Rabu, 15 Apr 2026
light_mode

Pemkab Akan Tertibkan Galundung

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Sabtu, 23 Agt 2014
  • print Cetak

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemkab Madina dalam waktu dekat akan melakukan penertiban tambang rakyat berupa tambang emas tanpa izin dan keberadaan mesin galundung (gelondongan mesin pemecah batu mengandung serbuk emas). Pemkab Madina juga berencana akan melokalisasi tambang rakyat.

Demikian disampaikan Plt Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution usai mengikuti rapat paripurna tanggapan umum fraksi DPRD Madina atas usulan 10 Rancangan Peraturan Daerah pada Kamis (21/8) kemarin.

“Ranperada yang diusulkan substansinya termasuk menangani permasalahan tambang rakyat yang marak terjadi di Madina. Seperti kita ketahui tambang emas yang ada di sekitar kawasan hutan lindung.

Kita berkeinginan menertibkan tambang tanpa izin yang sudah ribuan masyarakat terlibat di dalamnya, karena tidak mungkin lagi dilakukan penertiban tanpa ada solusi. Sebab jika kita melarang mereka saat ini, yakinlah parang yang akan dihadapkan sama kita, karena sudah terlanjur banyak yang menggantungkan penghidupan atas hasil tambang itu,” ujar Dahlan Hasan.

Disebutkan Dahlan, kegiatan penambangan emas yang dilakukan masyarakat itu sebenarnya sangat berbahaya bagi lingkungan dan mengancam keselamatan jiwa masyarakat, karena kegiatan itu menggunakan bahan beracun dan berbahaya, disamping itu lokasi galundung juga berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat.

“Jika kegiatan penambangan emas seperti itu tetap berlanjut, maka keselamatan masyarakat kita akan terancam, saat ini saja sudah ada beberapa kejadian aneh yang diduga disebabkan penggunaan mercuri pada proses pemecahan batu mengandung biji emas.

Seperti adanya ibu hamil yang melahirkan dan sebagian isi perutnya ikut keluar. Dan kita yakin akan semakin banyak kejadian aneh nantinya bagi ibu hamil dan bayi yang dilahirkan jika mercuri ini secara tidak langsung dikonsumsi masyarakat,” ujarnya.

Rencananya, sambung Dahlan, jika nantinya Ranperda pembentukan perusahaan daerah (BUMD) maka kegiatan tambang rakyat ini akan ditertibkan. Seperti dibuat lokalisasi di wilayah pertambangan rakyat, yang jauh dari pemukiman masyarakat dan tidak merusak ekosistem dan sumber mata air yang ada.

“Kita akan tertibkan tambang rakyat, itulah salah satu keuntungan BUMD nantinya, tambang rakyat ini dilokalisasi dan tidak lagi menggunakan galundung. Jika memungkinkan BUMD nantinya menyediakan alat pemecah batu mengandung biji emas itu berupa mesin yang tidak menggunakan mercuri dan bahan beracun serta ramah lingkungan. Sehingga batu yang diperoleh masyarakat penambang nantinya diolah melalui alat mesin yang dimiliki BUMD, sehingga bisa menghasikan PAD dan menyelamatkan lingkungan dan masyarakat,” tambahnya.

Sumber: Harian Metro Tabagsel
Editor : Dahlan Batubara

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Soal Tudingan Menipu Warga 700 Juta, Bupati Madina: Itu Pencemaran Nama Baik

    Soal Tudingan Menipu Warga 700 Juta, Bupati Madina: Itu Pencemaran Nama Baik

    • calendar_month Senin, 21 Sep 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Dituding melakukan penipuan dan penggelapan uang senilai Rp700 juta, serta akan dilaporkan ke Mabes Polri, Bupati Mandailing Natal (Madina) yang juga merupakan calon petahana, Dahlan Hasan Nasution menampik dan menyebut tuduhan itu termasuk pencemaran nama baik. Surat kabar Malintang Pos edisi Senin (21/9) melansir pernyataan Dahlan Hasan itu atas hasil […]

  • Oknum TNI Ketangkap Curi Motor

    Oknum TNI Ketangkap Curi Motor

    • calendar_month Minggu, 31 Jul 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    SIANTAR- Satuan Lalulintas (Satlantas) Polresta Pematangsiantar, berhasil membekuk Koptu EM (48) oknum TNI-AD, pelaku pencurian sepedamotor (ranmor), Jumat (29/7). Informasi yang dihimpun, penangkapan dilakukan setelah Rian Handoko (29) karyawan showroom Motor, berteriak rampok, sekitar pukul 12.00 WIB. Personel Lalulintas yang kebetulan bertugas menertibkan kemacetan di pusat Kota Pematangsiantar itu, langsung merespon dan mengejar oknum TNI […]

  • Bolehkah Pria Divasektomi?

    Bolehkah Pria Divasektomi?

    • calendar_month Kamis, 17 Okt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Ancaman ledakan penduduk yang menghantui Indonesia membuat pemerintah terus menggalakkan program keluarga (KB). Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), terus berupaya untuk meningkatkan jumlah akseptor (pengguna alat kontrasepsi) KB di Tanah Air. Salah satunya dengan mengajak kaum pria untuk menjadi akseptor KB dengan cara vasektomi. Para ulama di Tanah Air yang tergabung dalam wadah Majelis […]

  • DCS Dapil 5 GOLKAR Madina

    DCS Dapil 5 GOLKAR Madina

    • calendar_month Selasa, 9 Jul 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 Dapil 5 dari GOLKAR Madina. Memperebutkan 9 kursi Meliputi Kecamatan Panyabungan Utara, Siabu, Bukit Malintang, Huta Bargot dan Naga Juang.

  • Draf Sempat Diperbaiki, Keppres Pemakzulan Bupati Karo Belum Terbit

    Draf Sempat Diperbaiki, Keppres Pemakzulan Bupati Karo Belum Terbit

    • calendar_month Kamis, 22 Mei 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Hingga kemarin (21/5), pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum juga menerima Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengesahan pemakzulan Bupati Karo, Kena Ukur 'Karo Jambi' Surbakti. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Didik Suprayitno menyatakan, meski kemendagri belum menerimanya, tidak lantas dikatakan bahwa Keppres belum terbit. "Bisa saja masih di istana. Kita tunggu […]

  • DCS Dapil 1 PPP Madina

    DCS Dapil 1 PPP Madina

    • calendar_month Selasa, 9 Jul 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 Dapil 1 PPP

expand_less