Minggu, 6 Sep 2026
light_mode

SBY akui kesenjangan kaya dan miskin makin lebar

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Selasa, 22 Jan 2013
  • print Cetak

JAKARTA, (MO) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar sidang kabinet bersama dengan Komite Ekonomi Nasional (KEN) dan Komite Inovasi Nasional (KIN) di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, hari ini.

Dalam rapat ini, KEN diberikan kesempatan untuk mempresentasikan tentang dinamika dan perkembangan perekonomian Indonesia saat ini.

SBY menilai KEN, yang beranggotakan para ekonom dan pelaku bisnis, selama ini telah memberikan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah. Rekomendasi tersebut berupa penetapan kebijakan maupun pelaksanaan program-program aksi di berbagai bidang dan wilayah perekonomian.

“Ada tiga isu utama yang akan dikedepankan pada sidang kabinet paripurna ini. Pertama adalah tentang APBN, atau kebijakan fiskal, yang sesuai dengan apa yang ditelaah oleh KEN, ada sesuatu yang ingin dikomunikasikan kepada kita,” ujar SBY.

Menurut SBY, APBN sangat penting untuk memastikan jalannya pemerintahan umum dan pembangunan bisa mendapatkan anggaran yang tepat. Ini terkait dengan persoalan alokasi dan distribusi anggaran. “Menghadapi resesi global sekarang ini, pengelolaan anggaran yang tepat adalah sebuah keharusan,” kata Yudhoyono.

SBY juga meminta KEN untuk membahas isu yang berkaitan dengan tata kelola perdagangan. Isu ini, SBY melanjutkan, memiliki implikasi langsung pada kehidupan rakyat.

“Perdagangan tentu bukan hanya urusan komoditas pangan, masih banyak lagi. Apa pun tentunya, negeri ini perlu memiliki tata kelola perdagangan yang baik, di satu sisi ada market mechanism, di sisi lain ada regulasi,” ujar Presiden.

SBY mengatakan, krisis global yang terjadi pada 2008-2009, dampaknya masih dirasakan hingga kini, karena melewatkan pentingnya hukum-hukum pasar.

“Dengan demikian, akses yang buruk dari suatu pasar tidak merusak perekonomian pada tingkat dunia maupun negara-negara. Kami ingin dengarkan nanti dari KEN, apa yang dia lihat menyangkut urusan tata kelola perdagangan di negeri ini,” tutur Presiden.

Sementara itu, isu ketiga yang akan dibahas adalah upaya mengurangi kemiskinan yang dikaitkan dengan langkah mengurangi kesenjangan di Indonesia. SBY menilai isu yang terakhir ini sangat penting, karena terkait dengan isu ketidakadilan.

“Beberapa kali saya katakan cost atau harga yang harus dipikul dari sebuah negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, high growth economy, adalah tanpa disadari makin melebarkan kesenjangan di antara yang kaya, katakanlah dengan yang miskin,” kata SBY.

“Untuk itu, dengan berbagai kebijakan, program aksi dan kepemimpinan yang tepat, pengurangan kemiskinan dapat berjalan dengan baik,” ujar Yudhoyono.(viva)
Comments

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Petai dan Jengkol Banjiri Pasar Baru Panyabungan

    Petai dan Jengkol Banjiri Pasar Baru Panyabungan

    • calendar_month Minggu, 21 Agt 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan. Dalam beberapa hari terakhir petai dan jengkol membanjiri pusat Pasar Baru Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), menyusul musim panen buah-buhan di daerah ini, seperti buah durian, manggis, petai dan jengkol. Pantauan MedanBisnis di pasar tersebut, Jum”at (19/8), karena pasokan yang melimpah, harga petai pun kini tergolong cukup murah yakni per ikat isi 10 renteng […]

  • Kasus Tanah Kuburan Lanjut, Kejatisu Beri 'Surat Merah' Untuk Daud Batubara

    Kasus Tanah Kuburan Lanjut, Kejatisu Beri 'Surat Merah' Untuk Daud Batubara

    • calendar_month Sabtu, 14 Jan 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN : Kasus pengadaan Tanah Kuburan di Pemko Padang Sidempuan yang diduga terjadi korupsi dan diduga melibatkan oknum Sekdakab Madina Muhammad Daud Batubara ternyata ditindaklanjuti. Informasi yang didapat Portibi DNP, Kamis (12/1) Daud Batubara sudah menerima ‘surat merah’ dari Kejatisu untuk hadir di Kejatisu Senin depan. Sebelumnya diberitakan bahwa pengadaan lahan perkuburan di Pemko Sidempuan […]

  • Banjir Aek Rantopuran Gunungtua

    Banjir Aek Rantopuran Gunungtua

    • calendar_month Senin, 18 Feb 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Kondisi Daerah Aliran Sungai Aek Rantopuran Mandailing Online, Panyabungan. Kondisi di Daerah Aliran Sungai Aek Rantopuran di desa Gunungtua Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Photo :EF/Emily Fynn.

  • 2011, peran Polri dipertanyakan

    2011, peran Polri dipertanyakan

    • calendar_month Minggu, 1 Jan 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN – Kepolisian Negara RI sebagai pelindung, pengayom dan pelindung masyarakat dalam menjalankan tugas mulia tersebut kerap masih mendapat hujatan dari segelintir warga. Terutama bila mengambil tindakan yang bersinggungan dengan masyarakat, bahkan sampai ada jatuhnya korban jiwa. Beberapa kasus pengamanan yang kerap terjadi bentrok antara polisi dengan warga yang melakukan tindakan membahayakan kepentingan bagi masyarakat […]

  • Seto Mulyadi Hadiri Sidang Kasus Sandal Jepit

    Seto Mulyadi Hadiri Sidang Kasus Sandal Jepit

    • calendar_month Senin, 9 Jan 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    KASUS PENCURIAN SANDAL : Ketua Komnas Perlindungan Anak Seto Mulyadi (kanan) berbincang dengan terdakwa kasus pencurian sandal AAL (15) sebelum berlangsungnya sidang kasus tersebut di Pengadilan Negeri (PN) Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (4/1). AAL didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP terkait aksi pencurian sandal jepit bekas milik Briptu Ahmad […]

  • Atika: Pemkab Madina Jaga Inflasi Tak Melonjak

    Atika: Pemkab Madina Jaga Inflasi Tak Melonjak

    • calendar_month Jumat, 15 Agt 2025
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) menjaga inflasi daerah agar tidak melonjak tak terkontrol dengan Gerakan Pangan Murah untuk komoditas beras sebanyak tujuh ton pada Kamis, 14 Agustus 2025. “Ini adalah komitmen kami menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga angka inflasi tidak melonjak tak terkontrol di tengah situasi ekonomi […]

expand_less