Kamis, 8 Okt 2026
light_mode

Pj Bupati Madina Belum Realisasikan Tunjangan Kenaikan Gaji PNS

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Kamis, 25 Nov 2010
  • print Cetak


PANYABUNGAN : Bupati Mandailing Natal (Madina), Ir Aspan Sopian Batubara, MM sampai saat ini belum juga merealisasikan pembayaran rapel tunjangan kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) yang sempat tertunda selama lima bulan.

“Padahal, Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Madina telah disahkan oleh DPRD beneerapa hari yang lalu. Namun tunjangan rapel kenaikan gaji maupun tunjangan kenaikan beras belum juga dibayar oleh oknum yang menangani tunjangan rapel kenaikan gaji,” kata salah seorang PNS Pemkab Madina yang tak bersedia dituliskan namanya, kemarin.

Seandainya tunjangan kenaikan beras selama 16 bulan, perbulannya sebesar Rp7.200. Maka PNS Madina sangat berharap agar bupati segera membayarkan tunjangan tersebut dan jangan menunda- nunda lagi tunjangan gaji PNS. “Umumnya para pegawai Pemkab Madina sangat berharap uang tunjangan tersebut, karena melihat kebutuhan keluarga semakin mendesak,” ungkap pegawai itu.

Iskandar Hasibuan, SE, salah seorang anggota DPD Madina, meminta agar pihak Pemkab untuk segera merealisasikan pembayaran tunjangan para PNS karena tunjangan itu sagat di harapkan untuk membutuhi biaya rumah tangga mereka.

“Kita berharap agar hak-hak dari para PNS untuk segera direalisasikan, sehingga tidak terpengaruh terhadap kinerja dari PNS itu sendiri dan roda pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal tetap disiplin,” kata Iskandar. (mag)
Sumber : Berita sore

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Lagi Sekretaris Komisi III DPRD Madina Nasrul Hilmi Nasution Tak Hadiri Rapat KUA PPAS APBD Tahun 2026

    Lagi Sekretaris Komisi III DPRD Madina Nasrul Hilmi Nasution Tak Hadiri Rapat KUA PPAS APBD Tahun 2026

    • calendar_month Rabu, 19 Nov 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    Panyabungan ‎(Mandailing Online ):untuk memastikan arah kebijakan anggaran tahun 2026 dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Madina. Komisi III DPRD Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan rapat pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat tersebut tentu berkomitmen menjaga kualitas perencanaan anggaran demi pembangunan Madina yang lebih baik. Rapat yang berlangsung di ruang komisi III […]

  • Tim Anti-Santet Banten Siap Bantu KPK

    Tim Anti-Santet Banten Siap Bantu KPK

    • calendar_month Jumat, 11 Okt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 2Komentar

    JAKARTA, (Mandailing Online) – Pimpinan KPK menerima kunjungan belasan tokoh dan pendiri Provinsi Banten, di kantor KPK, Jakarta, Kamis (10/10/2013). Para tokoh dan pendiri Provinsi Banten menyampaikan dukungan moril kepada KPK untuk memberantas sejumlah kasus korupsi di Banten melalui pintu masuk kasus dugaan suap Ketua MK Akil Mochtar yang juga melibatkan adik Gubernur Banten Ratu […]

  • Kejaksaan Tetapkan Camat Natal Tersangka Korupsi Dana Desa

    Kejaksaan Tetapkan Camat Natal Tersangka Korupsi Dana Desa

    • calendar_month Selasa, 3 Agt 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    NATAL (Mandailing Online) – Camat Natal inisial “R” (55 tahun) ditetapkan sebagai tersangka oleh jaksa penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Natal dalam kasus dugaan korupsi Dana Desa. Kacabjari Natal, Yus Imam M. Harefa SH.MH kepada wartawan, Selasa (3/8/2021) mengatakan penetapan tersangka dilakukan pada tanggal 02 Agustus 2021 berdasarkan rangkaian penyidikan dan gelar perkara. Terdapat banyak […]

  • Kadis Koperasi-UKM Madina Tak Libatkan Kabid Dalam Kegiatan

    Kadis Koperasi-UKM Madina Tak Libatkan Kabid Dalam Kegiatan

    • calendar_month Selasa, 30 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN : Salah Satu Kabid di Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Mandailing Natal kecewa atas tindakan Kadis Koperasi yang tidak melibatkan dalam kegiatan yang ada di kantor tersebut, sehingga setiap kegiatan yang ada selalu di ambil alih oleh Kepala dinasnya. Hal tersebut di sampaikan salah seorang Kabid yang tidak mau di tuliskan namanya, kepada Berita […]

  • Tindak Lanjut LHP Ombudsman. Bupati Madina Cabut SK Hukuman Rahmad Daulay Tapi Langsung Nonaktifkan Lagi

    Tindak Lanjut LHP Ombudsman. Bupati Madina Cabut SK Hukuman Rahmad Daulay Tapi Langsung Nonaktifkan Lagi

    • calendar_month Sabtu, 20 Jun 2026
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA || Mandailing Online – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal resmi mencabut hukuman disiplin terhadap Rahmad Daulay, ST dan mengaktifkan kembali jabatannya sebagai Inspektur Daerah. Namun di hari yang sama, Bupati Madina juga menerbitkan SK pemberhentian sementara dan memindahkannya jadi Penelaah Teknis Kebijakan di Disnaker. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Perwakilan […]

  • Wagub Erry Ngaku tak Tahu-Menahu Soal Bansos Sumut

    Wagub Erry Ngaku tak Tahu-Menahu Soal Bansos Sumut

    • calendar_month Kamis, 6 Agt 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

      JAKARTA – Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi mengaku tidak tahu-menahu masalah dana bantuan sosial Provinsi Sumatera Utara 2011-2013. Hal itu dikatakan Erry di sela-sela menjalani pemeriksaan di Pidana Khusus Kejagung, Rabu (5/8). Erry mengaku, mendapat amanah sebagai Wagub Sumut pada 2013. Sedangkan bansos yang diperiksa kejaksaan adalah tahun 2011, 2012 dan 2013. […]

expand_less