Pengawasan DPRD Minim, Kinerja Pemkab Madina Lemah
- account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
- calendar_month Selasa, 15 Sep 2015
- print Cetak
PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Lemahnya kinerja Pemkab Mandailing Natal (Madina) belakangan ini akibat minimnya pengawasan dari anggota DPRD setempat, sehingga program pembangunan yang dicanangkan tidak maksimal. Padahal DPRD memiliki tiga fungsi mendasar, yaitu legislasi, budgeting dan pengawasan.
Hal itu dikatakan pengurus DPP Himpunan Pemuda Mandailing (HIPMA), A. Suhari Lubis, S. Fil, kepada wartawan, Jum’at (11/9) lalu di Panyabungan.
”Kita melihat banyak elemen masyarakat yang selalu menyudutkan pemerintah dari pelaksanaan kinerja mereka. Namun, saya melihat penyebab utamanya adalah lemahnya fungsi pengawasan dari anggota dewan. Sebab, apabila fungsi pegawasan itu berjalan maksimal, saya yakin program pembangunan itu akan terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Sejauh ini, fungsi pengawasan itu tidak maksimal dijalankan, sehingga banyak kebijakan pemerintah yang semrawut dan tidak tepat sasaran. Padahal, sejatinya, anggota DPRD harus melakukan fungsi pengawasan agar program pembangunan itu berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Namun, kenyataannya anggota dewan sangat jarang sekali melakukan diskusi serta turun ke bawah berdialog langsung dengan masyarakat.
“Padahal, aspirasi mereka itu bisa sebagai bahan pertimbangan sebelum pemerintah membuat suatu kebijakan. Bahkan kami melihat reses yang dilakukan selama ini hanya sekedar seremonial dan menghabiskan anggaran. Anggota DPRD kita tidak benar-benar punya keinginan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Mereka lebih sibuk dengan pertikaian politik dan mempertontonkannya kepada masyarakat. Akibatnya sejumlah program anggota dewan terbengkalai yang pada akhirnya rakyat juga yang merugi,” katanya.
Peliput : Lokot Husda Lubis
Editor : Dahlan Batubara
- Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)
