Selasa, 15 Sep 2026
light_mode

75 Persen Guru Honorer K2 Hanya Lulusan SMA dan D3

  • account_circle Redaksi Abdul Holik
  • calendar_month Kamis, 30 Jan 2014
  • print Cetak

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar mendesak seluruh kepala daerah untuk menyekolahkan guru honorer kategori dua (K2) yang nantinya lulus CPNS. Pasalnya, dari latar belakang pendidikan guru honorer K2, terbanyak lulusan SMA-D3.

“Dari pertemuan dengan para sekda, seluruh daerah rata-rata mengaku kekurangan guru. Itu sebabnya guru kita prioritaskan diangkat. Hanya saja 75 persennya lulusan SMA-D3 dan ini tidak sesuai standar,” kata Azwar dalam konpres di kantornya, Jakarta, Rabu (29/1).

Itu sebabnya, pusat meminta agar guru-guru yang lulus nanti wajib disekolah hingga ke jenjang S1 agar standar pendidikan anak-anak bisa meningkat.

“Ya kan repot kalau pengajarnya bukan S1. Karena daerah minta diangkat paling banyak guru, kita iyakan saja. Namun mereka berkewajiban menyekolahkan kembali dan itu berarti daerah harus menyiapkan anggaran untuk pendidikan gurunya,” terangnya.

Dengan menyekolahkan guru, diharapkan kualitas anak didik di seluruh daerah akan meningkat. Apalagi sesuai UU Guru dan Dosen, standar pendidikan guru minimal S1.

“Sekitar 100 ribuan guru akan kita angkat sekarang. Jadi daerah siap-siap saja menyediakan anggaran untuk menyekolahkan para tenaga pendidiknya hingga S1,” tandasnya. (jpnn)

  • Penulis: Redaksi Abdul Holik

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pimpinan KPK Disantet

    • calendar_month Kamis, 23 Mei 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Paranormal Ki Sabdo Jagad Royo mengingatkan pimpinan KPK kini berusaha disantet karena sepak terjangnya di Gedung KPK, Rabu (22/5).(JPNN).

  • DCS Dapil 5 DEMOKRAT Madina

    DCS Dapil 5 DEMOKRAT Madina

    • calendar_month Selasa, 9 Jul 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 Dapil 5 dari DEMOKRAT Madina. Memperebutkan 9 kursi Meliputi Kecamatan Panyabungan Utara, Siabu, Bukit Malintang, Huta Bargot dan Naga Juang.

  • SMA Plus Madina terancam tutup

    SMA Plus Madina terancam tutup

    • calendar_month Sabtu, 25 Sep 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Sekolah SMA Plus yang selama ini menjadi kebanggaan untuk Kabupaten Mandailing Natal, terancam tutup. Hal ini disebabkan karena tidak bisa lagi membayar gaji ( honor ) para guru – guru yang sudah lima bulan. Ketika dikonfirmasikan Waspada Online, kepada kepala bidang Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan (Dikmenumjur), Dinas Pendidikan Madina, Mustamin, malah lempar bola kepada […]

  • Aktifitas Tambang Emas Ilegal Beroperasi Dekat Polsek Batang Natal

    Aktifitas Tambang Emas Ilegal Beroperasi Dekat Polsek Batang Natal

    • calendar_month Senin, 17 Mar 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    Batang Natal ( Mandailing Online ): praktek tambang emas ilegal menggunakan alat berat jenis excavator untuk melakukan pengerukan material tanah bercampur emas di Muara Soma, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal ( Madina )terus beroperasi. Bahkan aktifitas tambang tidak jauh dari Polsek Muara Soma, namun anehnya tidak ada tindakan dari pihak Polsek setempat. Infestigasi Mandailing […]

  • Paripurna Pansus Palmaris Gagal Dijadwalkan

    Paripurna Pansus Palmaris Gagal Dijadwalkan

    • calendar_month Kamis, 20 Sep 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan (MO) – Hingga menjelang akhir September, laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Palmaris DPRD Mandailing Natal (Madina) belum juga masuk ke meja pimpinan dewan. Akibatnya, laporan kerja Pansus Palmaris tidak masuk dalam daftar tunggu pada sejumlah item agenda sidang paripurna yang ditetapkan Badan Musyawarah DPRD Madina. “Pimpinan Pansus belum menyampaikan laporan kepada pimpinan DPRD, […]

  • Ini Rincian Penghasilan Anggota DPR

    Ini Rincian Penghasilan Anggota DPR

    • calendar_month Kamis, 21 Feb 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Berdasarkan Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR, total take home pay untuk anggota DPR yang merangkap ketua alat kelengkapan adalah Rp 54,9 juta. Sedangkan gaji untuk anggota DPR yang merangkap anggota alat kelengkapan adalah Rp 51,5 juta. Total take home pay anggota DPR yang merangkap ketua […]

expand_less