Sabtu, 5 Sep 2026
light_mode

Urus Surat Rekomendasi Berjualan Bensin Eceran

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Kamis, 11 Agt 2011
  • print Cetak


Pengecer Harus Setor Rp200 Ribu ke Camat
MADINA-
Sejumlah pedagang bensin eceran di Kecamatan Natal dan Muara Batang Gadis, Kabupaten Madina, mengaku memberikan uang sekitar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu kepada camat. Uang itu untuk biaya pengurusan surat rekomendasi atau keterangan usaha.
Hal ini disampaikan Irfan Nasution, kepada METRO, Rabu (10/8). Irfan merupakan pedagang eceran di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis. Ia dan pedagang bensin eceran lainnya harus memeroleh surat rekomendasi atau keterangan usaha dari Camat Natal dan Camat Muara Batang Gadis. Untuk itu, mereka diwajibkan membayar sejumlah uang, agar bisa menjual bensin eceran. “Itulah aturan yang disampaikan camat kepada kami untuk mengurus surat rekomendasi atau keterangan usaha agar kami bisa berjualan bensin,” ungkapnya.
Camat Natal Sarwedi yang dikonfirmasi METRO, membantah adanya pungutan atas surat rekomendasi keterangan usaha bagi pedagang eceran tersebut. Namun, diakuinya surat rekomendasi itu sesuai dengan peraturan Pertamina bagi para pedagang eceran yang mau menjual minyak untuk mengurus surat keterangan usaha dari Disperindag. “Itu memang sudah aturan Pertamina. Kami tidak minta harus bayar Rp200 ribu. Itu tak benar. Memang ada sebagian yang memberikan uang,” ujarnya.
Menurut Sarwedi, pembuatan surat rekomendasi itu telah dihentikan Senin (8/8). Hal itu mengingat munculnya sejumlah persoalan terutama para pedagang eceran yang diberikan rekomendasi menyalahgunakan izin usaha itu. “Kami mendapat laporan bahwa pedagang yang diberikan izin menyalahgunakan izin tersebut. Misalnya, menjual bensin jatahnya itu kepada pedagang lain dan dia minta kembali. Artinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan, yang saya keluarkan sekitar 30 izin usaha,” katanya.
Sementara itu, pengelola SPBU Natal, Ziko, mengaku izin surat usaha atau rekomendasi yang mereka terima dari pedagang eceran itu ada sekitar 300 lembar. “Kami telah menerima izin keterangan usaha dari pedagang eceran sebanyak sekitar 300 lembar yang diketahui Camat Natal dan Muara Batang Gadis,” ungkapnya.
Amatan METRO di SPBU Natal, Rabu (10/8) siang, antrean panjang terjadi mencapai ratusan meter dari lokasi pengisian. Menurut warga, antrean panjang ini terjadi setiap hari. “Ini terjadi setiap hari. Bila terlambat, pasti tidak kebagian. Terpaksa lah beli bensin dari pedagang eceran,” ungkap Rudi.(wan)
Sumber : Metro_Tabagsel

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkab Madina Didesak Siapkan Antisipasi Hadapi Corona

    Pemkab Madina Didesak Siapkan Antisipasi Hadapi Corona

    • calendar_month Senin, 16 Mar 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemkab Madina didesak menyiapkan langkah-langkah antisipasi penyebaran virus Corona atau Covid-19 di Mandailing Natal (Madina). Desakan itu disampaikan mantan anggota DPRD Madina, Binsar Nasution kepada Mandailing Online di Panyabungan, Senin pagi (16/3/2020). Langkah persiapan itu dipandang perlu sebelum ada kasus pengidap virus Corona di Madina. “Mulai dari persiapan tenaga medis dan […]

  • Tambang Emas Ilegal di Madina Kembali Renggut Nyawa Pekerja

    Tambang Emas Ilegal di Madina Kembali Renggut Nyawa Pekerja

    • calendar_month Senin, 26 Mei 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA ( Mandailing Online ): AK (25), warga Desa Ampung Siala, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ) ditemukan tidak bernyawa setelah material tanah menimbun sekujur tubuhnya saat melakukan aktifitas  penambangan emas ilegal di dusun pulau padang desa simpang durian Kecamatan Linggabayu pada Minggu, 25 Mei 2025. Korban tewas akibat tambang emas ilegal […]

  • Rakyat Tak Ingin Lagi “Pilih Kucing dalam Karung” ke Senayan

    Rakyat Tak Ingin Lagi “Pilih Kucing dalam Karung” ke Senayan

    • calendar_month Senin, 2 Sep 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    Pengalaman publik menghirup kebebasan memilih wakilnya di parlemen tidak juga mendongkrak simpati bagi politisi Senayan. Publik menilai mereka yang pernah menjadi anggota DPR atau DPRD tidak terlalu layak untuk dipilih kembali menduduki kursi parlemen. Hasil jajak pendapat Kompas di 13 kota dua pekan lalu memperlihatkan publik cenderung menolak tiga jenis profesi untuk menduduki kursi legislatif. […]

  • Contohlah Istri Bupati Tanah Longsor

    Contohlah Istri Bupati Tanah Longsor

    • calendar_month Kamis, 30 Apr 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh : Dahlan Batubara Namanya Eka Dessy Dahlia. Dia adalah istri Raja Pege, bupati Kabupaten Tanah Longsor. Meski istri seorang bupati, Eka tak mau melibatkan diri dalam pemerintahan kabupaten. Dia tak mau memanfaatkan jabatan suaminya itu menimbun harta bagi keluarganya. Toh, gaji suaminya sudah lebih dari cukup untuk keluarga. Eka tak mau jabatan ketua PMI. […]

  • Baru 72 Ribu Jiwa Masyarakat Terekam e-KTP

    Baru 72 Ribu Jiwa Masyarakat Terekam e-KTP

    • calendar_month Jumat, 5 Okt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PALAS, (MO) – Terhitung 1 Oktober 2012 lalu, masih 72.000 jiwa masyarakat Kabupaten Padang Lawas (Palas) terekam kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Sesuai targetnya Kemendagri, harus terekam 155.000 jiwa dengan batas akhir Oktober mendatang. Demikian kata Kabid Kependudukan, Disdukcapil Kabupaten Palas, Darwin Lubis usai rapat koordinasi di Kantor Bupati Rabu (3/10) lalu. Pihaknya hingga saat […]

  • TDL Juga Naik 10 %

    TDL Juga Naik 10 %

    • calendar_month Jumat, 19 Agt 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN – Pelanggan PLN harus bersiap menanggung kenaikan tarif dasar listrik (TDL) rata-rata 10 persen yang direncanakan mulai berlaku April 2012. Kenaikan itu berlaku untuk industri serta rumah tangga yang memakai daya di atas 900 volt Ampere (VA). “(TDL) akan dinaikkan secara proporsional, tapi Rumah Tangga Miskin (RTM) kita tidak akan naikkan,” katanya saat konferensi […]

expand_less