Pj Bupati Belum Bisa Pastikan

Terkait Defisit Anggaran

MADINA-METRO; Pejabat (Pj) Bupati Mandailing Natal, Ir H Aspan Sopian Batubara MM mengatakan, pihaknya belum mengetahui jumlah pasti difisit anggaran daerah. Sebab, hal itu masih dalam perumusan pihak Dinas Keuangan dan Pengelola Aset Daerah (DKPAD).

Hal ini diutarakan Pj Bupati Madina Aspan Sopian Batubara didampingi Kepala Bagian Humasy Pemkab, M Taufik Lubis SH, saat ditemui METRO di ruang kerjanya, Rabu (13/10), terkait aksi demo Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Mandailing Natal (AMP2M), Selasa (12/10) lalu yang menuntut pertanggungjawaban DKPAD Madina tentang difisit anggaran daerah sebesar Rp43 miliar.

Aspan menepis jumlah difisit anggaran daerah untuk tahun 2010 tersebut sebesar yang disampaikan demonstran.

“Memang defisit tersebut kemungkinan besar ada. Namun jumlahnya tak seperti itu dan belum bisa dipastikan karena masih dalam perumusan DKPAD,” ujarnya singkat.

Alasan timbulnya defisit itu, lanjut Aspan dan dipertegas Taufik Lubis, akibat belum optimalnya seluruh pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari seluruh instansi dan masih menunggu proses dari DKPAD Madina.

“Inikan masih diproses dan jumlahnya belum bisa dipastikan. Kalau sudah selesai semuanya baru bisa diketahui berapa sebenarnya defisit anggaran tersebut dan akan kita paripurnakan di DPRD Madina,” tambah keduanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sekitar 50-an massa Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Mandailing Natal (AMP2M) terlibat aksi dorong dengan sejumlah petugas kepolisian dan Satpol PP Madina saat berunjuk rasa meminta pertanggungjawaban mantan Kepala Dinas Keuangan dan Pengelola Aset Daerah Waskito Daulay atas terjadinya defisit anggaran sebesar Rp43 miliar, Selasa (12/10) di Kantor Dinas Keuangan.

Dalam pernyataan sikapnya, koordinator aksi, Tan Gozali Nasution mengungkapkan, ada defisit anggaran APBD tahun 2010 sebesar Rp43 miliar, di mana anggaran tersebut dikelola oleh Kadis Keuangan dan Pengelola Aset Daerah pada saat itu yang dijabat Waskito Daulay AP. Akibat defisit anggaran yang cukup besar, menurut Tan Gozali beserta rekannya, sangat mempengaruhi keberadaan masyarakat Madina terutama pembangunan yang akan terhalang.

“Makanya kami meminta mantan Kadis Keuangan dan Pengelola Aset Daerah untuk mempertanggungjawabkan defisit anggaran sebesar Rp43 miliar, karena defisit itu sangat melukai rakyat dan terhambatnya pembangunan,” ujar Tan Gozali dalam orasinya. (wan)
sumber: Metrotabagsel