar gaji pokok yang diterima setiap bulan. Dia menyebut pemotongan uang sertifikasi itu terjadi sejak lama. ''Ketika kali pertama menerima uang sertifikasi, sudah ada potongan,'' kata guru salah satu sekolah di Kecamatan Nglegok tersebut.

Sementara itu, merebaknya pungli di dispendik mendapat perhatian Pemkab Blitar. Wakil Bupati Blitar Rijanto pun mera­dang. Orang nomor dua di Pemkab Blitar tersebut akan memanggil kepala dispendik untuk meminta klarifikasi dan konfirmasi terkait dengan praktik pungli itu. 

Rijanto menyatakan baru mengetahui adanya praktik pungli setelah kasus tersebut mencuat dan dikeluhkan beberapa pihak. Untuk mengetahui permasalahan itu, dalam waktu dekat dia memanggil pihak terkait. ''Yang jelas, kami akan kroscek ke dispendik untuk mengetahui kasus pungli itu,'' tutur mantan kepala dispendik tersebut.

Rijanto berjanji menelusuri kasus itu hingga tuntas. Jika dugaan pungli memang terjadi, pihaknya akan mencari tahu pelakunya dan alasan pungli itu terjadi. Dia menjelaskan, jika dalam penelusuran terbukti ada oknum yang melakukan pungli, pihaknya akan memberikan sanksi. ''Yang melanggar tentu akan diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku,'' tegasnya.

Sumber : Jpnn

  • Penulis: Redaksi Abdul Holik

Rekomendasi Untuk Anda

  • 152 hakim nakal di Sumut dilaporkan

    152 hakim nakal di Sumut dilaporkan

    • calendar_month Rabu, 23 Okt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA (Mandailing Online) – Komisi Yudisial (KY) pada tahun 2013 sampai dengan triwulan ketiga (Januari-September) telah menerima 1664 laporan pelanggaran kode etik dan kehormatan hakim. Laporan terbanyak dugaan pelanggaran hakim berasal dari Jakarta, sebanyak 363 laporan. “Laporan yang masuk berjumlah 1644, dengan 5 daerah terbanyak adalah Jakarta 363 laporan, Jawa Timur 179 laporan, Sumatera Utara […]

  • Aturan Syariat Terhadap Perempuan Kembali Dipropogandakan Negatif!

    Aturan Syariat Terhadap Perempuan Kembali Dipropogandakan Negatif!

    • calendar_month Kamis, 9 Sep 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Nahdoh Fikriyyah Islam Dosen dan Pengamat Politik Semenjak Taliban menguasai Afganistan, isu miring terhadap perempuan dan syariat kembali dihembuskan. Siapa lagi kalau bukan sekelompok pemikir liberal yang mengatasnamakn perjuangan hak-hak perempuan. Merekalah kaum feminis yang diracuni pemikirannya jauh dari nilai-nilai Islam dan mendewakan budaya kebebasan Barat liberal. Implementasi sebagian syariat Islam bagi kaum perempuan […]

  • Izin Tambang Rakyat di Madina Masih Dihadang UU Minerba

    Izin Tambang Rakyat di Madina Masih Dihadang UU Minerba

    • calendar_month Selasa, 29 Nov 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Harapan rakyat untuk bisa menambang emas secara legal nampaknya masih jauh untuk tercapai. Pasalnya, upaya Pemkab Mandailing Natal (Madina), Sumut memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR) masih berat. Meski pemerintah Indonesia beberapa bulan lalu telah menerbitkan 8 titik Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Madina, namun untuk menjadikannya menjadi IPR tidak semudah […]

  • DCS dapil 3 PDIP Madina

    DCS dapil 3 PDIP Madina

    • calendar_month Senin, 8 Jul 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 Dapil 3 PDIP Madina

  • Relawan Desa Sinunukan I dan II Siapkan Strategi Menangkan Paslon 1 pada Pilkada Madina

    Relawan Desa Sinunukan I dan II Siapkan Strategi Menangkan Paslon 1 pada Pilkada Madina

    • calendar_month Rabu, 6 Nov 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    Sinunukan ( Mandailing Online ): 3 pekan jelang pencoblosan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ). Calon Bupati dan Wakil Bupati mulai mempertajam strategi pemenangnan. Di Kecamatan Sinunukan, relawan desa Sinunukan I dan Sinunukan II melakukan deklarasi untuk memenangkan paslon nomor urut 1 yang memiliki jargon  “On Ma” H Harun Mustafa Nasution […]

  • Kasus Maga, Usut Gratifikasi Perpanjangan IUP Usaha Panas Bumi

    Kasus Maga, Usut Gratifikasi Perpanjangan IUP Usaha Panas Bumi

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Dalam proses hukum, Polres Madina diminta mengedepankan sisi penyebab terjadinya penyerangan massa yang berujung pada pengerusakan serta meninggalnya Ispara Sakti Nasution alias Adek di Maga Lombang, Lembah Sorik Marapi, Mandailing Natal (Madina), Selasa (20/1) kemarin. “Kemudian saya juga mengharap agar masyarakat Lereng Sorik Marapi jangan mau lagi diadu domba dengan […]

expand_less