Kamis, 16 Apr 2026
light_mode

Pemerintah Pastikan Stop Angkat Honorer jadi CPNS

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 11 Sep 2013
  • print Cetak

JAKARTA, – Pemerintah memastikan tidak ada lagi pengangkatan honorer tertinggal selain kategori satu (K1) dan kategori dua (K2). Pemerintah pun sudah menyiapkan skenario baru untuk menampung honorer K1 maupun K2 yang tidak lolos CPNS, yaitu dijadikan Pegawai Pemerintah dengan Kontrak (PPK). Itupun syaratnya, harus lulus uji kompetensi dan punya keahlian yang dibutuhkan instansi bersangkutan.

“Kita terakhir melakukan pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS tahun ini. Kalau yang lolos banyak, pengangkatannya dua kali yaitu 2013 dan 2014. Tahun ini kita plotkan 109 ribu saja, tapi tesnya satu kali di tahun ini,” terang Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Eko Prasojo di sela-sela seminar Plus Minus Lelang Jabatan di Hotel Sari Pan Pacific, Rabu (11/9).

Mengingat jumlah honorer K2 ditambah luncuran K1 hampir 700 ribu orang yang akan dites pada 3 November mendatang, sementara kuota CPNS-nya hanya 200-an ribu orang, pemerintah memberikan skema pengangkatan PPK. Hanya saja pengangkatan PPK menunggu penetapan UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu honorer yang akan menjadi PPK harus punya kompetensi juga.

“Kerja PPK itu terikat kontrak. Kalau dibutuhkan instansi, kontraknya diperpanjang. Sebaliknya bila tidak diperlukan lagi, tidak perlu perpanjangan lagi,” ujarnya.

Adapun hak-hak PPK, lanjut guru besar UI ini, sama seperti PNS. Yang membedakan hanya pensiun saja. Jika PNS di usia tertentu mendapatkan uang pensiun, PPK tidak menerimanya.

“Hak-hak PPK dan PNS kita upayakan sama. Ini agar masyarakat tidak memburu PNS saja, tapi masih ada PPK yang prospeknya juga bagus,” pungkasnya. (esy/jpnn)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pilkada Madina Diantara Euporia dan Sengketa

    Pilkada Madina Diantara Euporia dan Sengketa

    • calendar_month Sabtu, 2 Jan 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh : Herman Birje Nasution Mantan Ketua Umum DPP Ima Madina Periode 2015-2020   Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak yang dilaksanakan pada 09 Desember 2020 berdasarkan tahapan yang sudah dilalui oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mandailing Natal (KPUD Madina) sudah sampai kepada tahap rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten oleh KPUD Madina pada 17 Desember […]

  • Meriahkan HUT Madina Panyabungan Timur Ikuti Beberapa Perlombaan

    Meriahkan HUT Madina Panyabungan Timur Ikuti Beberapa Perlombaan

    • calendar_month Selasa, 8 Mar 2016
    • account_circle webmaster
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online)  –  Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Mandailing Natal yang ke 17, Kecamatan Panyabungan Timur mengikuti beberapa even perlombaan di tingkat Kabupaten demikian dikatakan  Camat Panyabungan Timur melalui Sekretaris Kecamatan Akhiruddin Batubara SE kepada Mandailing online Jumat, (4/3). “ Untuk memeriahkan Hari Ulang tahun Madina yang ke 17 Kecamatan Panyabungan Timur […]

  • CV Serba Wangi Kembangkan Pakaian Khas Mandailing

    CV Serba Wangi Kembangkan Pakaian Khas Mandailing

    • calendar_month Rabu, 9 Mar 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) –  CV Serba Wangi Panyabungan saat ini mulai mengembangkan pakaian batik khas daerah Mandailing. Pakaian batik yang  diperuntukkan  untuk kalangan siswa SD, SLTP, SMA, guru-guru  dan umum ini hadir dengan berbagai macam motif. Terobosan ini dilakukan mengingat hingga saat ini pangsa pasar untuk batik khas daerah masih luas. Hingga saat ini diperkirakan  jumlah […]

  • Kejatisu panggil tersangka korupsi BBD Padang Lawas

    Kejatisu panggil tersangka korupsi BBD Padang Lawas

    • calendar_month Selasa, 25 Mar 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    MEDAN   –  Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kembali melayangkan pemanggilan terhadap tersangka AH, Direktur CV Gading Emas, terduga korupsi Bantuan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas tahun anggaran 2011 senilai Rp 1,2 miliar. Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Chandra Purnama di Medan mengatakan, tersangka tersebut sudah dua kali dipanggil tim penyidik di institusi hukum itu. Namun, ujarnya, […]

  • Tolak Bergabung ke Kecamatan Baru

    Tolak Bergabung ke Kecamatan Baru

    • calendar_month Selasa, 10 Jan 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Perwakilan 6 Desa Curhat ke DPRD PADANGBOLAK- Sejumlah warga, tokoh masyarakat, dan kepala desa dari Desa Siunggam Jae, Siunggam Tonga, Siunggam Julu, Tangga-tangga Hambeng, Aek Bayur dan Aek Tolong, mendatangi DPRD Paluta, Senin (9/1). Mereka menolak jika enam desa itu bergabung dengan Kecamatan Padang Bolak Tenggara. “Kami datang ke DPRD untuk bertemu Tim Pansus Pemekaran […]

  • Mendagri Salahkan Gatot DPRDSU Tuding Pusat

    Mendagri Salahkan Gatot DPRDSU Tuding Pusat

    • calendar_month Sabtu, 28 Mei 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Pembentukan 3 Provinsi Baru JAKARTA- Dugaan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Gatot Pujo Nugroho tampaknya sengaja memegang bola panas pembentukan tiga provinsi baru di Sumatera Utara (Sumut) dengan tidak memberikan rekomendasi hasil paripurna DPRD Sumut. Pasalnya, Gatot ternyata diberikan wewenang penuh melaksanakan tugas-tugas gubernur, termasuk memberi rekomendasi pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap), Provinsi Kepulauan Nias (Kepni) dan […]

expand_less